DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 5 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Terdiri dari 25 pasal dan 8 bab yaitu KETENTUAN UMUM , PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU , GUGUS TUGAS KOTA HIJAU , PERAN SERTA , PENGHARGAAN , PEMBINAAN DAN PENGAWASAN , PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya ancaman perubahan iklim dan pemanasan global di perkotaan yang memungkinkan adanya bencana serta pertumbuhan dan perkembangan Kota Depok dalam berbagai sektor yang juga disertai dengan meningkatnya jumlah penduduk yang menimbulkan kemungkinan munculnya kawasan kumuh telah membawa dampak pada perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan di Daerah;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan kualitas lingkungan, maka diperlukan pengaturan tentang tatanan penyelenggaraan kota hijau; SALINAN 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Hijau; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); 3
8.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 03);
19.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93);
20.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 93); 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6.Kota Hijau adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan. 6
7.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
8.Infrastruktur Hijau adalah sistem pendukung area kehidupan dan merupakan komponen jaringan dengan alam dan lingkungan yang terdapat antara kota dan desa yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
9.Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
10.Komunitas adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang tujuan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.
11.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
12.Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
13.Peran serta masyarakat adalah hak yang melekat pada setiap orang yang meliputi hak demokrasi, hak kesejahteraan, dan hak keadilan dalam pengendalian lingkungan hidup.
14.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 7
15.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Pelaksanaan Kota Hijau, berlandaskan pada asas:

a.tanggung jawab;
b.kelestarian dan keberlanjutan;
c.keserasian dan keseimbangan;
d.keterpaduan;
e.manfaat;
f.partisipatif;
g.kearifan lokal;
h.otonomi daerah; dan
i.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan Kota Hijau;
b.merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan Kota Hijau secara terencana, sistematis, dan terpadu;
c.menjamin kepastian hukum dalam melaksanakan dan mengendalikan Kota Hijau serta pelestarian lingkungan dalam berbagai aspek; 8
d.meningkatkan peran dan tanggung jawab serta masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah dalam melaksanakan Kota Hijau; dan
e.memberikan pedoman dan arahan dalam rangka tertib pelaksanaan Kota Hijau.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Kota Hijau adalah sebagai berikut:

a.melindungi wilayah di Daerah dari pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sehingga untuk terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, rapi dan indah;
b.menjaga keberadaan, keberlangsungan dan kelestarian lingkungan hidup;
c.menjaga keserasian, keseimbangan dan kualitas ekosistem lingkungan di Daerah;
d.mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di Daerah;
e.menciptakan kesadaran yang tinggi dalam pengelolaan lingkungan hidup dan komitmen dari seluruh pihak, baik dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat;
f.meningkatkan kualitas penataan pusat kota dan sub pusat kota berbasis kota hijau.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan Kota Hijau mencakup:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.pengawasan;
d.pengendalian;
e.penegakan hukum; dan
f.evaluasi. 9

BAB II

PENYELENGGARAAN KOTA HIJAU

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Kota Hijau ditujukan untuk mencapai atribut Kota Hijau.
(2)Atribut Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan dan disain yang berwawasan lingkungan;
2. b.Komunitas Hijau;
3. c.Ruang Terbuka Hijau;
4. d.Bangunan Hijau;
5. e.Energi Ramah Lingkungan;
6. f.Transportasi Hijau;
7. g.Pemanfaatan Air Ramah Lingkungan;
8. h.Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan.
(3)Stategi pencapaian Atribut Kota Hijau dilaksanakan secara bertahap melalui peningkatan kualitas penataan Kawasan Pusat Kota dan Sub Pusat Kota.

Pasal 7

(1)Perencanaan yang berwawasan lingkungan merupakan perwujudan rencana pembangunan, tata ruang dan rancang kota yang berwawasan lingkungan hidup yang mengadopsi konsep pembangunan kota berkelanjutan.
(2)Perwujudan Perencanaan yang berwawasan lingkungan meliputi:
1. a.rencana induk Kota Hijau; 10
2. b.rencana aksi daerah Kota Hijau;
3. c.peta komunitas hijau;
4. d.peta hijau.
(3)Rencana induk kota hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat:
1. a.rencana konservasi alam;
2. b.rencana revitalisasi wilayah terbangun;
3. c.rencana ruang hijau dan ruang terbuka hijau;
4. d.rencana penerapan infrastruktur hijau;
5. e.rencana penguatan institusi dan manajemen ramah lingkungan; dan/atau
6. f.rencana gerakan komunitas.
(4)Rencana Aksi Daerah (RAD) kota hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi fokus program tahunan dan indikator kota hijau yang mengacu pada pencapaian atribut Kota Hijau.
(5)RAD Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbasis pada permasalahan/kebutuhan lapangan dan upaya penyelesaian secara menyeluruh dalam rangka pencapaian atribut kota hijau secara maksimal.
(6)RAD Kota Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah pemangku kepentingan tata kota, lingkungan hidup, swasta, komunitas dan masyarakat Kota Depok.
(7)RAD kota hijau disusun setiap lima tahun sekali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diselaraskan dengan dokumen rencana pembangunan dan rencana penataan ruang Kota. 11
(2)Penyusunan Dokumen Perencanaan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan infrastruktur dan pengembangan wilayah, dan Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup, tata lingkungan, dan konservasi.

Pasal 9

Desain yang Berwawasan Lingkungan merupakan penyusunan rancang detil oleh setiap Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan yang memperhatikan dampak terhadap lingkungan baik dalam proses penciptaan maupun hasilnya dengan mempertimbangkan rencana penyediaan atau konservasi area hijau.

Pasal 10

(1)Komunitas Hijau merupakan peran aktif masyarakat atau komunitas serta institusi swasta dalam pengembangan Kota Hijau melalui pelaksanaan kampanye hijau secara berkesinambungan untuk menumbuhkan kesadaran lingkungan dan menjalin kemitraan yang produktif dengan berbagai pemangku kepentingan Kota Hijau serta institusi pendidikan baik formal maupun nonformal.
(2)Pelaksanaan Komunitas Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan rencana aksi, yang dapat diusulkan kepada Perangkat Daerah sesuai dengan bidang yang diusulkan.
(3)Komunitas Hijau melibatkan peran serta masyarakat, baik individu maupun komunitas. 12

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…