DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap bahaya kebakaran membutuhkan peran serta masyarakat melalui suatu organisasi sosial yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 4 TAHUN 2025
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
4.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6.Angkutan barang khusus adalah angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut yang terdiri atas barang berbahaya dan barang tidak berbahaya.
7.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8.Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
9.Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.
10.Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktivitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
11.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
12.Akses bagi Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
13.Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.
14.Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang dipasang pada bangunan dan memerlukan ketersediaan daya/energi dalam pengoperasiannya, seperti sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), sistem pemadam kebakaran media kimia, baik yang dijalankan secara manual, seperti alat pemadam api ringan (APAR) maupun otomatis.
15.Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang dikonstruksi atau dipasang pada bangunan melalui pengaturan persyaratan bahan bangunan dan komponen struktur bangunan yang diwujudkan dalam ketentuan ketahanan api (fire resistance rating), kompartemenisasi, dan perlindungan bukaan.
16.Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan yang selanjutnya disingkat MDKP adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di perkotaan.
17.Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MPKL adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada lingkungan.
18.Manajemen Penanggulangan Kebakara Gedung yang selanjutnya disingkat MPKG adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengyupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
19.Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suat mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di sebuah komunitas/lingkungan padat huni.
20.Sistem Proteksi Total adalah sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang mengintergrasikan sistem proteksi aktif, pasif serta manajemen keselamatan kebakaran.
21.Alat Pemadam Api Ringan adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing (APAR) atau jenis yang menggunakan roda.
22.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
23.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran berukuran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci atau gabungan keduanya.
24.Hidrant Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
25.Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar/pemercik air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
26.Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau membuang asap dari bangunan atau bagian bangunan sehingga ruangan mencapai sampai batas aman huni pada saat kebakaran terjadi.
27.Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.
28.Uji Mutu Bahan adalah uji sifat bahan bangunan termasuk interior bangunan terhadap api guna mengetahui perilaku dari bahan tersebut seperti sukar/mudahnya terbakar atau tersulut, sukar/mudahnya menjalarkan api, serta tingkat produksi asap yang terjadi, saat terkena paparan panas akibat kebakaran.
29.Uji Ketahanan Api (fire resistance test) adalah uji yang dikenakan terhadap komponen struktur bangunan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketahanan api komponen struktur tersebut, yang dinyatakan dalam ukuran menit/jam, saat dibakar sesuai kurva temperatur-waktu standard.
30.Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Kelurahan.
2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf b Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bangunan pasar wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi pasif, dan penyediaan sarana jalan keluar (exit) yang aman.
(2)Pemilik kios dalam bangunan pasar harus mengatur dan menata barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran.
(3)Pengelola bangunan pasar wajib:
1. a.menerapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang;
2. b.membentuk REDKAR Pasar; dan
3. c.melaksanakan pelatihan kebakaran serta evakuasi secara rutin.
(4)Tanggung jawab untuk pelaksanaan Manajemen Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada pemilik dan/atau pengelola bangunan pasar.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran pada bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan dan/atau SNI.

3.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Untuk mengetahui kondisi keselamatan terhadap kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 termasuk mengetahui apakah sarana dan peralatan proteksi masih berfungsi baik, maka harus dilakukan pemeriksaan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung.
(2)Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Dinas.
(3)Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung setiap satu tahun sekali.

4.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Sebelum petugas Dinas tiba di tempat terjadinya kebakaran, pengurus RT/RW, Lurah, dan REDKAR, serta Tim Penanggulangan Kebakaran Gedung melakukan penanggulangan dan pengamanan awal sesuai tugas dan fungsinya.

5.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Tindakan atau operasi Pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas Dinas, meliputi :
1. a.Size up atau menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
2. b.Rescue atau Penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
3. c.Locate atau Pencarian sumber api;
4. d.Confine atau Pengendalian penjalaran api; dan
5. e.Extinguish atau Pemadaman api.
(2)Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan (rescue) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Dinas dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
(2)Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), investigator kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran di Kota Depok, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas setempat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Judul Bagian Kedelapan dalam BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
(2)Dalam upaya pencegahan dan penaggulangan kebakaran, Pemerintah Kota harus menyusun Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
(3)Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kota serta rencana sarana dan prasarana kota lainnya.
(4)Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan meliputi:
1. a.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran;
2. b.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran; dan
3. c.Rencana Sistem Keselamatan Publik.
(5)Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan seluruh aktivitas dan kondisi untuk mencegah terjadinya kebakaran dan meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
(6)Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan seluruh aktivitas dan kondisi untuk mengantisipasi kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka dengan melakukan penanggulangan dan pengendalian pada saat terjadi kebakaran.
(7)Rencana Sistem Keselamatan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan seluruh ativitas dan kondisi atau upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi kebakaran dan kondisi darurat non-kebakaran.
(8)Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

