DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2021

Nomor: 7
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan TJSLP Dan PKBL, Perencanaan, Program TJSLP Dan PKBL, Mekanisme Penyaluran Program TJDLP Dan PKBL, Kelemahan, Pelaporan, Penghargaan, Sistem Inormasi, Pembinaan Dan Pengawaan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna mengarahkan dan menghasilkan keluaran yang baik dan optimal, dalam setiap pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan perlu disinergikan dengan program pemerintah daerah;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan, diperlukan pengaturan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 138);
9.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Kota Depok.
2.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Perusahaan adalah usaha yang berbentuk:

a.perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam;
b.badan usaha milik daerah; dan
c.badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan yang melakukan penanaman modal.
1. 7.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. 8.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
3. 9.Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN, melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.
4. 10.Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL adalah tim yang membantu Pemerintah Daerah Kota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan, fasilitasi pengawasan, evaluasi, dan laporan penyelenggaraan TJSLP dan PKBL. 5
5. 11.Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL adalah forum yang dibentuk oleh Perusahaan dan BUMN sebagai wadah komunikasi, konsultasi, dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP dan PKBL.
6. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

PELAKSANA TJSLP DAN PKBL

Pasal 2

(1)Setiap Perusahaan yang berdomisili di Daerah Kota wajib melaksanakan TJSLP.
(2)Setiap BUMN yang berdomisili di Daerah Kota melaksanakan PKBL.
(3)Setiap Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
1. a.peringatan tertulis;
2. b.pembatasan kegiatan usaha;
3. c.pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. d.pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
(4)Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi pelaku usaha yang masuk kategori usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota. 6

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Dalam pelaksanaan program TJSLP dan PKBL, Pemerintah Daerah Kota dan Tim Fasilitasi TJSLP dan PKBL menyusun perencanaan program TJSLP dan PKBL sesuai kewenangan.
(2)Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan:
1. a.partisipatif;
2. b.kemitraan; dan
3. c.kesepakatan.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL.
(4)Forum Pelaksana TJSLP dan PKBL menyampaikan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perusahaan dan BUMN yang ada di Daerah Kota.

BAB IV

MEKANISME PENYALURAN PROGRAM TJSLP DAN PKBL

Pasal 4

Program TJSLP dan PKBL diselaraskan dengan program pembangunan Daerah Kota, mencakup:

a.peningkatan kualitas pelayanan publik;
b.pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing;
c.pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan;
d.pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga;
e.pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara;
f.penanggulangan bencana; dan/atau
g.pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial. 7

Pasal 5

Program TJSLP dan PKBL peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dapat berupa peningkatan kualitas sarana dan prasarana dalam pelayanan publik.

Pasal 6

Program TJSLP dan PKBL pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dapat berupa:

a.peningkatan kualitas dan akses layanan pendidikan;
b.peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
c.pembangunan ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial; dan
d.pengembangan potensi dan kreatifitas masyarakat dalam bidang seni, budaya, dan olahraga.

Pasal 7

Program TJSLP dan PKBL pengembangan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dapat berupa:

a.pendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berkualitas;
b.peningkatan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
c.peningkatan ketersediaan dan terjaganya kestabilan harga bahan pangan; dan/atau
d.menumbuhkembangkan kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi. 8

Pasal 8

Program TJSLP dan PKBL pengembangan infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dapat berupa:

a.perwujudan ruang kota yang nyaman dan ramah, dalam bentuk:
1. 1.terwujudnya perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota; atau
2. 2.meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
b.peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan, dalam bentuk peningkatan jaringan pengendalian banjir dan keberlanjutan ketersediaan air; atau
c.peningkatan kualitas lingkungan hidup, dalam bentuk:
1. 1.peningkatan kualitas pengelolaan air limbah;
2. 2.pengendalian tingkat pencemaran lingkungan hidup;
3. 3.perwujudan depok sebagai kota bersih; atau
4. 4.penyediaan ruang terbuka hijau yang nyaman dan ramah keluarga; atau
d.peningkatan pendidikan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Pasal 9

Program TJSLP dan PKBL pengembangan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dapat berupa:

a.peningkatan kohesi sosial;
b.peningkatan toleransi dalam kehidupan beragama; dan
c.penyediaan sarana dan prasarana keagamaan. 9

Pasal 10

(1)Program TJSLP dan PKBL penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial.
(2)Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
(3)Program TJSLP dan PKBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.pemberian bantuan ekonomi;
2. b.rehabilitasi infrastruktur;
3. c.pemberian bantuan logistik;
4. d.pemberian bantuan sarana dan prasarana; dan/atau
5. e.pemberian bantuan kesehatan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…