DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 7 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 8

Setiap bayi barn lahir berhak mendapatkan :

a.pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.Inisiasi Menyusu Dini (1MD);
c.pencegaban terbadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;

(1)Setiap wus berhak :
1. a.mendapa.tkan konseling tentang reproduksi;
2. b.mendapatkan imunisasi sebelum menikah (imunisasi calon pengantin) di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
3. c.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memiliki sertifikasi
(2)Setiap Ibu Hamil, Ibu bersalin, Ibu Nifas, dan Ibu Menyusui berhak:
1. a.mendapatkan konseling tentang reproduksi;
2. b.mendapatkan pelayanan Ante Natal Care (ANC) atau asuhan kehamilan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi paling sedikit 4 (empat) kali;
3. c.mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga kesehatan yang terampil di sarana kesehatan;
4. d.mendapatkan pelayanan komplikasi pasca persalinan;
5. e.mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
6. f.mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu;
7. g.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memiliki sertifikasi. ParagraJ"2 Bair. WUS, lhu BamD, lhu benaJia, lhu •lfas, clan lhu •enyusu1

Pasal 7

17 Puagraf4 Bak Bayi dan AnaJr. Balita Pasa19 Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan :

a.imunisasi dasar yang lengkap;
b.perawatan kesehatan di rumah;
c.air susu ibu yang esklusif selama 6 (enam) bulan;
d.makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
e.lingkungan yang bersih dari ba.han-bahan yang merugikan kesehatan dan kcselamatan bayi dan anak balita;
f.pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya. Raglan Kedua Kewajiban Puagraf 1 Kewajiban Fasilitas Pelayan•n Kesehatan

Pasal 10

Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib :

a.memberikan pelayanan KIBBLAyang sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
b.meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA;
c.memberikan pelayanan lmmplikasi obstetri dan neonatal secara adekuat;
d.memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengeruu pelayanan KIBBLA;
e.melakukan kemitraan dengan Pemerintah Kota termasuk bidan da]am upaya meningkatkan derajat KIBBLA;
d.pencegahan terhadap infeksi;
e.pelayanan Vitamin K injeksi;
f.air susu colostrum;
g.pelayanan Imunisasi dasar (Hepatitis Bl lnjeksi). 18
f.mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhada.p ibu, bayi barn Iahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;
g.da1am rangka roeningkatkan mutu pelayanan KIBBLA harus me1akukan pencatatan dan pe1aporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
h.menerima dan memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien.
1. 1.melaksanakan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis; J. menempatkan ibu dan bayi daJam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
k.memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada lbu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai; I. tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali at.as indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
m.memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga, da1am hal pemberian ASI Eksldusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
n.tidak menerima dan/ atau mempromosikan susu formula bayi clan/ atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
o.tidak menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen dan distributor susu formula ba.yi dan/ atau produk ba.yi lainnya; 19 PUS dan Keluarga wajib : a melakukan pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan; Pangraf2 Kewajfban PUS dan Kehuup Paul 12
p.tidak menerima hadiah dan/ atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan Ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
q.memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu dalam keadaan gawat darurat;
r.memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri melalui Kepa]a OPD yang membidangi kesehatan bahwa bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf p, tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasiJan program pemberian ASI Eksklusif; dan/ atau
s.memberikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang gizi atas bantuan yang diterima dari produsen atau distributor, Paul 11

(1)Untuk terselenggaranya kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerint.ah Kota berkewajiban untuk membina tenaga kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan.
(2)Setiap tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi PUS, WUS. ibu bamil, ibu berealin, ibu nifas, ibu menyusui. bayi baru Iahir, bayi dan anak balita tanpa memandang status sosial, termasuk yang memiliki resiko sosial. 20 Pasa.113 PeJayanan Kesehatan meliputi peJayanan kesehatan bagi PUS, WUS, ibu hamil, ibu bersalin, ibu riifas, ibu menyusui. bayi baru Iahir, bayi dan anak balita. Paragraf2 Pelayan•n Kesebatan bagi Pmngan Usha Subur

Pasal 14

(1)Pelayanan Kesehatan bagi Pasangan Usia Su bur dilakukan untuk pasangan usia subur dalam menjalani perkawinan.
(2)Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pemeriksaan fisik;
2. b.pemeriksaan penunjang;
3. c.pemberian imunisasi;
4. d.pemberian suplementasi gizi untuk mencegah anemia;
5. e.konsultasi, informasi dan edukasi;
6. f.keluarga berencana; dan
7. g.pelayanan kesehatan lainnya. Paragraf3 Pelayanan Kesebatan bagi Wanita Usie. Sabur Pasa.115 Pelayanan kesehatan bagi Wanita Usia Subur, meliputi:
8. a.konseling kesehatan reproduksi;
9. b.pelayanan KB bagi yang sudah menikah; Umam
10. b.melakukan persa]inan di fasilitas pelayanan kesehatan dan oleh tenaga kesehatan yang memiJiki kompetensi dan kewenangan;
11. c.melakukan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan kompJikasi keguguran;
12. d.menguba.h perilalru yang tidak menguntungkan KIBBLA;
13. e.menjalankan program suami siaga dan program P4K. Raglan Ket.Ip Pelayaaan Kesehatan
14. c.KIE kesehatan reproduksi pada calon pengantin;
15. d.Pendidikan Keschatan Reproduksi Terpadu (PKRT);
16. e.konseling dan penanganan penyakit menular termasuk HIV danAIDS;
17. f.penanganan gizi;
18. g.pe1ayanan kesehatan Iainnya sesuai kebutuhan. Paragraf4 Pelaya.na:aKesehatan bagi D,u Hamil

Pasal 16

Pe1ayanan kesehatan ibu hamil meliputi:

a.pe1ayanan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K);
b.pemberian buku Kesehatan lbu dan Anak (KIA);
c.pe1ayanan/pemeriksaan kehamilan terpadu;
d.ke1as ibu hamil; e, pemberian Fe dan asam folat;
f.konseling dan penyuluhan gizi se1ama masa hamil;
g.pemberian makanan tambahan ibu hamil terutama pada kelompok keluarga tidak mampu yang Kekurangan Energi Kronis (KEK);
b.pemberian vaksin Tetanus Toxoid (1'11 pada ibu hamil;
i.deteksi dini resiko tinggi pada masa kehamilan;
j.ibu hami1yang datang ke fasilitas lresehatan dengan kondisi ga.wat daru.mt maka wajib diberikan pe1ayanan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku. Pual 17

(1)Tenaga kesehatan KIBBLAharus menyampaikan informasi kepada suami dan ke1uarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
(2)Tenaga kesebatan KIBBLA, suami dan keluarga harus memberikan perhatian dan penanga.nan kbusus terbadap lbu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi. 22 ParagrafS Pelayanan Kesehatan Bagi lbu Bersalin.

Pasal 18

Pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin, meliputi:

a.persalinan harus ditangani oleh tenaga kesehatan KIBBLA yang bekerja pada fasilitas kesehatan;
b.pelayanan kesehatan selama ibu bersalin dilakukan sesuai standar clan dicatat da1am buku KIA;
c.persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar yang meliputi :
1. 1.membuat keputusan klinik;
2. 2.asuhan sayang ibu clan sayang bayi;
3. 3.pencegahan infeksi;
4. 4.pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, persetujuan tindakan; dan
5. 5.rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru Iahir.
d.deteksi dini resiko pada masa persalinan clan melakukan penanganan yang tepat;
e.persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan standar asuhan persalinan normal (APN);
f.pelayanan kontrasepsi pasea plasenta Iahir sesuai mdikasi medis clan persetujuan klien/keluarga. Paragraf6 Pelayamm. Kesehatan 1Nlgi lbu Rifas

Pasal 19

Pelayanan kesehatan bagi ibu nifas, meliputi:

