DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah dalam bentuk RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, yang dijadikan dasar pelaksanaan penanaman modal yang diatur dengan Peraturan Walikota.

(2)RUPM Kola disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah dan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)RUPM Kola meliputi :
1. a.aza.s dan tujuan;
2. b.visi dan misi;
3. c.arah kebijakan penanaman modal; d peta panduan (Roadmap) implementasi RUPM;
4. e.pelaksanaan.
(4)RUPM Kota disusun oleh penyelenggara penanaman modal berdasarkan data dan infonnasi yang diperoleh dari OPD terkait dan berbagai sumber lainnya.
(5)Pelaksanaan penanaman modal berpedoman pada RUPM Kola.

Pasal 5

(l) Pemerintah Kola menyusun Peta Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

(2)Peta Penanaman Modal Daerah, meliputi :
1. a.potensi dan peluang penanaman modal di Daerah;
2. b.sebaran penanaman modal di Daerah; dan
3. c.znnasi penanaman modal di Daerah. 13
(3)Sektor yang menjadi prioritas bagi penanaman modal di Kota Depok, adalah :
1. a.sektor Perdagangan dan Jasa;
2. b.sektor Industri Kreatif den Industri Pengolahan;
3. c.sektor Pariwisata;
4. d.sektor Pendidikan;
5. e.sektor Perbankandan Lembaga Keuangan Lainnya;
6. f.Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. g.Sektor Pertanian Kota dan Pengembangan Ikan Hias;
8. h.Sektor lainnya yang sesuai dengan karakteristik Kota Depok.

Pasal 6

(l) Pemerintah Kota mengembangkan sistem informasi penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a

(2)Sistem informasi penanaman modal daerah terdiri atas :
1. a.sub sistem informasi penanaman modal; dan
2. b.sub sistem pelayanan penanaman modal;
(3)Sub sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat informasi mengenai:
1. a.peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
2. b.potensi den peluang penanaman modal;
3. c.sebaran penanaman modal;
4. d.zonasi penanaman modal;
5. e.daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
6. f.jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan;
7. g.tata cara pencabutan Perizinan dan/atau Nonperizinan;
8. h.tata cara penyampaian LKPM; dan
9. i.tata cara pengaduan terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. 14
(4)Sub sistem pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat sistem elektronik, antara lain :
1. a.pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan melalui SPIPISE;
2. b.pelayanan pencabu tan serta pembatalan perizinan dan/atau nonperizinan;
3. c.pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi; dan
4. d.penelusuran proses pelayanan permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
(5)Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

(I) Pemerintah Kota dapat melaksanakan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk mendukung penanaman modal di Kota Depok.

(2)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam negeri dan /atau di luar negeri melalui : a bimbingan dan konsultasi;
1. b.analisis minat penanaman modal (market intelegence];
2. c.pameran;
3. d.temu usaha (buussines meeting;
4. e.seminar investasi;
5. f.fasilitas misi investasi; atau
6. g.media cetak, media internet dan media elektronik.
(3)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara.
(4)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain atau lembaga non pemerintah.
(5)Salah satu strategi promosi adalah berbasis SIPIT dan West Java Corporate. 15

Pasal 8

(I) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mendukung penanaman modal di Daerah.

(2)Kerjasama dapat dilaksanakan dengan :
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah lain;
4. d.Lembaga non pemerintah;dan/atau
5. e.lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
(3)Kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
(4)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 9

(I) Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Penanam modal yaog akan melakukan penanaman modal wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaba atau jenis usaha yang tertutup, dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 10

(l) Pemerintah Kota dapat mengusulkan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup kepada Pemerintah.

(2)Pemerintah Kota dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kepada Pemerintah.
(3)Pemerintah Kota dapat mengusulkan bidang usaha prioritas tinggi di Kota kepada Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 16
(4)Pemerintah Kota dapat menetapkan Bidang Usaha yang Dicadangkan untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Bidang Usaha yang Terbuka untuk usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundan undangan.
(6)Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
(1)Penanaman modal di daerah dapat dilakukan baik dalam bentuk PMA dan/atau PMDN.
(2)PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilalrukan dalam hentuk Perseroan Terbatas.
(3)PMDN sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hentuk :
1. a.Perseorangan;
2. h.badan usaha yang tidak herbadan hukum; atau
3. c.badan usaba yang herbadan hukum.
(4)PMA dan/atau PMDN diselenggarakan dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan :
1. a.mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. b.memheli saham; dan
3. c.melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kepemilikan saham bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17