10.Judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TINDAKAN PENYELAMATAN JIWA DAN HARTA BENDA DARI BENCANA

Pasal 39

(1)Dalam hal terjadi bencana lain diluar kebakaran, Dinas dapat melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa dan harta benda.
(2)Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik dan/atau pengelola dan/atau penghuni bangunan dan/atau pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
1. a.memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan/atau pekarangan dan/atau jalan raya;
2. b.membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
3. c.merusak dan/atau memotong alat transportasi; dan
4. d.melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
(3)Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan awal penyelamatan jiwa dan harta benda dalam penanggulangan bencana lain diluar kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

12.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama harus menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan.
(2)Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, pasar, lingkungan pariwisata dan lingkungan kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta lingkungan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan yang bersangkutan harus, dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan.
(4)Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan REDKAR dan sarana prasarana kebakaran.
(5)REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai REDKAR dan sarana prasarana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

13.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya pelaksanaan perlindungan terhadap bahaya kebakaran membutuhkan peran serta masyarakat melalui suatu organisasi sosial yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 4 TAHUN 2025
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 10);
14.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Manajemen Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Wajib bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat sub urusan kebakaran dan urusan Pemerintahan bidang penanggulangan bencana.
4.Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
5.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6.Angkutan barang khusus adalah angkutan yang menggunakan mobil barang yang dirancang khusus sesuai dengan sifat dan bentuk barang yang diangkut yang terdiri atas barang berbahaya dan barang tidak berbahaya.
7.Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
8.Pencegahan kebakaran adalah upaya yang dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kebakaran.
9.Penanggulangan kebakaran ialah segala upaya untuk mencegah timbulnya kebakaran dengan berbagai upaya pengendalian setiap perwujudan energi, pengadaan sarana proteksi kebakaran dan sarana penyelamatan serta pembentukan organisasi tanggap darurat untuk memberantas kebakaran.
10.Risiko Bahaya Kebakaran adalah tingkat kondisi/keadaan bahaya kebakaran yang terdapat pada suatu obyek tertentu yang ditentukan berdasarkan aktivitas/kondisi manusia serta bahan atau proses yang berlangsung didalamnya.
11.Sarana Penyelamatan Jiwa adalah sarana yang terdapat pada bangunan yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa dari kebakaran dan bencana lain.
12.Akses bagi Pemadam Kebakaran adalah akses/jalan atau sarana lain yang terdapat pada bangunan gedung yang khusus disediakan untuk jalan masuk petugas dan unit pemadam ke dalam bangunan.
13.Proteksi Kebakaran adalah upaya melindungi/mengamankan bangunan gedung dan fasilitas lainnya terhadap bahaya kebakaran melalui penyediaan/pemasangan sistem, peralatan dan kelengkapan lainnya baik bersifat aktif maupun pasif.
14.Sistem Proteksi Aktif adalah sistem proteksi kebakaran yang dipasang pada bangunan dan memerlukan ketersediaan daya/energi dalam pengoperasiannya, seperti sistem pemadam kebakaran media air (sprinkler, hidran), sistem pemadam kebakaran media kimia, baik yang dijalankan secara manual, seperti alat pemadam api ringan (APAR) maupun otomatis.
15.Sistem Proteksi Pasif adalah sistem proteksi kebakaran yang dikonstruksi atau dipasang pada bangunan melalui pengaturan persyaratan bahan bangunan dan komponen struktur bangunan yang diwujudkan dalam ketentuan ketahanan api (fire resistance rating), kompartemenisasi, dan perlindungan bukaan.
