DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 46 Tahun 2021

Nomor: 46
Tahun: 2021
Ditetapkan: 20 Agustus 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 84), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: Kepala Dinas membawahi:

1.Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
c.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
1. 2.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
a.Seksi Pengelolaan Informasi; dan
b.Seksi Komunikasi Publik.
1. 3.Bidang Aplikasi dan Informatika membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
a.Seksi Pengembangan Infrastruktur;
b.Seksi Tata Kelola Tekhnologi Informatika; dan
c.Seksi Aplikasi.
1. 4.Bidang Statistik dan Persandian membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
a.Seksi Statistik; dan
b.Seksi Persandian.
1. 5.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
2. 6.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 5

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
c.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
1. 3.Ketentuan judul Paragraf 1 Bagian Kedua BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
2. b.penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
3. c.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
4. d.pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
5. e.pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
6. f.pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;
7. g.pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan/pemberitaan media terkait kegiatan Dinas, pemberian infomasi dan komunikasi, serta protokoler; 6
8. h.penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana kerja Dinas;
9. i.pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana kerja, dan kendaraan Dinas;
10. j.pelaksanaan fasilitasi perjalanan Dinas;
11. k.pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
12. l.penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
13. m.pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
  1. 5.Diantara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kedua Bab III disisipkan 1 (satu Paragraf yakni Paragraf 1A, yang berbunyi sebagai berikut:
  2. 6.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
2. b.pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 7
3. c.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
4. d.pengooordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
5. e.penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
6. f.pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
7. g.pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
8. h.penyusunan program kerja tahunan Dinas;
9. i.penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
10. j.penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
11. k.penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
12. l.penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
13. m.pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
14. n.pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
  1. 7.Ketentuan judul Paragraf 2 Bagian Kedua BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: Paragaraf 2 Sub Bagian Keuangan dan Aset
  2. 8.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset; 8
2. b.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
3. c.penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Dinas;
4. d.penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
5. e.penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/ sarana kerja dan barang daerah;
6. f.penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
7. g.pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris. Pasal II
(1)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
(2)Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk bidang/sub bidang/sub bagian pada Sekretariat yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat pada 1 Januari 2022.
(3)Pejabat pada Dinas yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 9
(4)Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 20 Agustus 2021 21 WALI KOTA DEPOK, TTD K.H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 20 Agustus 202121 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD SUPIAN SURI BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 46

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan seksi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2006 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
9.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA. 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 84), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi Dinas terdiri atas: Kepala Dinas membawahi:

1.Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
c.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
1. 2.Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
a.Seksi Pengelolaan Informasi; dan
b.Seksi Komunikasi Publik.
1. 3.Bidang Aplikasi dan Informatika membawahi 3 (tiga) Seksi terdiri dari:
a.Seksi Pengembangan Infrastruktur;
b.Seksi Tata Kelola Tekhnologi Informatika; dan
c.Seksi Aplikasi.
1. 4.Bidang Statistik dan Persandian membawahi 2 (dua) Seksi terdiri dari:
a.Seksi Statistik; dan
b.Seksi Persandian.
1. 5.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
2. 6.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini. 5

2.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari:

a.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b.Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
c.Sub Bagian Keuangan dan Aset.
1. 3.Ketentuan judul Paragraf 1 Bagian Kedua BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut:
2. 4.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
2. b.penginventarisasian permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;
3. c.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
4. d.pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;
5. e.pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
6. f.pelaksanaan pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan;
7. g.pelaksanaan penerimaan tamu, kehumasan/pemberitaan media terkait kegiatan Dinas, pemberian infomasi dan komunikasi, serta protokoler; 6
8. h.penyelenggaraan kebutuhan perlengkapan sarana kerja Dinas;
9. i.pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan sarana kerja, dan kendaraan Dinas;
10. j.pelaksanaan fasilitasi perjalanan Dinas;
11. k.pelaksanaan kebersihan dan keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
12. l.penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian dan pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
13. m.pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
  1. 5.Diantara Paragraf 1 dan Paragraf 2 Bagian Kedua Bab III disisipkan 1 (satu Paragraf yakni Paragraf 1A, yang berbunyi sebagai berikut:
  2. 6.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1)Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
2. b.pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan; 7
3. c.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
4. d.pengooordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
5. e.penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
6. f.pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
7. g.pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Dinas;
8. h.penyusunan program kerja tahunan Dinas;
9. i.penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
10. j.penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
11. k.penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
12. l.penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
13. m.pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
14. n.pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris.
  1. 7.Ketentuan judul Paragraf 2 Bagian Kedua BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagi berikut: Paragaraf 2 Sub Bagian Keuangan dan Aset
  2. 8.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset; 8
2. b.perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
3. c.penyelenggaraan keuangan dan penatausahaan aset Dinas;
4. d.penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
5. e.penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/ sarana kerja dan barang daerah;
6. f.penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
7. g.pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
8. h.pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Sekretaris. Pasal II
(1)Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
(2)Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk bidang/sub bidang/sub bagian pada Sekretariat yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat pada 1 Januari 2022.
(3)Pejabat pada Dinas yang mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Wali Kota ini, menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 9
(4)Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 20 Agustus 2021 21 WALI KOTA DEPOK, TTD K.H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 20 Agustus 202121 Oktober 2015 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD SUPIAN SURI BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 46

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 46 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 32 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7A

Pasal 8

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 32 Tahun 2025