DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pendelegasian kewenangan; perizinan dan nonperizinan; manajemen penyelenggaraan; standar pelayanan dan standar operasioanl prosedur; skm; pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; pembiayaan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 2 TAHUN 2024
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
23.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
8.lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
9.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainya.
10.Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
13.Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
14.Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
15.Pelayanan Nonperizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya.
16.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17.Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
18.Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaran pelayanan publik.
19.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang.
20.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang.
21.Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan bertujuan:

a.meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan di Daerah Kota;
b.memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Nonperizinan di Daerah Kota;
c.meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan kepada masyarakat; dan
d.memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pendelegasian kewenangan;
b.Perizinan dan Nonperizinan;
c.manajemen penyelenggaraan;
d.standar pelayanan dan standar operasional prosedur;
e.SKM;
f.pengendalian, evaluasi, dan pelaporan; dan
g.pembiayaan.

BAB II

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 4

(1)Wali Kota menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan kewenangan Daerah Kota.
(2)Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
(3)Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas atau kepada Kepala PD terkait.
(4)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penolakan permohonan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pelaksanaan penerbitan produk layanan Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. c.pencabutan Izin dan/atau produk layanan Nonperizinan.

BAB III

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah Kota terdiri atas:

a.Perizinan Berusaha;
b.Perizinan Non Berusaha; dan
c.Pelayanan Nonperizinan.

Pasal 6

(1)Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:
1. a.persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
2. b.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
(2)Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang:
  1. 1.KKKPR; atau
  2. 2.PKKPR;
2. b.persetujuan lingkungan:
  1. 1.keputusan kelayakan lingkungan; atau
  2. 2.persetujuan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup.
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(3)Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.risiko rendah;
2. b.menengah rendah;
3. c.menengah tinggi; dan
4. d.risiko tinggi.
(4)Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sektor:
1. a.kelautan dan perikanan;
2. b.pertanian;
3. c.lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.energi dan sumber daya mineral;
5. e.perindustrian;
6. f.perdagangan;
7. g.pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
8. h.transportasi;
9. i.kesehatan, obat dan makanan;
10. j.pariwisata;
11. k.pendidikan dan kebudayaan;
12. l.pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
13. m.ketenagakerjaan.
(5)Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha.

Pasal 7

Setiap orang/Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi bidang:

a.sosial;
b.koperasi;
c.lingkungan hidup, kebersihan, dan ruang terbuka hijau;
d.kesehatan;
e.perhubungan;
f.pendidikan;
g.penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
h.pengelolaan bangunan dan tanah;
i.pariwisata;
j.pemadam kebakaran;
k.ketahanan pangan dan pertanian;
l.pemuda dan olahraga; dan
m.reklame.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi bidang:

a.kesatuan bangsa dan politik;
b.pemadam kebakaran;
c.sosial;
d.pemuda dan olahraga;
e.koperasi dan usaha mikro;
f.ketenagakerjaan;
g.pengelolaan bangunan;
h.pekerjaan umum dan penataan ruang;
i.kesehatan;
j.ketahanan pangan dan pertanian;
k.perhubungan;
l.pendidikan;
m.pariwisata dan kebudayaan; dan
n.perdagangan dan perindustrian.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan jenis- jenis Perizinan Non Berusaha dan Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…