16.Manajemen Penanggulangan Kebakaran Perkotaan yang selanjutnya disingkat MDKP adalah bagian dari manajemen perkotaan untuk mengupayakan kesiapan Instansi Pemadam Kebakaran dan Instansi terkait, pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan masyarakat terhadap kegiatan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung dan/atau lingkungan di perkotaan.
17.Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat MPKL adalah bagian dari manajemen estat untuk mengupayakan kesiapan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada lingkungan.
18.Manajemen Penanggulangan Kebakara Gedung yang selanjutnya disingkat MPKG adalah bagian dari manajemen bangunan untuk mengyupayakan kesiapan pemilik dan pengguna bangunan gedung dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung.
19.Sistem Keselamatan Kebakaran Lingkungan yang selanjutnya disingkat SKKL adalah suat mekanisme untuk mendayagunakan seluruh komponen masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di sebuah komunitas/lingkungan padat huni.
20.Sistem Proteksi Total adalah sistem perlindungan terhadap bahaya kebakaran yang mengintergrasikan sistem proteksi aktif, pasif serta manajemen keselamatan kebakaran.
21.Alat Pemadam Api Ringan adalah alat berisi bahan kimia tertentu yang digunakan untuk memadamkan kebakaran secara manual, baik dari jenis pemadam ringan atau dapat dijinjing (APAR) atau jenis yang menggunakan roda.
22.Sistem Alarm Kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
23.Sistem Pipa Tegak dan Slang Kebakaran adalah sistem pemadam kebakaran yang berada dalam bangunan, dengan kopling pengeluaran berukuran 2,5 (dua setengah) inci, 1,5 (satu setengah) inci atau gabungan keduanya.
24.Hidrant Halaman adalah hidran yang berada di luar bangunan, dengan kopling pengeluaran ukuran 2,5 (dua setengah) inci.
25.Sistem Sprinkler Otomatis adalah suatu sistem pemancar/pemercik air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
26.Sistem Pengendalian Asap adalah suatu sistem alami atau mekanis yang berfungsi untuk mengendalikan atau membuang asap dari bangunan atau bagian bangunan sehingga ruangan mencapai sampai batas aman huni pada saat kebakaran terjadi.
27.Bencana Lain adalah kejadian yang dapat merugikan jiwa dan/atau harta benda, selain kebakaran, antara lain bangunan runtuh, gempa bumi, banjir, genangan air, gangguan instalasi, keadaan darurat medis, kecelakaan transportasi dan kebocoran/polusi bahan berbahaya.
28.Uji Mutu Bahan adalah uji sifat bahan bangunan termasuk interior bangunan terhadap api guna mengetahui perilaku dari bahan tersebut seperti sukar/mudahnya terbakar atau tersulut, sukar/mudahnya menjalarkan api, serta tingkat produksi asap yang terjadi, saat terkena paparan panas akibat kebakaran.
29.Uji Ketahanan Api (fire resistance test) adalah uji yang dikenakan terhadap komponen struktur bangunan guna mengetahui sejauh mana tingkat ketahanan api komponen struktur tersebut, yang dinyatakan dalam ukuran menit/jam, saat dibakar sesuai kurva temperatur-waktu standard.
30.Relawan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disingkat REDKAR adalah suatu organisasi sosial berbasis masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran, dibentuk secara nasional dari, oleh dan untuk warga masyarakat di lingkungan Kelurahan.
2.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) huruf b Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Bangunan pasar wajib dilengkapi dengan sistem proteksi aktif dan sarana atau kelengkapan pendukungnya, sistem proteksi pasif, dan penyediaan sarana jalan keluar (exit) yang aman.
(2)Pemilik kios dalam bangunan pasar harus mengatur dan menata barang dagangannya agar tidak memicu terjadinya atau meluasnya intensitas kebakaran termasuk penyediaan peralatan proteksi kebakaran.
(3)Pengelola bangunan pasar wajib:
1. a.menerapkan sistem manajemen keselamatan kebakaran khususnya menyangkut kegiatan pengawasan, pemeriksaan kehandalan peralatan terpasang;
2. b.membentuk REDKAR Pasar; dan
3. c.melaksanakan pelatihan kebakaran serta evakuasi secara rutin.
(4)Tanggung jawab untuk pelaksanaan Manajemen Keselamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada pemilik dan/atau pengelola bangunan pasar.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem proteksi kebakaran pada bangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan dan/atau SNI.