(1)Asuhan rnasa nifas paling sedikit 3 (tiga) kali selama roasa nifas.
(2)Asuhan rnasa nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di1akukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi:
1. a.1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 3 ( tiga) hari pa.sea persalinan;
2. b.1 (satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan 23 28 (dua puluh delapan) ba.ri pasca persalinan;
3. c.I (sa.tu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) bari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pa.sea persalinan.
(3)Kegiatan Asuhan masa nifas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
2. b.pemeriksaan tinggi fundus uteri;
3. c.pemeriksaan lokhia dan pcrdarahan;
4. d.pemeriksaan jalan lahir;
5. e.pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI ekslusif;
6. f.pemberian kapsul vitamin A;
7. g.pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
8. h.konseling tanda bahaya pada masa nifas dan neonatus;
9. i.penanganan resiko tinggi dan komplikasi pada nifas.
(4)Memberilran pendidikan kesehatan tentang cam perawatan bayi dan teknik menyusui yang benar.
(5)Pencatatan basil pemeriksaan pada kartu ibu dan/ atau buku KIA.
(6)Pelayanan KB pa.sea persalinan.
(7)Penyediaan alat kontrasepsi bagi warga tidak mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf7 Pelayanan Kesebatan bagi lbu llenyasui Pasa120 Pelayanan kesehatan bagi ibu menyusui, meliputi:
1. a.konseling tentang lanjutan pemberian asi sampai dua tahun;
2. b.pendidikan kesehatan tentang perawatan payudam;
3. c.konseling gizi tentang pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan da)am masa menyusui;
4. d.konseling tentang pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) mulai anak umur 6 (enam) bulan. Paragraf8 Pelayanan Kesehatan bagi Bayt Bara J..abir
5. f.konseling tanda-tanda sakit dan perawatan bayi dirumah dengan menggunak:an buku KIA; 24 Paragraf9 Pelayanan Kesehatan 1lagi Bayi Pmllll 22 Pelayanan kesehatan bagi bayi, meliputi:
6. a.pemberian ASI eksklusif;
7. b.pemberian imunisasi dasar lengkap;
8. c.pemberian makan yang bernutrisi dan bergizi setelah umur 6 bulan;
9. d.Penimbangan berat badan; e, stimulasi deteksi mtervensi dini tumbuh kembang bayi; Pmllll 21 Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, meliputi:
10. a.perawatan bayi baru lahir dengan pendekatan Managemen Terpadu Bayi Muda (MTBM),meliputi:
  1. 1.menjaga bayi tetap hangat;
  2. 2.inisiasi menyusu dini;
  3. 3.memberikan perawatan tali pusat;
  4. 4.pemberian ASI Ekslusif;
  5. 5.pemberian Vitamin K injeksi kepada bayi barn labir,
  6. 6.pemberian imunisasi Hepatitis B;
  7. 7.pemberian salep mata.
11. b.pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital yang dilalrukan pada bayi usia 48 s/ d 72 jam;
12. c.konseling dan pemantauan tanda bahaya pada bayi baru Iahir;
13. d.penanganan tanda bahaya pada bayi baru Iahir;
14. e.perawatan dengan metode kanguru bagi bayi berat lahir rendah;
15. f.pemberian tanda identitas diri;
16. g.merujuk kasus yang tidak: dapat ditangani da]am kondisi stabil, tepat wak:tu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. 25 BABV WBW.BIIAIIGDAii TAIIGGUIIG JAWAD PBIIBRIIITAB KOTA Pasal 24 Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBI.A,adaJah :
17. a.membuat kebijakan dan aturan yang berpihak terhadap peningkatan pelayanan KIBBLA;
18. b.melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi;
19. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, masyarakat serta pembinaan pelayanan KIBBIA;
20. d.mengembangkan kerjasama dengan pihak lain terkait KIBBLAsesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
21. e.menyusun database tentang kesehatan ibu, bayi barn lahir, bayi dan balita berbasis teknologi informasi;
22. f.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan KIBBIA;
23. g.Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan penanga.nan kasus rujukan bila dipcrlukan.
24. a.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita;
25. b.pemberian makanan tambahan yang bernutrisi dan bergizi;
26. c.pemberian vitamin A dosis tinggi;
27. d.Manajemen Terpadu Balita Sa.kit (MTBS)dan penanganan kasus rujukan bi1a diperlukan. 26 Pasa12S
(1)Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta. BABVI FASILITAS PBLAYAIIAII KIBBLA Raglan Kesata
1. g.menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
2. h.mengalokasikan anggaran yang cukup sebagaimana perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan kebutuhan fasilitas, tenaga, alat, dana dan 1ainnya terutama untuk fasilitas kesehatan pemerintah secara bertabap;
3. i.menjamin pembiayaan peJayanan KIBBLA untuk masyarakat tidak mampu;
4. j.melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan Iintas sektor dan lintas tingkat pemerintah; k, memberika.n informasi dan penyuluhan mengenai pelayanan KIBBLA kepada masya.raka.t secara aktif;
  1. 1.menggerakan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, termasuk melakukan kemitraan dengan organisasi masyarakat, sektor usaha swasta., dan penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA;
5. m.menjalankan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K);
6. n.Pemerintah Kota bekerjasama dengan Unit Transfusi darah PMI mengupayakan ketersediaan darah yang cukup agar bisa. digunakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan KIBBLA. 27 menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi lrualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah.
(6)Dalam keadaan darurat, fasilitas pe1ayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau mcminta uang muka..
(7)Fasilitas Pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah menerima bantuan darurat.
(8)Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan ana.k balita ternyat.a dari kelompok masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pe1ayanan kesehatan masyarakat tidak mampu sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka scgala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota sesuai dengan tarif yang berlaku. akanyangkesehatan(5) fasilitas pelayanan
(2)Penyelenggaraan pe]ayanan KIBBLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pa.da ayat ( 1) meliputi :
1. a.Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
2. b.Puskesmas dan jejaringnya;
3. c.Posyandu.
(3)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Puskesmas dan Puskesmas PONED.
(4)Penyelenggaraan pe1ayanan KIBBLAyang diselenggarakan oleh Swasta. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi:
1. a.Rumah Sakit Umum;
2. b.Rumah Sakit Ibu dan Anak;
3. c.Klinik Utama maupun kUnik Pratama;
4. d.Dokter praktik swasta;
5. e.Bidan praktik mandiri. 28 Bagi•n Kedua 8arana dan Pruanma Pelaywnan k•BBLA Rum•b Saldt M•mpu POIIBK Pasal 26
(1)Ru.mah Sakit Mampu PONEK menyediakan sarana dan prasarana, peralatan umum, Sarana dan prasarana penunjang, pera.latan Essensial, peralatan Ideal dan Obat- obatan bagi pelayanan KIBBLA.
(2)Sarana dan Prasarana Pelayanan KIBBLA Rumab Sakit Mampu PONEK,meliputi :
1. a.Ruang rawat inap yang leluasa dan nyaman;
2. b.Ruang tindakan gawat darurat dengan instrument dan bahan yang lengkap;
3. c.Ruang pulib/obsctvasi pasea tindakan;
4. d.protokol pelaksanaan dan uraian tugas pelayanan termasuk koordinasi internal;
5. e.Ruang Maternal, meliputi :
  1. 1.Kamar bersalin
  2. 2.Unit Perawatan lntensif/eklampsia/ sepsis
6. f.Ruangan Neonatal, meliputi :
  1. 1.Unit perawatan intensif (NICU/PICU);
  2. 2.Unit Pcrawatan khusus;
  3. 3.area laktasi;
  4. 4.Area pencucian inkubator;
7. g.Ruang Operasi;
8. h.Ruangan penunjang.
(3)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi:
1. a.kriteria umum ruangan meliputi struktur fisik, kebersihan, pencahayaan, ventilasi, pencucian tangan;
2. b.kriteria khusus ruangan, meliputi :
  1. 1.Area cuci tangan di ruang Obstetri dan Neonatus;
  2. 2.Area Resusitasi den stabilisasi di ruang obstetric dan neonatus/Unit Gawat Darurat (UGD); 29 Begian Ketip 8ua.na dan Prasarana Pelayau•a R•BBLA di PuskesmasPORED dan 24 jam Pasal 27
(1)Bangunan perawatan Puskesmas mampu PONED, dan 24 jam harus mempunyai akses mudah dengan jalan masuk dari luar kompleks bangunan Puskesrnas.
1. c.Sarana pendukung meliputi toilet, karnar tunggu keluarga, karnar persiapan peralatan (linen dan instrument), karnar kerja kotor, karnar jaga, ruang sterilisator dan jalur ke ruang bersalin/karnar operasi tedetak: sating berdekatan dan merupakan hagian dari UGO.
(4)Sarana dan prasarana penunjang Pelayanan KIBBI.A Rumah Sakit rnampu PONEK,meliputi :
1. a.Unit transfusi darah;
2. b.Labora.torium;
3. c.Radiologidan USG.
(5)Peralatan Essensial Pelayanan KIBBI.A Rumah Sakit mampu PONEK,meliputi peralatan maternal essensial dan peralatan neonatal essensial.
(6)Peralatan Ideal Pelayanan KIBBI.A Rumah Sakit rnampu PONEK, merupakan peralatan med.is yang harus ada di masing-rnasing unit, meliputi ;
1. a.peralatan unit perawatan intensif/ eclampsia/ sepsis untuk maternal;
2. b.peralatan unit perawatan intensif neonatal;
3. c.peralatan kamar bersalin,
(7)Peralatan umum Pelayanan KIBBI.A Ru:mah Sakit rnampu PONEK, meliputi peralatan area cuci tangan, pemlatan area resusitasi dan stabilisasi di ruang neonatus/UGD, pera]atan unit khusus dan peralatan karnar bersalin.
(8)Obat-obatan Ru:mah Sakit mampu PONEK meliputi obat- obatan maternal dan obat-obatan neonatal. 30 Pasal 28
(1)Kegiatan Pokok Posyandu di meja 4 (empat), meliputi Pelayanan KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan diare.
(2)Sarana dan prasarana Pelayanan KIBBLA Puskesmas PONED, meliputi: a unit rawat ja1an Puskesmas untulc pelayanan ANC, PNC, KB post partum.
1. b.fasilitas rawat inap;
2. c.Ruang kerja sekaligus sebagai kamar jaga. untuk perawat/bidan jaga (nurse station);
3. d.Ruang perawatan pasien;
4. e.ruangan/fasilitas pendukung;
5. f.Peralatan sesuai standar dalam jenis dan jumlahnya sebagai penunjang fasilitas rawat inap, ruang tindakan/persalinan, UGD Obstetri/neonatal atau UGD wnum, Peralatan standar KIA di ruang rawat jalan Puskesmas;
6. g.Peralatan medis dan perawatan di fasilitas rawat jalan ibu dan bayi, UOD, Klinik KB;
7. h.Peralatan Penunjang medis sesuai standar;
  1. 1.Peralatan non medis sesuai standar; J. Pera.Iatan trasportasi rujukan yang sesuai standar.
(3)Agar memberikan rasa nyaman bagi pengguna layanan dan pemberi layanan, maka bangunan fasilitas rawat inap di Puskemnas mampu PONED, fasilitas pendukung dan area lingkungannya, harus terawat clan tertata baik, rapi, bersih, nyaman dan aman serta memperhatikan sirkulasi udara di setiap ruangan.
(4)Penyelenggaraan pelayanan KIBBLAdi puskesmas mampu PONEDdan 24 jam berbasis teknologi informasi. Bagi•D Keempat Saran.a dan Pn.saraDa Pelayan•u KIBBLA 31
(1)Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan KIBBLA.
(2)Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pua130
(1)Untuk memenuhi kualifikaai, Tenaga Kesehatan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.
(2)Pelatihan tenaga kesehatan sebagairoana diroaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.pelatihan penanganan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui.;
2. b.pelatihan penanganan bayi baru lahir, bayi dan balita sakit; dan
3. c.pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sarana dan prasarana Posyandu, terdiri dari :
1. a.sarana fisik atau kelengkapan seperti bangunan, meja kursi, perlengka.pan penimbangan, perlengkapan pencatatan dan pelaporan, perlengkapan penyuluhan dan perlengkapan pelayanan;
2. b.sumber daya manusia yang ada seperti kader, petugas kesehatan dan aparat keluraban atau kecamatan yang ikut berperan dalam kelangsungan program;
3. c.pemberian honor bagi kader posyandu.
(3)Penyelenggaraan pelayanan KIBBLAdi posyandu berbasis teknologi informasi. 32
(1)Sistem rujukan diwajibkan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, dan balita yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan dan dilaksa.nakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)lbu, bayi baru lahir, bayi, dan balita peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlakusesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dengan tetap mengikuti pelayanan kesehatan yang berjenjang.
(3)Setiap ibu, bayi baru lahir, bayi, dan balita yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dapat mengikuti sistem rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BABVID 8JSTBII RUJUKAII Pual32 PasaJ.31
(1)Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBI.A, harus mendapat Surat Izin Praktek diberikan oleh Pemerintah Kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di Kote. tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.
(2)Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 33 Pasal 33
(1)Pemerintah Kota, Tenaga Kesehatan, Penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum, dan masyarakat wajib menyclenggarakan program ASI eksklusif dan pemberian ASIpada anak sampai usia 2 (dua) tahun.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.penyediaan fasilitas kh.usus untuk menyusui dan/ atau memerah ASI;
2. b.pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selarna waktu kerja di tempat kerja;
3. c.pembuatan peraturan internal yang mendukung keberbasilan program pemberian ASI eksldusif; dan
4. d.penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI. Bagiau Kedua Pemberian ASI Pual34
(1)Setiap ibu yang melabirkan wajib melakukan lnisiasi Menyusu Dini (IMO)terhadap bayi yang baru Iahir paling singkat selarna 1 (satu) Jam jika tidak mempunyai kontra indikasi medis.
(2)Setiap ibu yang melabirkan barns memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilabirkannya, kecuali dalarn keadaan : a adanya indikasi medis;
1. b.ibu tidak ada; atau
2. c.ibu terpisah dari bayi. BABIX ASI Bagi•n Kesata Umam 34 Pasal 35
(1)Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal :
1. a.Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formu.Jakhusus;
2. b.Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas;
3. c.kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan med.is;
4. d.kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal Bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif daJam 12 (dua belas) jam; dan
5. e.keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Penentuan adanya Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter.
(3)Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya atas Indikasi Med.isyang dilakukan oleh bidan dan perawat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutarnakan untuk penyelamatan nyawa. Pual.36 ( 1) Indikasi Med.is pada Bayi yang hanya dapat menerirna susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan (inborn errors metabolism).
(2)Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.Bayi dengan galaktosemia k)asik memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
2. b.Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple syrup urine disease), memerlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan valin;
3. c.Bayi dengan fenilket.onuria, memerlukan formula khusus bebas feni1alanin; dan/ atau 35 Pasal 37 lndikasi Medis pada Bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1) huruf b, dengan kriteria antara lain :
4. a.Bayi Iahir dengan bemt badan kurang dari 1500 (seribu lima mtus) gram atau Bayi Iahir dengan bemt badan sangat rendah;
5. b.Bayi Iahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/ atau
6. c.Bayi baru 1ahir yang bcrisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VD

