DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; hak, kewajiban dan tanggung jawab; perencanaan; upaya peningkatan kesejateraan lanjut usia; komisi daerah lanjut usia; sarana dan prasarana lanjut usia; peran serta masyarakat; pembiayaan; pendataan lanjut usia; penghargaan lanjut usia dan dukungan; pengawasan dan evaluasi; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Daerah Kota Depok berkewajiban melaksanakan pelayanan terhadap lanjut usia guna meningkatkan kesejahteraan Lanjut Usia, yang mana pemberian perlindungan kepada lanjut usia belum memadai seiring meningkatnya angka harapan hidup dan bertambahnya populasi lanjut usia, sehingga perlu pengembangan atau peningkatan;
c.bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia di Kota Depok perlu pengaturan secara komperhensif terkait dengan kesejahteran lanjut usia;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2025
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 263); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh} tahun keatas.
6.Kesejahteraan Lanjut Usia adalah sistem yang ditujukan untuk mendukung individu Lanjut Usia, maupun kelompok Lanjut Usia dalam mencapai standar hidup yang memuaskan serta dapat memungkinkan Lanjut Usia untuk mengembangkan kemampuannya secara penuh dalam meningkatkan kesejahteraan agar selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.
7.Komisi Daerah Lanjut Usia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Daerah.
8.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9.Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
10.Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
11.Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
12.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri, dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
13.Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14.Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:

a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
b.pelayanan kesehatan;
c.pelayanan kesempatan kerja;
d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
e.kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
f.kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
g.perlindungan sosial;
h.bantuan sosial.

Pasal 3

Lanjut Usia mempunyai kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang dijabarkan meliputi:

a.membimbing dan memberi nasihat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya terutama di lingkungan keluarganya dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
b.mengamalkan dan mentransformasikan ilmu pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya kepada generasi penerus;
c.memberikan keteladanan dalam rangka aspek kehidupan kepada generasi penerus.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.
(2)Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Keluarga bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Wali Kota menyusun rencana aksi daerah kelanjutusiaan di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)Rencana aksi daerah kelanjutusiaan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada strategi nasional kelanjutusiaan dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
(3)Rencana aksi daerah kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.Perangkat Daerah penanggung jawab;
2. b.program;
3. c.kegiatan;
4. d.rincian output;
5. e.indikator capaian;
6. f.target; dan
7. g.Perangkat Daerah dan/atau lembaga/instansi pendukung.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 6

(1)Penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(2)Dalam penyusunan rencana aksi daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial melibatkan para pemangku kepentingan serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB IV

UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Pasal 7

(1)Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Potensial meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan kesempatan kerja;
4. d.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
5. e.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
6. f.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
7. g.bantuan sosial.
(2)Upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia tidak potensial meliputi:
1. a.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
2. b.pelayanan kesehatan;
3. c.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
4. d.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
5. e.perlindungan sosial.
(3)Upaya Peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia juga dapat dilakukan dalam bidang:
1. a.perumahan dan kawasan permukiman;
2. b.partisipasi sosial;
3. c.perlindungan dari ancaman eksploitasi dan tindak kekerasan;
4. d.pemberdayaan sosial;
5. e.rehabilitasi sosial dasar.

Pasal 8

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.
(3)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia meliputi:
1. a.bimbingan beragama;
2. b.Pembangunan sarana ibadah dengan penyediaan aksesibilitas bagi Lanjut Usia.
(4)Bimbingan Beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa bimbingan keagamaan, mental spiritual dan kerohanian.
(5)Penyelenggaraan layanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja yang membidangi keagamaan.

Pasal 9

(1)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan dan kemampuan Lanjut Usia agar kondisi fisik, mental dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.
(2)Pelayanan kesehatan bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
1. a.penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
2. b.upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;
(3)Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat melalui media cetak, elektronik, audio visual, dan/atau media informasi lain.
(4)Upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dimaksudkan memberi peluang bagi Lanjut Usia Potensial untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, ketrampilan, dan pengalaman yang dimiliki.
(2)Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau lembaga baik Pemerintah Daerah atau Masyarakat.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…