BAB V

BENTUK DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA Pasa 11

Pasal 12

Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Kota wajib memiliki kantor di Knta.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 13

Setiap penanam modal berhak atas :

a.Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b.Keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c.Pelayanan yang cepat, tepat dan murah dengan prosedur yang sederhana; dan
d.Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap penanam modal berkewajiban untuk:

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.merealisasikan rencana kegiatan penanaman modalnya;
c.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundan undangan;
d.menyelenggarakan pelatihan dan melakukan transfer teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
e.Penanam Modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja lokal Knta sebagai pendamping dan wajib mentransfer kemampuan kepada tenaga kerja lokal Kota;
f.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di Kota melalui pengembangan RTH seperti Taman Kota, Taman Layak Anak pada RW Layak Anak, Sarana Rekreasi, Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan, Pengelolaan Sampab dan Pengelolaan Lingkungan dan kegiatan lain yang menjadi prioritas Kota Depok; 18
g.menyampaikan LKPM;
h.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usahanya;
i.mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j.mematuhi semua ketentuan tata ruang;
k.mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundan undangan;
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal mengbentikan atau meninggalkan atau menelantarlcan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang undangan;
c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan masyarakat;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 16

(I) Penyelesaian perselisihan bubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara penanam modal dengan tenaga kerja.

(2)Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak mencapai basil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit atau penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution).
(3)Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. 19

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(2)RUPM Kola disusun sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah dan Rencana Umum Penanaman Modal Pemerintah Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(3)RUPM Kola meliputi :
1. a.aza.s dan tujuan;
2. b.visi dan misi;
3. c.arah kebijakan penanaman modal; d peta panduan (Roadmap) implementasi RUPM;
4. e.pelaksanaan.
(4)RUPM Kota disusun oleh penyelenggara penanaman modal berdasarkan data dan infonnasi yang diperoleh dari OPD terkait dan berbagai sumber lainnya.
(5)Pelaksanaan penanaman modal berpedoman pada RUPM Kola.

Pasal 5

(l) Pemerintah Kola menyusun Peta Penanaman Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b.

(2)Peta Penanaman Modal Daerah, meliputi :
1. a.potensi dan peluang penanaman modal di Daerah;
2. b.sebaran penanaman modal di Daerah; dan
3. c.znnasi penanaman modal di Daerah. 13
(3)Sektor yang menjadi prioritas bagi penanaman modal di Kota Depok, adalah :
1. a.sektor Perdagangan dan Jasa;
2. b.sektor Industri Kreatif den Industri Pengolahan;
3. c.sektor Pariwisata;
4. d.sektor Pendidikan;
5. e.sektor Perbankandan Lembaga Keuangan Lainnya;
6. f.Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. g.Sektor Pertanian Kota dan Pengembangan Ikan Hias;
8. h.Sektor lainnya yang sesuai dengan karakteristik Kota Depok.

Pasal 6

(l) Pemerintah Kota mengembangkan sistem informasi penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a

(2)Sistem informasi penanaman modal daerah terdiri atas :
1. a.sub sistem informasi penanaman modal; dan
2. b.sub sistem pelayanan penanaman modal;
(3)Sub sistem informasi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain memuat informasi mengenai:
1. a.peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal;
2. b.potensi den peluang penanaman modal;
3. c.sebaran penanaman modal;
4. d.zonasi penanaman modal;
5. e.daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan;
6. f.jenis, tata cara proses permohonan, biaya, dan waktu pelayanan perizinan dan/atau nonperizinan;
7. g.tata cara pencabutan Perizinan dan/atau Nonperizinan;
8. h.tata cara penyampaian LKPM; dan
9. i.tata cara pengaduan terhadap pelayanan Perizinan dan Nonperizinan. 14
(4)Sub sistem pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat sistem elektronik, antara lain :
1. a.pelayanan perizinan dan/ atau nonperizinan melalui SPIPISE;
2. b.pelayanan pencabu tan serta pembatalan perizinan dan/atau nonperizinan;
3. c.pelayanan pengenaan dan pembatalan sanksi; dan
4. d.penelusuran proses pelayanan permohonan Perizinan dan Nonperizinan.
(5)Terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (33) huruf b, huruf c dan huruf d dilaksanakan berdasarkan sektor prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

(I) Pemerintah Kota dapat melaksanakan promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, untuk mendukung penanaman modal di Kota Depok.