3.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Untuk mengetahui kondisi keselamatan terhadap kebakaran pada Bangunan Gedung sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 17 termasuk mengetahui apakah sarana dan peralatan proteksi masih berfungsi baik, maka harus dilakukan pemeriksaan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola Bangunan Gedung.
(2)Hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan gedung kepada Dinas.
(3)Berdasarkan laporan pemilik, pengguna dan/atau badan pengelola bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat melakukan pemeriksaan ke lapangan.
(4)Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas wajib melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung setiap satu tahun sekali.

4.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

5.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Tindakan atau operasi Pemadaman dan penyelamatan yang dilakukan oleh petugas Dinas, meliputi :
1. a.Size up atau menaksir besarnya kebakaran untuk menentukan taktik dan strategi operasi pemadaman;
2. b.Rescue atau Penyelamatan/pertolongan jiwa dan harta benda;
3. c.Locate atau Pencarian sumber api;
4. d.Confine atau Pengendalian penjalaran api; dan
5. e.Extinguish atau Pemadaman api.
(2)Pelaksanaan Operasi Pemadaman dan Penyelamatan (rescue) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau Prosedur Tetap Operasi Penanggulangan Kebakaran yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Dinas dapat melakukan pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran.
(2)Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), investigator kebakaran harus berkoordinasi dengan pihak Kepolisian setempat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

(1)Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pemadam kebakaran di Kota Depok, wajib mendapat rekomendasi dari Dinas setempat.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Judul Bagian Kedelapan dalam BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
9.Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

(1)Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan dokumen yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
(2)Dalam upaya pencegahan dan penaggulangan kebakaran, Pemerintah Kota harus menyusun Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan melaksanakannya sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.
(3)Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan disusun berdasarkan analisis resiko kebakaran yang pernah terjadi dengan memperhatikan rencana pengembangan kota serta rencana sarana dan prasarana kota lainnya.
(4)Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan meliputi:
1. a.Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran;
2. b.Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran; dan
3. c.Rencana Sistem Keselamatan Publik.
(5)Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan seluruh aktivitas dan kondisi untuk mencegah terjadinya kebakaran dan meminimalkan potensi terjadinya kebakaran.
(6)Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan seluruh aktivitas dan kondisi untuk mengantisipasi kerugian kebakaran termasuk korban jiwa dan luka-luka dengan melakukan penanggulangan dan pengendalian pada saat terjadi kebakaran.
(7)Rencana Sistem Keselamatan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan seluruh ativitas dan kondisi atau upaya untuk melakukan kegiatan penyelamatan jiwa dan harta benda baik pada kondisi kebakaran dan kondisi darurat non-kebakaran.
(8)Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

10.Judul BAB VI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

TINDAKAN PENYELAMATAN JIWA DAN HARTA BENDA DARI BENCANA

Pasal 39

(1)Dalam hal terjadi bencana lain diluar kebakaran, Dinas dapat melakukan tindakan awal penyelamatan jiwa dan harta benda.
(2)Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda dari bencana, pemilik dan/atau pengelola dan/atau penghuni bangunan dan/atau pekarangan wajib memberikan izin kepada petugas pemadam kebakaran untuk:
1. a.memasuki dan/atau mengosongkan lokasi bangunan dan/atau pekarangan dan/atau jalan raya;
2. b.membantu memindahkan barang dan/atau bahan berbahaya;
3. c.merusak dan/atau memotong alat transportasi; dan
4. d.melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam operasi penyelamatan.
(3)Dalam melakukan tindakan penyelamatan jiwa dan harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinas berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan awal penyelamatan jiwa dan harta benda dalam penanggulangan bencana lain diluar kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

12.Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

(1)Setiap lingkungan bangunan yang berada dalam satu lingkungan dengan kepemilikan yang sama dan dalam pengelolaan lingkungan yang sama harus menerapkan Manajemen Penanggulangan Kebakaran Lingkungan.
(2)Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lingkungan perdagangan, perkantoran, pasar, lingkungan pariwisata dan lingkungan kelurahan dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi serta lingkungan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(3)Untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lingkungan yang bersangkutan harus, dibentuk Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan.
(4)Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan REDKAR dan sarana prasarana kebakaran.
(5)REDKAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beranggotakan masyarakat yang secara sukarela berpartisipasi mewujudkan ketahanan lingkungan dari bahaya kebakaran.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai REDKAR dan sarana prasarana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

13.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: