DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Mei 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan, pelatihan kerja, magang dan produktivitas, penempatan tenaga kerja, perluasan dan kesempatan kerja, penggunaan tka, hubungan kerja, perlindungan, pengupahan, dan kesejahteraan, pembinaan hubungan industrial, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan ketenagakerjaan sebagai bentuk untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing tinggi serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum diperlukan regulasi dalam hal penyelenggaraan ketenagakerjaan yang mencakup pembangunan sumberdaya manusia, peningkatan produktifitas dan daya saing tenaga kerja, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, pengupahan dan pembinaan hubungan industrial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 7 TAHUN 2024
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perluasan Kesempatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5413);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
14.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 120); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
6.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7.Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8.Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9.Pengusaha adalah:

a.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
c.orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 10.Perusahaan adalah:
a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
b.usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 11.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana Ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan Ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
2. 12.Informasi Ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai Ketenagakerjaan.
3. 13.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
4. 14.Pemagangan adalah bagian dari sistem Pelatihan Kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja atau buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses produksi barang dan/atau jasa di Perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
5. 15.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan Tenaga Kerja dengan Pemberi Kerja, sehingga Tenaga Kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan Pemberi Kerja dapat memperoleh Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.
6. 16.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
7. 17.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara Pekerja atau Buruh dengan Pengusaha atau Pemberi Kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
8. 18.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
9. 19.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur Pengusaha, Pekerja atau Buruh, dan pemerintah yang di dasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. 20.Serikat Pekerja atau Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk Pekerja atau Buruh baik di dalam Perusahaan maupun di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan Pekerja atau Buruh serta meningkatkan kesejahteraan Pekerja atau Buruh dan keluarganya.
11. 21.Lembaga Kerja Sama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal yang berkaitan dengan Hubungan Industrial di satu Perusahaan yang anggotanya terdiri dari Pengusaha dan Serikat Pekerja atau Serikat Buruh yang sudah tercatat pada Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan atau unsur Pekerja atau Buruh.
12. 22.Lembaga Kerjasama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah Ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dan pemerintah.
13. 23.Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Pengusaha yang memuat syarat kerja dan tata tertib Perusahaan.
14. 24.Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dengan Pekerja atau Buruh atau Serikat Pekerja atau Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan Hubungan Kerja serta perselisihan antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh hanya dalam 1 (satu) perusahaan.
15. 25.Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.
16. 26.Mogok Kerja adalah tindakan Pekerja atau Buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh Serikat Pekerja atau Serikat Buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.
17. 27.Upah adalah hak Pekerja atau Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha atau Pemberi Kerja kepada Pekerja atau Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja atau Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
18. 28.Kesejahteraan Pekerja atau Buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar Hubungan Kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.
19. 29.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
20. 30.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaaan.
21. 31.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
22. 32.Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut PTKA adalah penggunaan warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
23. 33.Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan Tenaga Kerja Asing pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
24. 34.Rumah Ketenagakerjaan adalah tempat bermusyawarah/berkumpul bagi pemerintah, unsur pekerja dan unsur perusahaan untuk memberikan saran, masukan dan pendapat terkait ketenagakerjaan dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis di kota Depok.
25. 35.Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah atau badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.

BAB II

KESEMPATAN DAN PERLAKUAN YANG SAMA

Pasal 2

Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.

Pasal 3

Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KERJA DAN INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 4

(1)Penyusunan PTK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah.

Pasal 5

(1)PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun atas dasar Informasi Ketenagakerjaan yang meliputi:
1. a.penduduk dan Tenaga Kerja;
2. b.kesempatan kerja di daerah;
3. c.pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja;
4. d.produktivitas Tenaga Kerja;
5. e.hubungan industrial;
6. f.kondisi lingkungan kerja;
7. g.pengupahan dan kesejahteraan Tenaga Kerja;
8. h.jaminan sosial Tenaga Kerja; dan
9. i.pemetaan pemangku kepentingan ketenagakerjaan di daerah.
(2)Informasi Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta.

BAB IV

PELATIHAN KERJA, MAGANG DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan, pelatihan, pemagangan dan peningkatan produktivitas Tenaga Kerja untuk dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan kerja dan kesempatan kerja.
(2)Untuk menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mendirikan/membentuk UPT balai latihan kerja dan/atau bekerja sama dengan:
1. a.lembaga pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan;
2. b.Perusahaan.
(3)Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, Perangkat Daerah yang membidangi Ketenagakerjaan dapat bekerjasama dengan:
1. a.lembaga pendidikan dan pelatihan swasta yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan;
2. b.Perusahaan.

Pasal 7

(1)Pelatihan Kerja diselenggarakan oleh:
1. a.LPK pemerintah;
2. b.LPK swasta; atau
3. c.LPK Perusahaan.
(2)Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja.
(3)Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam menyelenggarakan Pelatihan Kerja dapat bekerja sama dengan swasta.
(4)Lembaga Pelatihan Kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c mendaftarkan kegiatannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Ketenagakerjaan.
(5)Lembaga Pelatihan Kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
(6)Lembaga Pelatihan Kerja swasta dilarang memberikan sertifikat pelatihan tanpa melalui mekanisme pelatihan kerja.

Pasal 8

(1)Lembaga Pelatihan Kerja wajib memenuhi persyaratan:
1. a.menyediakan tenaga kepelatihan;
2. b.adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan;
3. c.menyediakan sarana dan prasarana Pelatihan Kerja di Daerah; dan
4. d.menyediakan dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
(2)Lembaga Pelatihan Kerja menyampaikan laporan kegiatannya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Ketenagakerjaan.
(3)Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kota dapat menghentikan sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja, apabila dalam pelaksanaannya ternyata:
1. a.tidak sesuai dengan arah pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1); dan/atau
2. b.tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(4)Penghentian sementara pelaksanaan penyelenggaraan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan disertai alasan dan saran perbaikan.
(5)Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saran perbaikan tidak dipenuhi dan dilengkapi, dikenakan sanksi penghentian program pelatihan.

Pasal 9

(1)Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
(2)Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 10

(1)Pemagangan dapat dilaksanakan di dalam negeri dan di luar negeri oleh Pemerintah Daerah Kota dan Swasta.
(2)Pemagangan dalam negeri dan luar negeri dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemagangan yang dilaksanakan oleh swasta harus berdasarkan kepada perjanjian pemagangan secara tertulis antara peserta dengan pengusaha yang disahkan oleh dinas, paling sedikit memuat ketentuan hak dan kewajiban peserta dan pengusaha, jangka waktu pemagangan, program pemagangan, dan besaran uang saku peserta.
(4)Pemagangan yang diselenggarakan tidak melalui perjanjian pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap tidak sah dan status peserta berubah menjadi pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan.
(5)Perusahaan dan/atau Lembaga Pelatihan Kerja swasta yang akan menyelenggarakan pemagangan wajib melaporkan dan mencatatkan perjanjian pemagangan sebelum pemagangan dilaksanakan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Ketenagakerjaan.
(6)Tenaga Kerja yang telah mengikuti Pemagangan pada Perusahaan dalam negeri maupun luar negeri berhak mendapatkan sertifikat dan diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…