DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021; 2
d.bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, maka sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator perubahan serta susunan perangkat daerah dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian kembali;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka RPJMD dapat diubah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 4
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87 E);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 92);
13.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021. Pasal I Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan BAB IV Pasal 4 Sistematika pada:

a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Asumsi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021, Landasan Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan, Maksud dan Tujuan.
b.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA DEPOK Memuat evaluasi pembangunan daerah terhadap kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.
c.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Memuat visi dan misi pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran dari misi tersebut. 6
d.BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan Daerah, program pembangunan daerah dan indikator kinerja serta tahapan pencapaian.
e.BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja dan program pembangunan daerah.
f.BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN Menjelaskan rencana program prioritas serta kebijakan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun.
g.BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH Memuat indikator kinerja daerah yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Ukuran keberhasilan ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir priode RPJMD dapat dicapai. diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
1. 2.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu bab dan satu Pasal yaitu Bab VIA dan Pasal 6A, yang berbunyi : BAB VIA Ketentuan Lain

Pasal 6A

Pelaksanaan Perubahan RPJMD 2016-2021 dimulai pada Tahun Anggaran 2019. 8 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021 DAFTAR LAMPIRAN BAB I : PENDAHULUAN BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA DEPOK BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH WALI KOTA DEPOK, TTD K.H. MOHAMMAD IDRIS

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Kepala Daerah terpilih wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021; 2
d.bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok, maka sasaran, strategi, kebijakan, program dan indikator perubahan serta susunan perangkat daerah dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu diubah dan dilakukan penyesuaian kembali;
e.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, apabila terdapat kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf d, maka RPJMD dapat diubah;
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86); 4
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87 E);
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160 Seri E);
12.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 92);
13.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2016 – 2021. Pasal I Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan BAB IV Pasal 4 Sistematika pada:

a.BAB I : PENDAHULUAN Memuat Latar Belakang, Asumsi Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (P-RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021, Landasan Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Penyusunan, Maksud dan Tujuan.
b.BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN KOTA DEPOK Memuat evaluasi pembangunan daerah terhadap kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan kerangka pendanaan.
c.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Memuat visi dan misi pemerintah daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran dari misi tersebut. 6
d.BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Memuat dan menjelaskan arah kebijakan pembangunan Daerah, program pembangunan daerah dan indikator kinerja serta tahapan pencapaian.
e.BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Menjelaskan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja dan program pembangunan daerah.
f.BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN PENDANAAN Menjelaskan rencana program prioritas serta kebijakan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pendanaan selama 5 (lima) tahun.
g.BAB IX : INDIKATOR KINERJA DAERAH Memuat indikator kinerja daerah yang memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Ukuran keberhasilan ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir priode RPJMD dapat dicapai. diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
1. 2.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan satu bab dan satu Pasal yaitu Bab VIA dan Pasal 6A, yang berbunyi : BAB VIA Ketentuan Lain