TBIIAGA KIBBLA Pua129

Pasal 38

Kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1) huruf c terbagi atas :

a.ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen;dan
b.ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusw sementara waktu.
d.kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3)Bayi dengan fenilketomuia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungandan pengawasan dokter spesialis anak yang kompeten. 36 Pau.139
(1)Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui seca.ra permanen sebagaimana dimaksud da1am Pasal 38 huruf a jika ibu terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).
(2)lbu dengan infeksi Human Immunodeficiency \Tuus (HIV) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan informasi tentang kemungkinan menggunakan donor ASI atau Susu Formula Bayi.
(3)Penggunaan Susu Formula Ba.yi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams memenuhi syarat AFASS, meliputi dapat diterima ( acceptable), Jayak lfeasible), terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable) dan aman (safe).
(4)Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),jika Ba.yi diketahui positif terinfeksi Human Immunodeficiency \Tuus (HIV) atau ibu dan Bayi te1ah mendapat:kan pengobatan sesuai standar dan seca.ra teknologi ASI dinyatakan aman untuk kepentingan Bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa140 Kondisi med.is ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud da1am Pasal 38 huruf b meliputi:
1. a.ibu yang menderita pcnyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti sepsis/ demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
2. b.ibu yang menderita infeksi Vitus Herpes Simplex tipe 1 (HSV-1)dan HSV-2di payudara;
3. c.ibu daJam pengobatan :
  1. 1.menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsy dan opioid;
  2. 2.radioaktif iodine 131;
  3. 3.penggunaan yodium atau yodofortopical.; dan/ atau
  4. 4.sitotoksik kemoterapi. 37

Pasal 41

Keadaan ibu tidak ada atau ibu terpisah dari Ba.yi sebagaimana dimaksud da1am Pasal 34 ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi:

a.ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
b.ibu ticlak dilretahui keberadaannya; atau
c.ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi Jainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya schingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya. Pasa.142

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan wajib menempatkan ibu dan ba.yi da1am 1 (satu) ruangan atau ra.watgabungjika tidak ada kontra indikasi medis.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan Memberikan konseling kepada ibu dan keluarga tentang pemberian ASIekslusif sampai usia 2 (dua) tahun.
(3)Pemberian Air Susu lbu (ASI) eksklusif paling sedikit selama 6 (enam) bulan tanpa diselingi makanan tambahan serta pemberian ASI pada anak sampai usia 2 (dua) tahun.
(4)Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan wajib mendorong Ibu melakukan IMD dan pemberian ASI eksk1usif dan memfasiiitasi untuk mendapatkan pelayanan sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(5)Fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan dilarang untuk memberikan fasilitas dan promosi bagi produk susu formula, makanan pengganti ASI (air susu ibu), dan atau sejenisnya selama masa pemberian ASI.
(6)Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam keadaan yang tidak memungkinkan secara medis dan/ atau biologis. 38 BagJ•nKetip RmmgASI Pual43
(1)Setiap pengurus tempat kerja clan penyelenggara tempat sarana umum, barus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di daJam ruangan clan/ atau di luar ruangan untuk menyusui clan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
(2)Pengurus Tempat Kerja clan Penyelenggara. Tempat Sa.rana Umum wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/ atau memerah air susu ibu berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar minimal yang telah ditet.apkan.
(3)Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib memprioritaskan asupan makanan tambahan yang bergizi kepada ibu pekerja sesuai dengan anjuran tcnaga kesehatan KIBBLA. Pa-144 ( l) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
(2)Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan Iresehatan.
(3)Setiap Tempat Kerja clan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai kebutuhan. susu.
(7)Fasilitas pe1ayanan clan tenaga kesehatan dilarang menerima hadiah atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula clan/ atau produk bayi Jainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI.
(8)Fasilitas penyelenggara pelayanan KIBBLA diwajibkan menyediakan fasilitas kbusus menyusui dan/ atau mcme:rah 39 BABX PBRA1I SBRTA Bwgf•a Kesa.tu Peran Kelaarga Pasal 46
(1)Keluarga harus ikut scrta berperan aktif dalam pelaksanaan KIBBLA.
(2)Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suami, orangtua dan anak. Pasal 4S Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud da1am Pasal 44 ayat (2) paling sedikit meliputi:
1. a.tersedianya ruangan khusus dengan ukuran disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
2. b.ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ ditutup;
3. c.Jantai keramik/ semen/karpet;
4. d.memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. e.bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. f.lingkungan cukup tenangjauh dari kebisingan;
7. g.penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
8. h.kelcmbapan berkisar antara 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen), paling tinggi 600/o(enam puluh persen);
  1. 1.tersedia kursi dan meja; J. tersedia wastafel dan sabun dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci pera1atan; dan
9. k.khusus bagi tempat kerja disediakan lemari pendingin (refrigemtm1. 40 Raglan Kedua Pel'BD llasyarakat Pasal 47
(1)Dalam rangka membantu percepatan pencapaian derajat kesehatan yang optimal diperlukan peran serta rnasyarakat baik secara perseorangan rnaupun terorganisasi.
(2)Peran serta rnasyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa :
1. a.program perencanaan persa1inan dan pencegahan komplikasi;
2. b.penyelenggaraan posyandu;
3. c.penyelenggaraan kelas ibu hamil;
4. d.kemitra.an bidan dan dukun.
5. e.ikut serta dan berperan aktif dalam pengawasan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita di lingkungannya;
6. f.berperan aktif dalarn mendukung keberhasilan program pemberian ASI di lingkungannya Pasal 48
(1)Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Kornplikasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 47 ayat (2) huruf a merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan calrupan dan mutu pelayanan KIBBLA.
(3)Peran keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:
1. a.keterlibatan suami dalarn pelayanan KB yang dibuktikan dengan penandatanganan persetujuan tindakan tentang KB;
2. b.pendampingan suami dan keluarga pada saat perneriksaan kehamilan;
3. c.pendampingan suami dan keluarga pada saat persalinan;
4. d.pendampingan suami terhadap pelaksanaan ASI eksklusif;
5. e.pendampingan suami dan keluarga terhadap turnbuh kembang anak. 41 PasalSO
(1)Kemitraan antara bidan dan dukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 49

(1)Penyelenggaraan kelas ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, keluarga berencana, perawatan bayi baru 1ahir dan senam hamil.
(2)Penyelenggaraan kelas ibu hamil dilakukan me1alui penyediaan sarana untuk belajar kelompok bagi ibu hamil yang diikuti oleh semua ibu hamil, pasangan dan I atau keluarga.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitas kesehatan, posyandu dan n1mah penduduk.
(2)Kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.pendataan dan pemetaan sasaran ibu hamil;
2. b.penyiapan donor darah;
3. c.penyiapan tabungan ibu bersalin (tabulin) dan dana sosial ibu bersalin (Dasolin);
4. d.penyiapan ambulans (transportasi);
5. e.pengenalan tanda bahaya kehamilan dan persalinan; dan
6. f.penandatanganan amanat persalinan yang terdapat da1ambuku KIA.
(3)Memberikan informasi yang benar terkait data yang dibutuhkan. 42 BABXII PBIIBIIIAAll DAii PBLAPORAII

Pasal 52

(1)Walikota melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan KIBBLA.
(2)Pembinaan KIBBLA sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
2. b.fasilitasi teknis pelayanan;
3. c.konsuJtasi teknis pelayanan;
4. d.promosi kesehatan berkelanjutan. BABXI PBIIBIAYAAII PualSl
(1)Dana penyelenggaraan pelayanan KIBBLA dan jaminan persalinan bagi ibu dan bayi baru lahir yang tidak mampu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kota Depok, APBN dan/ atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pendanaan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada1ah hagian dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan.
(3)Dalam upaya mengoptima1kan dana pelayanan KIBBLA pada khususnya dan dana pelayanan kesehatan secara umum, pemerintah mengembangkan sistem jaminan kesehatan masyarakat.
(2)Kemitraan antara bidan dan dukun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan da1am bentuk perjanjian secara tertulis antara kedua pihak dan paling sed.ikitdiketahui oleh lurah setempat, 43 BABXIII PBIIGAWASAII Pasal 54 ( l) Pengawasan terhada.p pelaksanaan KIBBLA. dilalrukan melalui:
1. a.ketaatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan;
2. b.standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
3. c.standar sarana dan prasarana kesehatan;
4. d.stanclar operasional prosedur pelayanan kesehatan.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan akan ditunjuk Tim Pengawas KIBBLA yang akan diberikan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan KIBBLAdi wilayahnya
(3)Tim Pengawas KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Tim Pengawas KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepa.da Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

Pasal 53

(1)Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan diwajibkan mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan sekali.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
(3)Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
(4)Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor. Pual56 Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, tidak membebaskan dari tanggungiawab pidana. Pa..:157 Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender. Pa..:158 Pembekuan izin dan/atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dan huruf d, dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huru.f a, tidak diindahkan. Pa..:159 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasiitas Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota. BABXIV SAIIKSI Raglan Kesatu Sanku Admlnistrasi Pa..:155
(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 42 ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beru.pa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembekuan izin; dan/ atau
3. c.pencabutan izin. 45
(1)Ba.rang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padabal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 304 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
(2)Pimpinan fasilitas pelayanan kesebatan dan/ atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pert:olongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), dianeam dengan pidana 8CSUai ketentuan dalam Pa.sa.l 190 ayat ( 1) Uodang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan.
(3)Dalam bal perbuatan sebagaimaoa dimaksud pada ayat ( 1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesebatan tersebut diancam dengan pidana sesuai ketentuan da]am Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan.
(4)Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telab memiliki izin, diancam pidana sesuai ketentuan Pa.sa.l 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
(5)Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif diancam pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tent.ang Keschatan. 46
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
3. c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
5. e.melakukan penggeledaban untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah; Pual61 ( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bid.ang Pelanggaran Peraturan Daerah.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang di bidang Hukum Acara Pidana.
(1), dan pada ayat penyidikan Penyidik sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya
(3)yanghukumPeraturan Daerah menurut dipertanggungjawabkan.
1. g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
2. h.memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
3. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; k, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyiclikan tindak pidana dibidang Pelanggaran DBllGAII RABIIAT TDBA1I YAIIG II.AHA BSA WALIKOTA DBPOK,
4. a.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, rnaka seluruh Gubemur, Bupati dan Walikota diwajibkan memprioritaskan upaya pencapaian target MDGs;
5. b.bahwa salah satu target Millenium Development Goals (MDGs) ada1ah rnenurunkan angk:a kematian anak dan meningk:atkan kesehatan ibu;
6. c.bahwa berdasarkan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi IV (Keempat) Rencana Pembangunan Jangk:a Menengah (RPJM)Kota Depok Tahun 2012 - 2016, salah satu Program Prioritasnya adalah Peningk:atan kesehatan keluarga;
7. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daemh tentang Keeehatan Ibu, Bayi Barn Lahir, Bayi dan Anak Balita;
  1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TBllTAIIG KBSBBATAII IBU, BAYI B&RU LAJIIR, BAYI DAii All.AK BAUTA PBRATORAJIDABRAII KOTA DBPOK KOIIOR TAIIUll 2015 WAJ,IKOTA DBPOK PROVDISI JAWA BARAT Mengingat Menimbang 48 Hj. ETY SURYAHATI LBIIBARAll DABRAB KOTA DBPOK TABUII 2015 •o•oR 2 ROREO PERATURAII DAERAII KOTA DEPOK, PROVlllSI JAWA BARAT:
(66)/(2015) TTD SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK Diundangkan di Depok pada tanggal 7 1,foi 201 5 H. NUR MAHMUD! ISMA'IL TTD BABXVB KBTBNTOAII PBNUTOP Pasal 63 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok A pada tanggal 7 l·1ei 201 5 WALIKOTA DEPOK,

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 8

Setiap bayi barn lahir berhak mendapatkan :

a.pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.Inisiasi Menyusu Dini (1MD);
c.pencegaban terbadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;

(1)Setiap wus berhak :
1. a.mendapa.tkan konseling tentang reproduksi;
2. b.mendapatkan imunisasi sebelum menikah (imunisasi calon pengantin) di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat;
3. c.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memiliki sertifikasi
(2)Setiap Ibu Hamil, Ibu bersalin, Ibu Nifas, dan Ibu Menyusui berhak:
1. a.mendapatkan konseling tentang reproduksi;
2. b.mendapatkan pelayanan Ante Natal Care (ANC) atau asuhan kehamilan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi paling sedikit 4 (empat) kali;
3. c.mendapatkan pertolongan persalinan dari tenaga kesehatan yang terampil di sarana kesehatan;
4. d.mendapatkan pelayanan komplikasi pasca persalinan;
5. e.mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
6. f.mendapatkan pelayanan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu;
7. g.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memiliki sertifikasi. ParagraJ"2 Bair. WUS, lhu BamD, lhu benaJia, lhu •lfas, clan lhu •enyusu1

Pasal 7

17 Puagraf4 Bak Bayi dan AnaJr. Balita Pasa19 Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan :

a.imunisasi dasar yang lengkap;
b.perawatan kesehatan di rumah;
c.air susu ibu yang esklusif selama 6 (enam) bulan;
d.makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
e.lingkungan yang bersih dari ba.han-bahan yang merugikan kesehatan dan kcselamatan bayi dan anak balita;
f.pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya. Raglan Kedua Kewajiban Puagraf 1 Kewajiban Fasilitas Pelayan•n Kesehatan

Pasal 10

Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib :

a.memberikan pelayanan KIBBLAyang sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan;
b.meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA;
c.memberikan pelayanan lmmplikasi obstetri dan neonatal secara adekuat;
d.memberikan informasi yang sebenar-benarnya mengeruu pelayanan KIBBLA;
e.melakukan kemitraan dengan Pemerintah Kota termasuk bidan da]am upaya meningkatkan derajat KIBBLA;
d.pencegahan terhadap infeksi;
e.pelayanan Vitamin K injeksi;
f.air susu colostrum;
g.pelayanan Imunisasi dasar (Hepatitis Bl lnjeksi). 18
f.mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhada.p ibu, bayi barn Iahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;
g.da1am rangka roeningkatkan mutu pelayanan KIBBLA harus me1akukan pencatatan dan pe1aporan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
h.menerima dan memberikan pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien.
1. 1.melaksanakan inisiasi menyusu dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam, jika tidak ada kontra indikasi medis; J. menempatkan ibu dan bayi daJam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung, jika tidak ada kontra indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
k.memberikan informasi dan edukasi ASI Eksklusif kepada lbu dan/atau anggota keluarga dari bayi yang bersangkutan sejak pemeriksaan kehamilan sampai dengan periode pemberian ASI Eksklusif selesai; I. tidak memberikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya, kecuali at.as indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
m.memberikan peragaan dan penjelasan tentang penggunaan dan penyajian susu formula bayi kepada ibu dan/atau keluarga, da1am hal pemberian ASI Eksldusif tidak memungkinkan sesuai indikasi medis, ibu tidak ada, atau ibu terpisah dari bayi;
n.tidak menerima dan/ atau mempromosikan susu formula bayi clan/ atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif;
o.tidak menyediakan pelayanan di bidang kesehatan atas biaya yang disediakan oleh produsen dan distributor susu formula ba.yi dan/ atau produk ba.yi lainnya; 19 PUS dan Keluarga wajib : a melakukan pemeriksaan kehamilan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan; Pangraf2 Kewajfban PUS dan Kehuup Paul 12
p.tidak menerima hadiah dan/ atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/ atau produk bayi lainnya, kecuali untuk tujuan membiayai kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, pertemuan Ilmiah, dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis, serta tidak ada kewajiban tertentu yang harus dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan keinginan pemberi bantuan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
q.memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu dalam keadaan gawat darurat;
r.memberikan pernyataan tertulis kepada Menteri melalui Kepa]a OPD yang membidangi kesehatan bahwa bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf p, tidak mengikat dan tidak menghambat keberhasiJan program pemberian ASI Eksklusif; dan/ atau
s.memberikan laporan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang gizi atas bantuan yang diterima dari produsen atau distributor, Paul 11

