DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 25 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektif dan efisiensi kelembagaan pemerintah dan Hasil Evaluasi Provinsi bahwa Kota Depok Tahun 2018 bukan daerah rawan bencana, serta kebakaran merupakan bagian dari kejadian kebencanaan, maka urusan Penanggulangan Bencana di Kota Depok di gabung dengan Urusan Ketentraman dan Ketertiban sub urusan Pemadam Kebakaran;
c.bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/7707/OTDA tanggal 17 Oktober 2016 perihal Kelembagaan Sekretariat KORPRI, bahwasanya kelembagaan Sekretariat KORPRI bukan lagi sebagai Perangkat Daerah dan fungsinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengurusi bidang kepegawaian; 2
d.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik berkedudukan sebagai perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
e.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 060/3711/SJ Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang masih berbentuk kantor menjadi badan dan yang bergabung dengan perangkat daerah lain, agar ditetapkan terpisah menjadi perangkat daerah sendiri;
f.bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 3
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 4
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK. Pasal I Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 6 diubah dan huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota Depok merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota Depok, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan; 5
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran dan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 6
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
17. 17.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. 18.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata;
19. 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 7
5. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pada urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus serta Pusat kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Otonom dalam penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, serta Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B, dan Kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. 8
(5)Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Daerah, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan, merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

4.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2022.

6.Ketentuan Pasal 18 dihapus. 9 Pasal II
1.Penyelesaian urusan yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Perangkat daerah yang mengalami perubahan dan Perangkat Daerah yang Baru, diselesaikan paling lambat 1 Januari 2022.
2.Pejabat pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3.Pejabat pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok yang tidak mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran setiap Perangkat Daerah.
4.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 25 Januari 2021 WALI KOTA DEPOK, TTD K. H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 25 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD HARDIONO LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (4/9/2021)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka efektif dan efisiensi kelembagaan pemerintah dan Hasil Evaluasi Provinsi bahwa Kota Depok Tahun 2018 bukan daerah rawan bencana, serta kebakaran merupakan bagian dari kejadian kebencanaan, maka urusan Penanggulangan Bencana di Kota Depok di gabung dengan Urusan Ketentraman dan Ketertiban sub urusan Pemadam Kebakaran;
c.bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 061/7707/OTDA tanggal 17 Oktober 2016 perihal Kelembagaan Sekretariat KORPRI, bahwasanya kelembagaan Sekretariat KORPRI bukan lagi sebagai Perangkat Daerah dan fungsinya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mengurusi bidang kepegawaian; 2
d.bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik berkedudukan sebagai perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota;
e.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 060/3711/SJ Tahun 2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang masih berbentuk kantor menjadi badan dan yang bergabung dengan perangkat daerah lain, agar ditetapkan terpisah menjadi perangkat daerah sendiri;
f.bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, terdapat rumah sakit Daerah Kabupaten/Kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional;
g.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 3
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 4
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK. Pasal I Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 6 diubah dan huruf e ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kota Depok merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan Inspektorat Daerah Tipe A;
d.Dinas Daerah Kota Depok, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan; 5
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. 4.Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. 6.Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran dan Urusan Pemerintahan bidang Penanggulangan Bencana;
7. 7.Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. 12.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 6
13. 13.Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan;
14. 14.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal;
16. 16.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan;
17. 17.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18. 18.Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata;
19. 19.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian.
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B menyelenggarakan fungsi urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 7
5. 2.Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Pada urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai Unit Organisasi bersifat khusus serta Pusat kesehatan Masyarakat sebagai Unit Organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat Otonom dalam penyelenggaraan Tata Kelola Rumah Sakit dan Tata Kelola Klinis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3.Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Staf Ahli, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, serta Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
(3)Sekretaris pada Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian, Camat, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, dan Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A, merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Kecamatan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas B, dan Kelas C, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan kelas B, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. 8
(5)Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Seksi pada Kecamatan, Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit Daerah, dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
(6)Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, dan Kepala Seksi pada Kelurahan, merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

4.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah yang mengalami perubahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2022.

6.Ketentuan Pasal 18 dihapus. 9 Pasal II
1.Penyelesaian urusan yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Perangkat daerah yang mengalami perubahan dan Perangkat Daerah yang Baru, diselesaikan paling lambat 1 Januari 2022.
2.Pejabat pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok dan yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3.Pejabat pada Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok yang tidak mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran setiap Perangkat Daerah.
4.Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
5.Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 25 Januari 2021 WALI KOTA DEPOK, TTD K. H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 25 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD HARDIONO LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (4/9/2021)