DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 17 Tahun 2021

Nomor: 17
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Besaran Sumber Dana Penyertaan Modal Daearah, Dividen Atas Penyertaan Modal Daerah, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkuat struktur permodalan dalam penyelenggaraan usahanya guna meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah Kota Depok perlu melakukan penambahan kepemilikan modal saham Pemerintah Daerah Kota Depok kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk; 2
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau badan usaha milik negara dan dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2009 tentang PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL MELALUI PENAMBAHAN KEPEMILIKAN MODAL SAHAM PEMERINTAH KOTA DEPOK PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 4
5.Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha Pemerintah Daerah Kota dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha atau Badan Usaha Milik Daerah baik secara bersama- sama dengan pihak ketiga atau secara sendiri dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
6.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk bertujuan untuk:
1. a.memenuhi ketentuan mengenai persyaratan modal minimum;
2. b.investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
3. c.mempertahankan kepemilikan saham agar termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
4. d.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
5. e.memberi kontribusi bagi pendapatan asli Daerah Kota.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.

BAB II

BESARAN SUMBER DANA PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 3

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp30.367.329.600,00 (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). 5
(2)Selain Penyertaan Modal Daerah yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kota akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah paling banyak sebesar Rp30.012.918.940,00 (tiga puluh miliar dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
(3)Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dengan mekanisme Penyertaan Modal Daerah dengan hak memesan efek terlebih dahulu tahap I sebesar Rp8.816.976.721,00 (delapan miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
(4)Untuk pemenuhan sisa kewajiban Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
(5)Nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan nilai saham per lembar hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dianggarkan pada APBD Kota Depok Tahun Anggaran 2022.
(2)Dalam hal Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022, maka Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah.
(3)Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam akun pembiayaan daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah.
(4)Dalam hal rencana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya penambahan Penyertaan Modal Daerah dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap Penyertaan Modal Daerah. 6 Ditetapkan di Depok pada tanggal 29 Desember 20211 September WALI KOTA DEPOK, TTD K.H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 29 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD SUPIAN SURI LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 17 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (16/260/2021)

BAB III

DIVIDEN ATAS PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 5

Dividen/Keuntungan Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kota dan merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL MELALUI PENAMBAHAN KEPEMILIKAN MODAL SAHAM PEMERINTAH KOTA DEPOK PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK I. UMUM Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Provinsi Jawa Barat kepada BUMD, disebutkan bahwa Investasi Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung. Hasil pengelolaan investasi ini diharapkan dapat mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat, ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu serta menghasilkan keuntungan/laba yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai hasil pengembalian dan keuntungan investasi. Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud ditindaklanjuti oleh Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor: 1774/HUB.05.04/BUMDINVESADBANG tanggal 31 Maret 2021 perihal Pengantar Hasil Kajian Penasihat Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian menyebutkan bahwa investasi yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota saat ini masih berkonsentrasi kepada bentuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) demi optimalisasi kinerja investasi Pemerintah sekaligus mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan regulasi, kebijakan, keuangan maupun operasional. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. 2 Usulan penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten beserta Kabupaten/Kota atas kelayakan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah provinsi Jawa Barat pada Bank BJB, Tbk melalui Program Penawaran Umum Terbatas (PUT)/ Right Issue Tahun 2022 sebesar Rp 402.105.478.367,00 (empat ratus dua miliar seratus lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Usulan ini harus dianalisis terlebih dahulu oleh Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi. Penasehat Investasi Pemerintah Provinsi telah melakukan analisa terhadap usulan penambahan penyertaan modal pemerintah daerah provinsi Jawa Barat pada Bank BJB, Tbk melalui Program Penawaran Umum Terbatas (PUT)/Right Issue Tahun 2022 sebesar Rp402.105.478.367,00 (empat ratus dua miliar seratus lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari perkiraan alokasi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp353.161.883.092,00 (tiga ratus lima puluh tiga miliar seratus enam puluh satu juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh dua rupiah) dan Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp48.943.595.275,00 (empat puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah). Pemerintah Daerah Kota Depok sendiri termasuk dalam akumulasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan nilai sebesar Rp8.816.976.721,00 (delapan miliar delapan ratus enam belas juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Investasi ini juga dengan mempertimbangkan saldo penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Depok pada Bank BJB, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Saat ini total penyertaan modal dari Pemerintah Daerah Kota Depok kepada Bank BJB mencapai Rp30.367.329.600,00 (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) yang terdiri dari Rp22.395.492.110,00 (dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus sepuluh rupiah) pada Tahun Anggaran 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk dan sebesar Rp7.971.838.500,00 (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) pada Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Melalui Penambahan Kepemilikan Modal Saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, sesuai jumlah alokasi penyertaan modal Kota Depok dalam program penambahan modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). 3 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. yang telah disetor sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp30.367.329.600,00 (tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus rupiah). Selain Penyertaan Modal yang telah disetor, Pemerintah Daerah Kota akan melakukan penambahan penyertaan modal maksimal sebesar Rp30.012.918.940,00 (tiga puluh miliar dua belas juta sembilan ratus delapan belas ribu sembilan ratus empat puluh rupiah). Besaran penambahan penyertaan modal dimulai dengan mekanisme Penyertaan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Tahap I (PMHMETD I) sebesar Rp8.816.976.721,00 (delapan miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah). Untuk pemenuhan sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota, maka akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Nilai penyertaan modal ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan nilai saham per lembar hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk atau informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyertaan modal daerah dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022. Pelaksanaan Penyertaan modal daerah dianggarkan dalam akun pembiayaan daerah, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah. Dalam hal rencana penambahan penyertaan modal belum terpenuhi, maka Peraturan Daerah akan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya penambahan penyertaan modal dimaksud, kecuali ada perubahan terhadap penyertaan modal. Dividen/Keuntungan Investasi menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kota dan merupakan komponen pendapatan daerah. Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Daerah Kota dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Adapun maksud Penyertaan Modal Daerah adalah berbentuk investasi pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk bertujuan untuk:

a.memenuhi ketentuan mengenai persyaratan modal minimum; 4
b.investasi berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali;
c.mempertahankan kepemilikan saham agar termasuk kelompok penentu arah kebijakan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk;
d.mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah; dan
e.memberi kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…