(1)Untuk terselenggaranya kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerint.ah Kota berkewajiban untuk membina tenaga kesehatan, dan organisasi kemasyarakatan.
(2)Setiap tenaga kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi PUS, WUS. ibu bamil, ibu berealin, ibu nifas, ibu menyusui. bayi baru Iahir, bayi dan anak balita tanpa memandang status sosial, termasuk yang memiliki resiko sosial. 20 Pasa.113 PeJayanan Kesehatan meliputi peJayanan kesehatan bagi PUS, WUS, ibu hamil, ibu bersalin, ibu riifas, ibu menyusui. bayi baru Iahir, bayi dan anak balita. Paragraf2 Pelayan•n Kesebatan bagi Pmngan Usha Subur

Pasal 14

(1)Pelayanan Kesehatan bagi Pasangan Usia Su bur dilakukan untuk pasangan usia subur dalam menjalani perkawinan.
(2)Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi Pasangan Usia Subur sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi:
1. a.pemeriksaan fisik;
2. b.pemeriksaan penunjang;
3. c.pemberian imunisasi;
4. d.pemberian suplementasi gizi untuk mencegah anemia;
5. e.konsultasi, informasi dan edukasi;
6. f.keluarga berencana; dan
7. g.pelayanan kesehatan lainnya. Paragraf3 Pelayanan Kesebatan bagi Wanita Usie. Sabur Pasa.115 Pelayanan kesehatan bagi Wanita Usia Subur, meliputi:
8. a.konseling kesehatan reproduksi;
9. b.pelayanan KB bagi yang sudah menikah; Umam
10. b.melakukan persa]inan di fasilitas pelayanan kesehatan dan oleh tenaga kesehatan yang memiJiki kompetensi dan kewenangan;
11. c.melakukan pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan kompJikasi keguguran;
12. d.menguba.h perilalru yang tidak menguntungkan KIBBLA;
13. e.menjalankan program suami siaga dan program P4K. Raglan Ket.Ip Pelayaaan Kesehatan
14. c.KIE kesehatan reproduksi pada calon pengantin;
15. d.Pendidikan Keschatan Reproduksi Terpadu (PKRT);
16. e.konseling dan penanganan penyakit menular termasuk HIV danAIDS;
17. f.penanganan gizi;
18. g.pe1ayanan kesehatan Iainnya sesuai kebutuhan. Paragraf4 Pelaya.na:aKesehatan bagi D,u Hamil

Pasal 16

Pe1ayanan kesehatan ibu hamil meliputi:

a.pe1ayanan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K);
b.pemberian buku Kesehatan lbu dan Anak (KIA);
c.pe1ayanan/pemeriksaan kehamilan terpadu;
d.ke1as ibu hamil; e, pemberian Fe dan asam folat;
f.konseling dan penyuluhan gizi se1ama masa hamil;
g.pemberian makanan tambahan ibu hamil terutama pada kelompok keluarga tidak mampu yang Kekurangan Energi Kronis (KEK);
b.pemberian vaksin Tetanus Toxoid (1'11 pada ibu hamil;
i.deteksi dini resiko tinggi pada masa kehamilan;
j.ibu hami1yang datang ke fasilitas lresehatan dengan kondisi ga.wat daru.mt maka wajib diberikan pe1ayanan kesehatan sesuai prosedur yang berlaku. Pual 17

(1)Tenaga kesehatan KIBBLAharus menyampaikan informasi kepada suami dan ke1uarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
(2)Tenaga kesebatan KIBBLA, suami dan keluarga harus memberikan perhatian dan penanga.nan kbusus terbadap lbu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi. 22 ParagrafS Pelayanan Kesehatan Bagi lbu Bersalin.

Pasal 18

Pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin, meliputi:

a.persalinan harus ditangani oleh tenaga kesehatan KIBBLA yang bekerja pada fasilitas kesehatan;
b.pelayanan kesehatan selama ibu bersalin dilakukan sesuai standar clan dicatat da1am buku KIA;
c.persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ibu bersalin dalam bentuk 5 (lima) aspek dasar yang meliputi :
1. 1.membuat keputusan klinik;
2. 2.asuhan sayang ibu clan sayang bayi;
3. 3.pencegahan infeksi;
4. 4.pencatatan (rekam medis) asuhan persalinan, persetujuan tindakan; dan
5. 5.rujukan pada kasus komplikasi ibu dan bayi baru Iahir.
d.deteksi dini resiko pada masa persalinan clan melakukan penanganan yang tepat;
e.persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sesuai dengan standar asuhan persalinan normal (APN);
f.pelayanan kontrasepsi pasea plasenta Iahir sesuai mdikasi medis clan persetujuan klien/keluarga. Paragraf6 Pelayamm. Kesehatan 1Nlgi lbu Rifas

Pasal 19

Pelayanan kesehatan bagi ibu nifas, meliputi:

