DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Agustus 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Kewenangan Pemerintah Darah Kota, Fasilitas Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal, Fasilitas Pembinaan Dan Pengawasan Produk Aman, Fasilitas Sertifikasi Hall Produk Usaha Mikro, Sistem Informasi, Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha, Pengawasan Kepada Pelaku Usaha, LPH, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya menjamin kepastian hukum atas produk halal melalui pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di masyarakat perlu dilakukan oleh pemerintah daerah guna terselenggaranya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing;
c.bahwa untuk memberikan kepastian Hukum dan melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, serta Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, perlu dilakukan pengaturan terhadap fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan aman; LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2023 TAHUN 2023 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal dan Aman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6651);
13.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10); 5
15.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sistem Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 17); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN AMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
7.Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. 6
8.Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan kehalalan dan keamanan produk mulai dari awal sampai akhir produksi.
9.Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
10.Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan Halal sesuai dengan syariat Islam.
11.Produk Aman adalah semua produk, makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologis, produk rekayasa genetik yang terhindar dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
12.Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.
13.Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
14.Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Wali Kota terhadap Pangan Produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
15.Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. 7
16.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
17.Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH.
18.Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
19.Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk.
20.Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan Produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, atau Komite Fatwa Produk Halal.
21.Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk.
22.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia.
23.Barang yang Beredar di Pasar adalah barang yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan, di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau di pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor. 8
24.Barang dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang dimasukkan ke dalam kemasan baik yang tertutup secara penuh maupun sebagian dan untuk mempergunakannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau segel kemasan, dan yang kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipamerkan.
25.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26.Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi PKP dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dari organisasi yang kompeten.
27.Pengawas Pangan Kota/District Food Inspector yang selanjutnya disingkat DFI adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai kualifikasi DFI dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan IRTP dalam rantai Pangan dari organisasi yang kompeten.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Fasilitasi Pembinaan Dan Pengawasan Produk Halal dan Aman berasaskan:

a.pelindungan;
b.keadilan;
c.kepastian hukum;
d.akuntabilitas dan transparansi;
e.efektivitas dan efisiensi; dan
f.profesionalitas. 9

Pasal 3

Tujuan dari Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman:

a.memberikan perlindungan, keamanan, kenyamanan, keselamatan, kesehatan dan kepastian kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk;
b.meningkatkan nilai tambah, kualitas mutu dan daya saing produk Daerah baik di tingkat antar Daerah, nasional maupun internasional melalui sertifikasi Halal;
c.meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
d.memberikan kepastian ketersediaan Produk Halal dan aman bagi masyarakat;
e.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya Produk Halal dan aman bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab serta persaingan usaha yang sehat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah Kota;
b.fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal;
c.fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman;
d.fasilitasi sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro;
e.sistem informasi;
f.peran serta masyarakat dan dunia usaha;
g.Pengawasan kepada Pelaku Usaha;
h.LPH; dan
i.Pendanaan.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA

Pasal 5

(1)Dalam Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah Kota berwenang untuk:
1. a.melakukan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Aman; 10
2. b.melakukan fasilitasi sertifikasi Produk Halal dan Aman Produk usaha mikro;
(2)Pelaksanaan wewenang Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL

Pasal 6

(1)Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Daerah Kota wajib bersertifikat Halal.
(2)Produk barang yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal.
(3)Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak Halal.
(4)Pemerintah Daerah Kota melakukan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pemenuhan standar Halal.

Pasal 7

(1)Wali Kota melalui PD yang membidangi urusan:
1. a.usaha mikro;
2. b.perdagangan perindustrian; dan
3. c.peternakan dan kesehatan hewan. melakukan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha.
(2)Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
(3)Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Wali Kota membentuk tim pengawasan Produk Halal dari unsur PD dan instansi terkait untuk menangani pengawasan Produk Halal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal diatur dalam Peraturan Wali Kota. 11

Pasal 8

(1)Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dilakukan melalui pemeriksaan:
1. a.pemotongan/penyembelihan hewan, penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong produksi pada waktu dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria Halal;
2. b.pemotongan/penyembelihan hewan, penampungan, pengumpulan, pewadahan dan pengolahan bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong tidak Halal harus dipisahkan dengan bahan Halal;
3. c.lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak Halal untuk menghindari kontaminasi;
4. d.lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada huruf c wajib:
  1. 1.dijaga kebersihan dan memenuhi standar higienis;
  2. 2.bebas dari najis; dan
  3. 3.bebas dari Bahan tidak Halal.
5. e.sarana dan prasarana pendistribusian Produk Makanan Halal harus dipisahkan dengan produk makanan tidak Halal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

FASILITASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK AMAN

Pasal 9

(1)Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah Kota wajib memenuhi standar aman.
(2)Pemerintah Daerah Kota melakukan fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan terhadap pemenuhan standar aman. 12
(3)Standar aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keamanan secara fisik, kimiawi dan biologis antara lain memenuhi kriteria bebas kontaminasi dari bahan kimia berbahaya, bakteri dan kuman, serta adanya kandungan gizi.
(4)Dalam memenuhi standar aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD yang membidangi Peternakan dan Kesehatan Hewan memberikan rekomendasi lisensi higiene sanitasi.
(5)Dalam memenuhi standar aman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PD yang membidangi Kesehatan memberikan:
1. a.SPP-IRT;
2. b.sertifikat laik higiene sanitasi; dan
3. c.pelabelan memenuhi syarat.
(6)Setelah SPP-IRT terbit, pelaku usaha pangan olahan wajib mengikuti pelatihan PKP yang dilatih oleh penyuluh keamanan pangan, menerapkan cara produksi pangan yang baik, yang memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan.
(7)Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pangan olahan dilaksanakan oleh DFI sesuai dengan pedoman dan panduan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Wali Kota melalui PD yang membidangi urusan:
1. a.peternakan dan kesehatan hewan;
2. b.kesehatan. melakukan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman kepada Pelaku Usaha.
(2)Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Produk Aman kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan, monitoring dan evaluasi.
(3)Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi Wali Kota membentuk tim Pengawasan Produk Aman dari unsur PD dan instansi terkait untuk menangani Pengawasan Produk Aman. 13
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…