DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 23 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang Penanggulangan Kemiskinan. Ruang lingkup penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan;
b.bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi secara terus menerus, terpadu dan bertahap melalui program dan peningkatan peran antar lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat;
c.bahwa guna pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang optimal, efektif, efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan, maka diperlukan peraturan bagi penyelenggara Pemerintah Daerah Kota Depok, dunia usaha dan seluruh komponen masyarakat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449); Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341); Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
12.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. Daerah Kota, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara. 10. 11. 12. 13. 14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan wuntuk penanggulangan kemiskinan di tingkat kabupaten/kota. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 2

Ruang lingkup penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan serta evaluasi.

BAB II

SASARAN DAN PENGELOMPOKKAN PENDUDUK

Pasal 3

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan adalah penduduk Daerah meliputi: a. b c. d perseorangan; keluarga; kelompok; dan/atau Masyarakat.

Pasal 4

Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penduduk yang memiliki kartu tanda penduduk Daerah maupun penduduk non permanen yang berdomisili di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan menjadi:

a.Fakir Miskin;
b.miskin. Penduduk dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi:
a.miskin; dan
b.rentan miskin. Penduduk dengan kategori miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai kriteria kemiskinan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai kriteria kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berhak: a. b. c. PR memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan; memperoleh pelayanan kesehatan; memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya; mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya; mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Rehabilitasi Sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; memperoleh derajat kehidupan yang layak; memperoleh lingkungan hidup yang sehat; meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

Pasal 6

Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertanggung jawab: a. b.

(1)
(2)
(1)menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya, meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat; memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan Penanggulangan Kemiskinan, Pemerintah Daerah bertugas:

a.mengupayakan terpenuhinya hak penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b.menyusun rencana, kebijakan, strategi dan Program Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan kebijakan provinsi dan kebijakan nasional;
c.mengupayakan sinergi, integrasi Program Penanggulangan Kemiskinan dan pengembangan kemitraan;
d.melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, strategi, serta program dalam Penanganan Fakir Miskin;
e.menyediakan sarana dan prasarana bagi Penanganan Fakir Miskin; dan
f.mengalokasikan dana yang cukup dan memadai dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk menyelenggarakan Penanggulangan Kemiskinan. Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dilakukan melalui:

a.strategi; dan
b.program.

(2)Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi aspek: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; usaha mikro dan perdagangan; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat; sosial ekonomi; ketenagakerjaan; dan/atau pangan.TrE mmoa0 TR

Pasal 9

Strategi Penanggulangan Kemiskinan bagi penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diarahkan untuk:

a.mengurangi beban pengeluaran;
b.meningkatan kemampuan dan pendapatan;
c.mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro; dan
d.sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 10

Program Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri atas:

a.program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b.program pemberdayaan Masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
c.program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, termasuk program dengan dana kelurahan.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…