(1)Asuhan rnasa nifas paling sedikit 3 (tiga) kali selama roasa nifas.
(2)Asuhan rnasa nifas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di1akukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi:
1. a.1 (satu) kali pada periode 6 (enam) jam sampai dengan 3 ( tiga) hari pa.sea persalinan;
2. b.1 (satu) kali pada periode 4 (empat) hari sampai dengan 23 28 (dua puluh delapan) ba.ri pasca persalinan;
3. c.I (sa.tu) kali pada periode 29 (dua puluh sembilan) bari sampai dengan 42 (empat puluh dua) hari pa.sea persalinan.
(3)Kegiatan Asuhan masa nifas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
2. b.pemeriksaan tinggi fundus uteri;
3. c.pemeriksaan lokhia dan pcrdarahan;
4. d.pemeriksaan jalan lahir;
5. e.pemeriksaan payudara dan anjuran pemberian ASI ekslusif;
6. f.pemberian kapsul vitamin A;
7. g.pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
8. h.konseling tanda bahaya pada masa nifas dan neonatus;
9. i.penanganan resiko tinggi dan komplikasi pada nifas.
(4)Memberilran pendidikan kesehatan tentang cam perawatan bayi dan teknik menyusui yang benar.
(5)Pencatatan basil pemeriksaan pada kartu ibu dan/ atau buku KIA.
(6)Pelayanan KB pa.sea persalinan.
(7)Penyediaan alat kontrasepsi bagi warga tidak mampu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Paragraf7 Pelayanan Kesebatan bagi lbu llenyasui Pasa120 Pelayanan kesehatan bagi ibu menyusui, meliputi:
1. a.konseling tentang lanjutan pemberian asi sampai dua tahun;
2. b.pendidikan kesehatan tentang perawatan payudam;
3. c.konseling gizi tentang pemenuhan nutrisi yang dibutuhkan da)am masa menyusui;
4. d.konseling tentang pemberian makanan pendamping ASI (MP ASI) mulai anak umur 6 (enam) bulan. Paragraf8 Pelayanan Kesehatan bagi Bayt Bara J..abir
5. f.konseling tanda-tanda sakit dan perawatan bayi dirumah dengan menggunak:an buku KIA; 24 Paragraf9 Pelayanan Kesehatan 1lagi Bayi Pmllll 22 Pelayanan kesehatan bagi bayi, meliputi:
6. a.pemberian ASI eksklusif;
7. b.pemberian imunisasi dasar lengkap;
8. c.pemberian makan yang bernutrisi dan bergizi setelah umur 6 bulan;
9. d.Penimbangan berat badan; e, stimulasi deteksi mtervensi dini tumbuh kembang bayi; Pmllll 21 Pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, meliputi:
10. a.perawatan bayi baru lahir dengan pendekatan Managemen Terpadu Bayi Muda (MTBM),meliputi:
  1. 1.menjaga bayi tetap hangat;
  2. 2.inisiasi menyusu dini;
  3. 3.memberikan perawatan tali pusat;
  4. 4.pemberian ASI Ekslusif;
  5. 5.pemberian Vitamin K injeksi kepada bayi barn labir,
  6. 6.pemberian imunisasi Hepatitis B;
  7. 7.pemberian salep mata.
11. b.pemeriksaan skrining hipotiroid kongenital yang dilalrukan pada bayi usia 48 s/ d 72 jam;
12. c.konseling dan pemantauan tanda bahaya pada bayi baru Iahir;
13. d.penanganan tanda bahaya pada bayi baru Iahir;
14. e.perawatan dengan metode kanguru bagi bayi berat lahir rendah;
15. f.pemberian tanda identitas diri;
16. g.merujuk kasus yang tidak: dapat ditangani da]am kondisi stabil, tepat wak:tu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu. 25 BABV WBW.BIIAIIGDAii TAIIGGUIIG JAWAD PBIIBRIIITAB KOTA Pasal 24 Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBI.A,adaJah :
17. a.membuat kebijakan dan aturan yang berpihak terhadap peningkatan pelayanan KIBBLA;
18. b.melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi;
19. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kepada tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, masyarakat serta pembinaan pelayanan KIBBIA;
20. d.mengembangkan kerjasama dengan pihak lain terkait KIBBLAsesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
21. e.menyusun database tentang kesehatan ibu, bayi barn lahir, bayi dan balita berbasis teknologi informasi;
22. f.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan KIBBIA;
23. g.Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) dan penanga.nan kasus rujukan bila dipcrlukan.
24. a.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak balita;
25. b.pemberian makanan tambahan yang bernutrisi dan bergizi;
26. c.pemberian vitamin A dosis tinggi;
27. d.Manajemen Terpadu Balita Sa.kit (MTBS)dan penanganan kasus rujukan bi1a diperlukan. 26 Pasa12S
(1)Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta. BABVI FASILITAS PBLAYAIIAII KIBBLA Raglan Kesata
1. g.menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
2. h.mengalokasikan anggaran yang cukup sebagaimana perundang-undangan yang berlaku untuk menyediakan kebutuhan fasilitas, tenaga, alat, dana dan 1ainnya terutama untuk fasilitas kesehatan pemerintah secara bertabap;
3. i.menjamin pembiayaan peJayanan KIBBLA untuk masyarakat tidak mampu;
4. j.melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan Iintas sektor dan lintas tingkat pemerintah; k, memberika.n informasi dan penyuluhan mengenai pelayanan KIBBLA kepada masya.raka.t secara aktif;
  1. 1.menggerakan dan memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat, termasuk melakukan kemitraan dengan organisasi masyarakat, sektor usaha swasta., dan penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat KIBBLA;
5. m.menjalankan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K);
6. n.Pemerintah Kota bekerjasama dengan Unit Transfusi darah PMI mengupayakan ketersediaan darah yang cukup agar bisa. digunakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan KIBBLA. 27 menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi lrualifikasi dan standar yang ditetapkan pemerintah.
(6)Dalam keadaan darurat, fasilitas pe1ayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta dilarang menolak pasien dan/atau mcminta uang muka..
(7)Fasilitas Pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah menerima bantuan darurat.
(8)Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan ana.k balita ternyat.a dari kelompok masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pe1ayanan kesehatan masyarakat tidak mampu sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka scgala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kota sesuai dengan tarif yang berlaku. akanyangkesehatan(5) fasilitas pelayanan
(2)Penyelenggaraan pe]ayanan KIBBLA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah scbagaimana dimaksud pa.da ayat ( 1) meliputi :
1. a.Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok;
2. b.Puskesmas dan jejaringnya;
3. c.Posyandu.
(3)Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Puskesmas dan Puskesmas PONED.
(4)Penyelenggaraan pe1ayanan KIBBLAyang diselenggarakan oleh Swasta. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mcliputi:
1. a.Rumah Sakit Umum;
2. b.Rumah Sakit Ibu dan Anak;
3. c.Klinik Utama maupun kUnik Pratama;
4. d.Dokter praktik swasta;
5. e.Bidan praktik mandiri. 28 Bagi•n Kedua 8arana dan Pruanma Pelaywnan k•BBLA Rum•b Saldt M•mpu POIIBK Pasal 26
(1)Ru.mah Sakit Mampu PONEK menyediakan sarana dan prasarana, peralatan umum, Sarana dan prasarana penunjang, pera.latan Essensial, peralatan Ideal dan Obat- obatan bagi pelayanan KIBBLA.
(2)Sarana dan Prasarana Pelayanan KIBBLA Rumab Sakit Mampu PONEK,meliputi :
1. a.Ruang rawat inap yang leluasa dan nyaman;
2. b.Ruang tindakan gawat darurat dengan instrument dan bahan yang lengkap;
3. c.Ruang pulib/obsctvasi pasea tindakan;
4. d.protokol pelaksanaan dan uraian tugas pelayanan termasuk koordinasi internal;
5. e.Ruang Maternal, meliputi :
  1. 1.Kamar bersalin
  2. 2.Unit Perawatan lntensif/eklampsia/ sepsis
6. f.Ruangan Neonatal, meliputi :
  1. 1.Unit perawatan intensif (NICU/PICU);
  2. 2.Unit Pcrawatan khusus;
  3. 3.area laktasi;
  4. 4.Area pencucian inkubator;
7. g.Ruang Operasi;
8. h.Ruangan penunjang.
(3)Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memenuhi:
1. a.kriteria umum ruangan meliputi struktur fisik, kebersihan, pencahayaan, ventilasi, pencucian tangan;
2. b.kriteria khusus ruangan, meliputi :
  1. 1.Area cuci tangan di ruang Obstetri dan Neonatus;
  2. 2.Area Resusitasi den stabilisasi di ruang obstetric dan neonatus/Unit Gawat Darurat (UGD); 29 Begian Ketip 8ua.na dan Prasarana Pelayau•a R•BBLA di PuskesmasPORED dan 24 jam Pasal 27
(1)Bangunan perawatan Puskesmas mampu PONED, dan 24 jam harus mempunyai akses mudah dengan jalan masuk dari luar kompleks bangunan Puskesrnas.
1. c.Sarana pendukung meliputi toilet, karnar tunggu keluarga, karnar persiapan peralatan (linen dan instrument), karnar kerja kotor, karnar jaga, ruang sterilisator dan jalur ke ruang bersalin/karnar operasi tedetak: sating berdekatan dan merupakan hagian dari UGO.
(4)Sarana dan prasarana penunjang Pelayanan KIBBI.A Rumah Sakit rnampu PONEK,meliputi :
1. a.Unit transfusi darah;
2. b.Labora.torium;
3. c.Radiologidan USG.
(5)Peralatan Essensial Pelayanan KIBBI.A Rumah Sakit mampu PONEK,meliputi peralatan maternal essensial dan peralatan neonatal essensial.
(6)Peralatan Ideal Pelayanan KIBBI.A Rumah Sakit rnampu PONEK, merupakan peralatan med.is yang harus ada di masing-rnasing unit, meliputi ;
1. a.peralatan unit perawatan intensif/ eclampsia/ sepsis untuk maternal;
2. b.peralatan unit perawatan intensif neonatal;
3. c.peralatan kamar bersalin,
(7)Peralatan umum Pelayanan KIBBI.A Ru:mah Sakit rnampu PONEK, meliputi peralatan area cuci tangan, pemlatan area resusitasi dan stabilisasi di ruang neonatus/UGD, pera]atan unit khusus dan peralatan karnar bersalin.
(8)Obat-obatan Ru:mah Sakit mampu PONEK meliputi obat- obatan maternal dan obat-obatan neonatal. 30 Pasal 28
(1)Kegiatan Pokok Posyandu di meja 4 (empat), meliputi Pelayanan KIA, KB, Gizi, Imunisasi dan Penanggulangan diare.
(2)Sarana dan prasarana Pelayanan KIBBLA Puskesmas PONED, meliputi: a unit rawat ja1an Puskesmas untulc pelayanan ANC, PNC, KB post partum.
1. b.fasilitas rawat inap;
2. c.Ruang kerja sekaligus sebagai kamar jaga. untuk perawat/bidan jaga (nurse station);
3. d.Ruang perawatan pasien;
4. e.ruangan/fasilitas pendukung;
5. f.Peralatan sesuai standar dalam jenis dan jumlahnya sebagai penunjang fasilitas rawat inap, ruang tindakan/persalinan, UGD Obstetri/neonatal atau UGD wnum, Peralatan standar KIA di ruang rawat jalan Puskesmas;
6. g.Peralatan medis dan perawatan di fasilitas rawat jalan ibu dan bayi, UOD, Klinik KB;
7. h.Peralatan Penunjang medis sesuai standar;
  1. 1.Peralatan non medis sesuai standar; J. Pera.Iatan trasportasi rujukan yang sesuai standar.
(3)Agar memberikan rasa nyaman bagi pengguna layanan dan pemberi layanan, maka bangunan fasilitas rawat inap di Puskemnas mampu PONED, fasilitas pendukung dan area lingkungannya, harus terawat clan tertata baik, rapi, bersih, nyaman dan aman serta memperhatikan sirkulasi udara di setiap ruangan.
(4)Penyelenggaraan pelayanan KIBBLAdi puskesmas mampu PONEDdan 24 jam berbasis teknologi informasi. Bagi•D Keempat Saran.a dan Pn.saraDa Pelayan•u KIBBLA 31
(1)Tenaga Kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan KIBBLA.
(2)Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pua130
(1)Untuk memenuhi kualifikaai, Tenaga Kesehatan harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.
(2)Pelatihan tenaga kesehatan sebagairoana diroaksud pada ayat (1), antara lain:
1. a.pelatihan penanganan ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas, dan ibu menyusui.;
2. b.pelatihan penanganan bayi baru lahir, bayi dan balita sakit; dan
3. c.pelatihan lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sarana dan prasarana Posyandu, terdiri dari :
1. a.sarana fisik atau kelengkapan seperti bangunan, meja kursi, perlengka.pan penimbangan, perlengkapan pencatatan dan pelaporan, perlengkapan penyuluhan dan perlengkapan pelayanan;
2. b.sumber daya manusia yang ada seperti kader, petugas kesehatan dan aparat keluraban atau kecamatan yang ikut berperan dalam kelangsungan program;
3. c.pemberian honor bagi kader posyandu.
(3)Penyelenggaraan pelayanan KIBBLAdi posyandu berbasis teknologi informasi. 32
(1)Sistem rujukan diwajibkan bagi ibu, bayi baru lahir, bayi, dan balita yang merupakan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial dan pemberi pelayanan kesehatan dan dilaksa.nakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)lbu, bayi baru lahir, bayi, dan balita peserta asuransi kesehatan komersial mengikuti aturan yang berlakusesuai dengan ketentuan dalam polis asuransi dengan tetap mengikuti pelayanan kesehatan yang berjenjang.
(3)Setiap ibu, bayi baru lahir, bayi, dan balita yang bukan peserta jaminan kesehatan atau asuransi kesehatan sosial, dapat mengikuti sistem rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). BABVID 8JSTBII RUJUKAII Pual32 PasaJ.31
(1)Setiap Tenaga Kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBI.A, harus mendapat Surat Izin Praktek diberikan oleh Pemerintah Kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di Kote. tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.
(2)Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 33 Pasal 33
(1)Pemerintah Kota, Tenaga Kesehatan, Penyedia fasilitas pelayanan kesehatan, pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum, dan masyarakat wajib menyclenggarakan program ASI eksklusif dan pemberian ASIpada anak sampai usia 2 (dua) tahun.
(2)Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.penyediaan fasilitas kh.usus untuk menyusui dan/ atau memerah ASI;
2. b.pemberian kesempatan kepada ibu yang bekerja untuk memberikan ASI eksklusif kepada bayi atau memerah ASI selarna waktu kerja di tempat kerja;
3. c.pembuatan peraturan internal yang mendukung keberbasilan program pemberian ASI eksldusif; dan
4. d.penyediaan Tenaga Terlatih Pemberian ASI. Bagiau Kedua Pemberian ASI Pual34
(1)Setiap ibu yang melabirkan wajib melakukan lnisiasi Menyusu Dini (IMO)terhadap bayi yang baru Iahir paling singkat selarna 1 (satu) Jam jika tidak mempunyai kontra indikasi medis.
(2)Setiap ibu yang melabirkan barns memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilabirkannya, kecuali dalarn keadaan : a adanya indikasi medis;
1. b.ibu tidak ada; atau
2. c.ibu terpisah dari bayi. BABIX ASI Bagi•n Kesata Umam 34 Pasal 35
(1)Indikasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal :
1. a.Bayi yang hanya dapat menerima susu dengan formu.Jakhusus;
2. b.Bayi yang membutuhkan makanan lain selain ASI dengan jangka waktu terbatas;
3. c.kondisi medis ibu yang tidak dapat memberikan ASI Eksklusif karena harus mendapatkan pengobatan sesuai dengan standar pelayanan med.is;
4. d.kondisi medis ibu dengan HbsAg (+), dalam hal Bayi belum diberikan vaksinasi hepatitis yang pasif dan aktif daJam 12 (dua belas) jam; dan
5. e.keadaan lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Penentuan adanya Indikasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan oleh dokter.
(3)Pemberian Susu Formula dan Produk Bayi Lainnya atas Indikasi Med.isyang dilakukan oleh bidan dan perawat sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutarnakan untuk penyelamatan nyawa. Pual.36 ( 1) Indikasi Med.is pada Bayi yang hanya dapat menerirna susu dengan formula khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, merupakan kelainan metabolisme bawaan (inborn errors metabolism).
(2)Kelainan metabolisme bawaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.Bayi dengan galaktosemia k)asik memerlukan formula khusus bebas galaktosa;
2. b.Bayi dengan penyakit kemih beraroma sirup maple (maple syrup urine disease), memerlukan formula khusus bebas leusin, isoleusin, dan valin;
3. c.Bayi dengan fenilket.onuria, memerlukan formula khusus bebas feni1alanin; dan/ atau 35 Pasal 37 lndikasi Medis pada Bayi dengan kebutuhan makanan selain ASI dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1) huruf b, dengan kriteria antara lain :
4. a.Bayi Iahir dengan bemt badan kurang dari 1500 (seribu lima mtus) gram atau Bayi Iahir dengan bemt badan sangat rendah;
5. b.Bayi Iahir kurang dari 32 (tiga puluh dua) minggu dari usia kehamilan yang sangat prematur; dan/ atau
6. c.Bayi baru 1ahir yang bcrisiko hipoglikemia berdasarkan gangguan adaptasi metabolisme atau peningkatan kebutuhan glukosa seperti pada Bayi prematur, kecil untuk umur kehamilan atau yang mengalami stress iskemik/intrapartum hipoksia yang signifikan, Bayi yang sakit dan Bayi yang memiliki ibu pengidap diabetes, jika gula darahnya gagal merespon pemberian ASI baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB VD

