DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2022

Nomor: 7
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; pembentukan dan cadangan; prinsip dan cadangan; program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan; besaran dan sumber dana cadangan; penganggaran dan penempatan dana cadangan; jenis pengeluaran; penggunaan dana cadangan; penatausahaan dan pertanggungjawaban; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 membutuhkan penganggaran yang tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melaksanakan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Dana Cadangan Untuk Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 perlu dibentuk dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4); Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DEPOK TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah Kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kota, yang selanjutnya disebut dengan Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah pemilihan untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024 secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 10. 11.

(1)2) ©) ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dana Cadangan. Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang dilaksanakan pada Tahun 2024. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan dalam APBD. Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

BAB III

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 3

Prinsip Dana Cadangan:

a.digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran dana cadangan yang disisihkan tercapai; dan
b.tidak dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 4

(1)Dana Cadangan adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan digunakan pada tahun anggaran 2024, meliputi tahapan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.penyelesaian.
(2)Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. BABV BESARAN DAN SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 5

(1)Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dipenuhi selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan ditetapkan melalui APBD Tahun Anggaran 2023.
(2)Dalam hal biaya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok Tahun 2024, melebihi besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kekurangan biaya Pemilihan dapat dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 6

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah, kecuali dari: dana alokasi khusus; pinjaman daerah; dan

c.penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGGARAN DAN PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, dan objek pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 8

(1)Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri pada Bank yang sama dengan penempatan rekening Kas Daerah, atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD selaku BUD.
(2)Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(3)Penempatan Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank yang sama dengan rekening Kas Daerah.
(4)Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil /dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(5)Penempatan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

JENIS PENGELUARAN

Pasal 9

Pengeluaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)2) ©) )
(1)2) ©) )

BAB VIII

PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 10

Dana Cadangan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan mulai tahap persiapan, pelaksanaan, dan penyelesaian. Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja daerah pada program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019