DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 123

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; kewenangan; penyelenggaraan jasa konstruksi; pembinaan; pengawasan; pelaporan; pendanaan; partisipasi masyarakat; kegagalan bangunan; koordinasi dan kerja sama; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Depok dan memiliki nilai ekonomi dalam mewujudkan masyarakat Kota Depok yang sejahtera, untuk itu perlu dilakukan pembinaan terhadap penyedia jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi dan masyarakat guna menumbuhkan pemahaman, kesadaran dan meningkatkan kemampuan akan tugas, fungsi serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mewujudkan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi penyelenggaraan jasa konstruksi serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dibuat pengaturan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah; LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 14 TAHUN 2022 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24);
6.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kota Hijau (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 3); 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Jasa Konstruksi.
5.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
8.Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan Konstruksi suatu bangunan. 4
9.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
11.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
12.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
13.Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan Jasa Konstruksi.
14.Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Kewenangan;
b.Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
c.Pembinaan;
d.Pengawasan;
e.Pelaporan;
f.Pendanaan;
g.Partisipasi Masyarakat;
h.Kegagalan Bangunan;
i.Koordinasi dan Kerjasama. 5

BAB II

KEWENANGAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah Kota menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

(1)Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
2. b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah Kota;
3. c.memfasilitasi penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
4. d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB III

PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 5

(1)Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
2. b.usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
3. c.usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 6
(2)Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
(3)Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
(4)Jenis Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 6

Sifat usaha Jasa Konstruksi meliputi:

a.sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
b.sifat usaha Pekerjaan Konstruksi.

Pasal 7

(1)Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.Umum; dan
2. b.spesialis.
(2)Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria yang mampu memberikan jasa konsultansi secara utuh.
(3)Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi kriteria yang mampu melaksanakan bagian tertentu dari proses konsultansi. 7

Pasal 8

(1)Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.Umum; dan
2. b.Spesialis.
(2)Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain mulai dari penyiapan lahan sampai dengan penyerahan akhir atau berfungsinya bangunan.
(3)Usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan usaha Pekerjaan Konstruksi yang memenuhi kriteria mampu mengerjakan bagian tertentu dari Bangunan Konstruksi atau bentuk fisik lain.

Pasal 9

(1)Setiap Klasifikasi usaha terdiri atas satu atau beberapa subklasifikasi usaha.
(2)Klasifikasi usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat umum;
2. b.Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi untuk sifat spesialis;
3. c.Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat umum;
4. d.Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi untuk sifat spesialis; dan
5. e.Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi. 8

Pasal 10

(1)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a untuk sifat umum terdiri atas:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa;
3. c.rekayasa terpadu; dan
4. d.arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(2)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b untuk sifat spesialis terdiri atas:
1. a.konsultansi ilmiah dan teknis; dan
2. b.pengujian dan analisis teknis.
(3)Klasifikasi Usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki subklasifikasi sesuai dengan klasifikasi usahanya.

Isi peraturan

Teks123PDFHirarki

Memuat teks peraturan…