TBIIAGA KIBBLA Pua129

Pasal 38

a.ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui secara permanen;dan
b.ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusw sementara waktu.
d.kelainan metabolisme lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(3)Bayi dengan fenilketomuia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c masih dapat diberikan ASI dengan perhitungandan pengawasan dokter spesialis anak yang kompeten. 36 Pau.139
(1)Kondisi medis ibu yang dapat dibenarkan menghentikan menyusui seca.ra permanen sebagaimana dimaksud da1am Pasal 38 huruf a jika ibu terinfeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV).
(2)lbu dengan infeksi Human Immunodeficiency \Tuus (HIV) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan informasi tentang kemungkinan menggunakan donor ASI atau Susu Formula Bayi.
(3)Penggunaan Susu Formula Ba.yi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hams memenuhi syarat AFASS, meliputi dapat diterima ( acceptable), Jayak lfeasible), terjangkau (affordable), berkelanjutan (sustainable) dan aman (safe).
(4)Dikecualikan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),jika Ba.yi diketahui positif terinfeksi Human Immunodeficiency \Tuus (HIV) atau ibu dan Bayi te1ah mendapat:kan pengobatan sesuai standar dan seca.ra teknologi ASI dinyatakan aman untuk kepentingan Bayi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa140 Kondisi med.is ibu yang dapat dibenarkan menyusui sementara waktu sebagaimana dimaksud da1am Pasal 38 huruf b meliputi:
1. a.ibu yang menderita pcnyakit parah yang menghalangi seorang ibu merawat bayinya, seperti sepsis/ demam tinggi hingga tidak sadarkan diri;
2. b.ibu yang menderita infeksi Vitus Herpes Simplex tipe 1 (HSV-1)dan HSV-2di payudara;
3. c.ibu daJam pengobatan :
  1. 1.menggunakan obat psikoterapi jenis penenang, obat anti epilepsy dan opioid;
  2. 2.radioaktif iodine 131;
  3. 3.penggunaan yodium atau yodofortopical.; dan/ atau
  4. 4.sitotoksik kemoterapi. 37

Pasal 41

Keadaan ibu tidak ada atau ibu terpisah dari Ba.yi sebagaimana dimaksud da1am Pasal 34 ayat (2) huruf b dan huruf c, meliputi:

a.ibu meninggal dunia, sakit berat, sedang menderita gangguan jiwa berat;
b.ibu ticlak dilretahui keberadaannya; atau
c.ibu terpisah dari Bayi karena adanya bencana atau kondisi Jainnya dimana ibu terpisah dengan bayinya schingga ibu tidak dapat memenuhi kewajibannya atau anak tidak memperoleh haknya. Pasa.142