(2)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam negeri dan /atau di luar negeri melalui : a bimbingan dan konsultasi;
1. b.analisis minat penanaman modal (market intelegence];
2. c.pameran;
3. d.temu usaha (buussines meeting;
4. e.seminar investasi;
5. f.fasilitas misi investasi; atau
6. g.media cetak, media internet dan media elektronik.
(3)Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan baik sebagai peserta maupun sebagai penyelenggara.
(4)Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara mandiri dan/atau bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain atau lembaga non pemerintah.
(5)Salah satu strategi promosi adalah berbasis SIPIT dan West Java Corporate. 15

Pasal 8

(I) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk mendukung penanaman modal di Daerah.

(2)Kerjasama dapat dilaksanakan dengan :
1. a.Pemerintah;
2. b.Pemerintah Provinsi;
3. c.Pemerintah Daerah lain;
4. d.Lembaga non pemerintah;dan/atau
5. e.lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
(3)Kerjasama dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
(4)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BIDANG USAHA PENANAMAN MODAL

Pasal 9

(2)Penanam modal yaog akan melakukan penanaman modal wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan mengenai bidang usaba atau jenis usaha yang tertutup, dan terbuka dengan persyaratan.

Pasal 10

(l) Pemerintah Kota dapat mengusulkan bidang usaha atau jenis usaha yang tertutup kepada Pemerintah.

(2)Pemerintah Kota dapat mengusulkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan kepada Pemerintah.
(3)Pemerintah Kota dapat mengusulkan bidang usaha prioritas tinggi di Kota kepada Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. 16
(4)Pemerintah Kota dapat menetapkan Bidang Usaha yang Dicadangkan untuk usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi serta Bidang Usaha yang Terbuka untuk usaha Besar dengan syarat harus bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(5)Penanam Modal dalam melaksanakan kegiatan usahanya dapat bekerjasama dengan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi sesuai dengan peraturan perundan undangan.
(6)Pemerintah Kota melakukan pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi melalui kemitraan usaha, peningkatan daya saing, pemberian dorongan inovasi dan perluasan pasar serta penyebaran informasi yang seluas-luasnya.
(1)Penanaman modal di daerah dapat dilakukan baik dalam bentuk PMA dan/atau PMDN.
(2)PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilalrukan dalam hentuk Perseroan Terbatas.
(3)PMDN sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hentuk :
1. a.Perseorangan;
2. h.badan usaha yang tidak herbadan hukum; atau
3. c.badan usaba yang herbadan hukum.
(4)PMA dan/atau PMDN diselenggarakan dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan :
1. a.mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. b.memheli saham; dan
3. c.melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kepemilikan saham bagi PMA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17

BAB V

BENTUK DAN KEDUDUKAN BADAN USAHA Pasa 11

Pasal 12

Penanam modal yang melakukan penanaman modal di Kota wajib memiliki kantor di Knta.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 13

Setiap penanam modal berhak atas :

a.Kepastian hak, hukum dan perlindungan;
b.Keterbukaan informasi mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c.Pelayanan yang cepat, tepat dan murah dengan prosedur yang sederhana; dan
d.Berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Setiap penanam modal berkewajiban untuk:

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.merealisasikan rencana kegiatan penanaman modalnya;
c.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundan undangan;
d.menyelenggarakan pelatihan dan melakukan transfer teknologi kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
e.Penanam Modal yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja lokal Knta sebagai pendamping dan wajib mentransfer kemampuan kepada tenaga kerja lokal Kota;
f.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) di Kota melalui pengembangan RTH seperti Taman Kota, Taman Layak Anak pada RW Layak Anak, Sarana Rekreasi, Pembangunan Sarana Prasarana Pendidikan, Pengelolaan Sampab dan Pengelolaan Lingkungan dan kegiatan lain yang menjadi prioritas Kota Depok; 18
g.menyampaikan LKPM;
h.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usahanya;
i.mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, bagi penanam modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j.mematuhi semua ketentuan tata ruang;
k.mematuhi semua peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

a.menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan peraturan perundan undangan;
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal mengbentikan atau meninggalkan atau menelantarlcan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan peraturan perundang undangan;
c.menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara dan masyarakat;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
e.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Pasal 16

(I) Penyelesaian perselisihan bubungan industrial wajib diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah antara penanam modal dengan tenaga kerja.

(2)Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tidak mencapai basil, penyelesaiannya dilakukan melalui upaya mekanisme tripartit atau penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution).
(3)Jika penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai hasil, penanam modal dan tenaga kerja menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial. 19