(1)Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan wajib menempatkan ibu dan ba.yi da1am 1 (satu) ruangan atau ra.watgabungjika tidak ada kontra indikasi medis.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan Memberikan konseling kepada ibu dan keluarga tentang pemberian ASIekslusif sampai usia 2 (dua) tahun.
(3)Pemberian Air Susu lbu (ASI) eksklusif paling sedikit selama 6 (enam) bulan tanpa diselingi makanan tambahan serta pemberian ASI pada anak sampai usia 2 (dua) tahun.
(4)Fasilitas pelayanan kesehatan dan tenaga kesehatan wajib mendorong Ibu melakukan IMD dan pemberian ASI eksk1usif dan memfasiiitasi untuk mendapatkan pelayanan sehagaimana dimaksud pada ayat ( 1).
(5)Fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan dilarang untuk memberikan fasilitas dan promosi bagi produk susu formula, makanan pengganti ASI (air susu ibu), dan atau sejenisnya selama masa pemberian ASI.
(6)Larangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku dalam keadaan yang tidak memungkinkan secara medis dan/ atau biologis. 38 BagJ•nKetip RmmgASI Pual43
(1)Setiap pengurus tempat kerja clan penyelenggara tempat sarana umum, barus memberikan kesempatan bagi ibu yang bekerja di daJam ruangan clan/ atau di luar ruangan untuk menyusui clan/atau memerah ASI pada waktu kerja di tempat kerja.
(2)Pengurus Tempat Kerja clan Penyelenggara. Tempat Sa.rana Umum wajib menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/ atau memerah air susu ibu berupa penyediaan ruang ASI sesuai standar minimal yang telah ditet.apkan.
(3)Pengurus Tempat Kerja dan Penyelenggara Tempat Sarana Umum wajib memprioritaskan asupan makanan tambahan yang bergizi kepada ibu pekerja sesuai dengan anjuran tcnaga kesehatan KIBBLA. Pa-144 ( l) Ruang ASI diselenggarakan pada bangunan yang permanen, dapat merupakan ruang tersendiri atau merupakan bagian dari tempat pelayanan kesehatan yang ada di Tempat Kerja dan Tempat Sarana Umum.
(2)Ruang ASI sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) harus memenuhi persyaratan Iresehatan.
(3)Setiap Tempat Kerja clan Tempat Sarana Tempat Umum harus menyediakan sarana dan prasarana Ruang ASI sesuai kebutuhan. susu.
(7)Fasilitas pe1ayanan clan tenaga kesehatan dilarang menerima hadiah atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula clan/ atau produk bayi Jainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI.
(8)Fasilitas penyelenggara pelayanan KIBBLA diwajibkan menyediakan fasilitas kbusus menyusui dan/ atau mcme:rah 39 BABX PBRA1I SBRTA Bwgf•a Kesa.tu Peran Kelaarga Pasal 46
(1)Keluarga harus ikut scrta berperan aktif dalam pelaksanaan KIBBLA.
(2)Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi suami, orangtua dan anak. Pasal 4S Persyaratan kesehatan Ruang ASI sebagaimana dimaksud da1am Pasal 44 ayat (2) paling sedikit meliputi:
1. a.tersedianya ruangan khusus dengan ukuran disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
2. b.ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ ditutup;
3. c.Jantai keramik/ semen/karpet;
4. d.memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
5. e.bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
6. f.lingkungan cukup tenangjauh dari kebisingan;
7. g.penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
8. h.kelcmbapan berkisar antara 30-50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen), paling tinggi 600/o(enam puluh persen);
  1. 1.tersedia kursi dan meja; J. tersedia wastafel dan sabun dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci pera1atan; dan
9. k.khusus bagi tempat kerja disediakan lemari pendingin (refrigemtm1. 40 Raglan Kedua Pel'BD llasyarakat Pasal 47
(1)Dalam rangka membantu percepatan pencapaian derajat kesehatan yang optimal diperlukan peran serta rnasyarakat baik secara perseorangan rnaupun terorganisasi.
(2)Peran serta rnasyarakat sebagairnana dimaksud pada ayat ( 1) dapat berupa :
1. a.program perencanaan persa1inan dan pencegahan komplikasi;
2. b.penyelenggaraan posyandu;
3. c.penyelenggaraan kelas ibu hamil;
4. d.kemitra.an bidan dan dukun.
5. e.ikut serta dan berperan aktif dalam pengawasan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan balita di lingkungannya;
6. f.berperan aktif dalarn mendukung keberhasilan program pemberian ASI di lingkungannya Pasal 48
(1)Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Kornplikasi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 47 ayat (2) huruf a merupakan suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan calrupan dan mutu pelayanan KIBBLA.
(3)Peran keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rneliputi:
1. a.keterlibatan suami dalarn pelayanan KB yang dibuktikan dengan penandatanganan persetujuan tindakan tentang KB;
2. b.pendampingan suami dan keluarga pada saat perneriksaan kehamilan;
3. c.pendampingan suami dan keluarga pada saat persalinan;
4. d.pendampingan suami terhadap pelaksanaan ASI eksklusif;
5. e.pendampingan suami dan keluarga terhadap turnbuh kembang anak. 41 PasalSO
(1)Kemitraan antara bidan dan dukun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d dapat dilakukan untuk meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 49

(1)Penyelenggaraan kelas ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, keluarga berencana, perawatan bayi baru 1ahir dan senam hamil.
(2)Penyelenggaraan kelas ibu hamil dilakukan me1alui penyediaan sarana untuk belajar kelompok bagi ibu hamil yang diikuti oleh semua ibu hamil, pasangan dan I atau keluarga.
(3)Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa fasilitas kesehatan, posyandu dan n1mah penduduk.
(2)Kegiatan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi :
1. a.pendataan dan pemetaan sasaran ibu hamil;
2. b.penyiapan donor darah;
3. c.penyiapan tabungan ibu bersalin (tabulin) dan dana sosial ibu bersalin (Dasolin);
4. d.penyiapan ambulans (transportasi);
5. e.pengenalan tanda bahaya kehamilan dan persalinan; dan
6. f.penandatanganan amanat persalinan yang terdapat da1ambuku KIA.
(3)Memberikan informasi yang benar terkait data yang dibutuhkan. 42 BABXII PBIIBIIIAAll DAii PBLAPORAII

Pasal 52

(1)Walikota melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan KIBBLA.
(2)Pembinaan KIBBLA sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) dilaksanakan melalui :
1. a.pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
2. b.fasilitasi teknis pelayanan;
3. c.konsuJtasi teknis pelayanan;
4. d.promosi kesehatan berkelanjutan. BABXI PBIIBIAYAAII PualSl
(1)Dana penyelenggaraan pelayanan KIBBLA dan jaminan persalinan bagi ibu dan bayi baru lahir yang tidak mampu dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)Kota Depok, APBN dan/ atau pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.
(2)Pendanaan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ada1ah hagian dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan.
(3)Dalam upaya mengoptima1kan dana pelayanan KIBBLA pada khususnya dan dana pelayanan kesehatan secara umum, pemerintah mengembangkan sistem jaminan kesehatan masyarakat.
(2)Kemitraan antara bidan dan dukun sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dituangkan da1am bentuk perjanjian secara tertulis antara kedua pihak dan paling sed.ikitdiketahui oleh lurah setempat, 43 BABXIII PBIIGAWASAII Pasal 54 ( l) Pengawasan terhada.p pelaksanaan KIBBLA. dilalrukan melalui:
1. a.ketaatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap pelaksanaan ketentuan perizinan;
2. b.standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
3. c.standar sarana dan prasarana kesehatan;
4. d.stanclar operasional prosedur pelayanan kesehatan.
(2)Dalam melaksanakan pengawasan akan ditunjuk Tim Pengawas KIBBLA yang akan diberikan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan KIBBLAdi wilayahnya
(3)Tim Pengawas KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(4)Tim Pengawas KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberikan laporan pelaksanaan tugas kepa.da Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.

Pasal 53

(1)Setiap tenaga kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan diwajibkan mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatannya setiap bulan sekali.
(2)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
(3)Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Walikota melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan.
(4)Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor. Pual56 Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, tidak membebaskan dari tanggungiawab pidana. Pa..:157 Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kalender. Pa..:158 Pembekuan izin dan/atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b dan huruf d, dilakukan apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huru.f a, tidak diindahkan. Pa..:159 Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi bagi Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Fasiitas Pelayanan Kesehatan diatur dalam Peraturan Walikota. BABXIV SAIIKSI Raglan Kesatu Sanku Admlnistrasi Pa..:155
(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 17 ayat (1), Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 42 ayat ( 1) dikenakan sanksi administrasi.
(2)Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beru.pa:
1. a.teguran tertulis;
2. b.pembekuan izin; dan/ atau
3. c.pencabutan izin. 45
(1)Ba.rang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padabal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 304 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.
(2)Pimpinan fasilitas pelayanan kesebatan dan/ atau tenaga kesehatan yang melakukan praktik atau pekerjaan pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja tidak memberikan pert:olongan pertama terhadap pasien yang dalam keadaan gawat darurat sebagaimaoa dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6), dianeam dengan pidana 8CSUai ketentuan dalam Pa.sa.l 190 ayat ( 1) Uodang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan.
(3)Dalam bal perbuatan sebagaimaoa dimaksud pada ayat ( 1) mengakibatkan terjadinya kecacatan atau kematian, pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau tenaga kesebatan tersebut diancam dengan pidana sesuai ketentuan da]am Pasal 190 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tabun 2009 tentang Kesehatan.
(4)Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telab memiliki izin, diancam pidana sesuai ketentuan Pa.sa.l 83 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
(5)Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian ASI eksklusif diancam pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 200 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tent.ang Keschatan. 46
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
3. c.meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
4. d.memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti;
5. e.melakukan penggeledaban untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah; Pual61 ( 1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bid.ang Pelanggaran Peraturan Daerah.
(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah: menyampaikan basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang di bidang Hukum Acara Pidana.
(1), dan pada ayat penyidikan Penyidik sebagaimana dimaksud memberitahukan dimulainya
(3)yanghukumPeraturan Daerah menurut dipertanggungjawabkan.
1. g.menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
2. h.memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
3. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; k, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyiclikan tindak pidana dibidang Pelanggaran DBllGAII RABIIAT TDBA1I YAIIG II.AHA BSA WALIKOTA DBPOK,
4. a.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, rnaka seluruh Gubemur, Bupati dan Walikota diwajibkan memprioritaskan upaya pencapaian target MDGs;
5. b.bahwa salah satu target Millenium Development Goals (MDGs) ada1ah rnenurunkan angk:a kematian anak dan meningk:atkan kesehatan ibu;
6. c.bahwa berdasarkan Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Misi IV (Keempat) Rencana Pembangunan Jangk:a Menengah (RPJM)Kota Depok Tahun 2012 - 2016, salah satu Program Prioritasnya adalah Peningk:atan kesehatan keluarga;
7. d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daemh tentang Keeehatan Ibu, Bayi Barn Lahir, Bayi dan Anak Balita;
  1. 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; TBllTAIIG KBSBBATAII IBU, BAYI B&RU LAJIIR, BAYI DAii All.AK BAUTA PBRATORAJIDABRAII KOTA DBPOK KOIIOR TAIIUll 2015 WAJ,IKOTA DBPOK PROVDISI JAWA BARAT Mengingat Menimbang 48 Hj. ETY SURYAHATI LBIIBARAll DABRAB KOTA DBPOK TABUII 2015 •o•oR 2 ROREO PERATURAII DAERAII KOTA DEPOK, PROVlllSI JAWA BARAT:
(66)/(2015) TTD SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK Diundangkan di Depok pada tanggal 7 1,foi 201 5 H. NUR MAHMUD! ISMA'IL TTD BABXVB KBTBNTOAII PBNUTOP Pasal 63 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pad.a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya daJam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok A pada tanggal 7 l·1ei 201 5 WALIKOTA DEPOK,