DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari lnstansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang clisusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau basil per investasi dana;
d.bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tah un 2009, besaran tarif kelas ID Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerab;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerab Kola Depok tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas ID Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok; Mengingat: I. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerab Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesebatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tabun 2009 tentang Rumab Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.UndangUndang Nomor 38 Tabun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lodonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dae rah [Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); l 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 l O ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20.Keputusan Menteri 604/Menkes/SK/VU/2008 Kesebatan Nomor tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C, dan Kelas D; 4
21.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tabun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat At.as Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
22.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kot.a adalah Kot.a Depok.
2.Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleb pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
3.Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Rumab Sakit Umum Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RSUD adalah organisasi perangkat daerah (0PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerab dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah organisasi perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6.Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kota Depok.
7.Pola Tarif BLUD RSUD adalab sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
8.Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan RSUD adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesebatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
9.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 10 Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horisontal. 6 1 1. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, diagnosis, peogobatan, tindakan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap yang dilaksanakan pada pagi maupun sore hari.
12.Pelayanan Rawat Inap adalab pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya di lnstalasi Rawatlnap.
13.Pelayanan Perinatal adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah, dengaan kriteria sebagai berikut :

a.Level 1 (Low Risk), kriteria bayi baru lahir normal dan sehat: 1) Persalinan oonnal/tindakan tanpa komplikasi; 2) Nilai APGAR 5 menit lebih dari 7; 3) Berat lahir 2.500 -- 4.000 gr; 4) Usia kebamilan 37 - 41 minggu; 5) Tanpa kelainan kongenital; 6) Tanpa resiko penyulit.
b.Level II (Middle Risk), Kriteria semua bayi baru labir yang memerlukan observasi dan perawatan selama periode neonatal lebih dari bayi baru lahir normal dan sebat : 1) BBLR lebih dari I 000 gr tanpa komplikasi; 2) BBL Jebib dari 4000 gr/ makrosomia; 3) Nilai APGAR 5 menit : 4 - 7 ; 4) Gangguan nafas ringan sedang; 5) lnfeksi lokal/ sistemik ringan sedang; 6) Kelainan bawaan ringan sampai sedang yang bukan keadaan gawat; 7) Penyulit/komplikasi yang lain tan pa memerlukan perawatan intensif. 7
c.Level III (High Risk), Kriteria semua bayi baru lahir yang dalam keadaan kritis memerlukan observasi ketat dan tindakan intensif : l) Berat badan lahir amat sangat rendah (< l 000 g) 2) Nilai APGAR 5/10 menit >3 3) Gangguan nafas berat : a). RDS berat; b). MAS berat; c). Pneumonia berat; d). Sepsis berat; e). Hernia. 4) Infeksi berat (sepsis berat dengan atau tanpa komplikasi NEC, DIC); 5) Meningitis; 6) Kejang neonatus, HIE, bilirubin enchepalopathi, hipoglikemia, tetanus neonatorum; 7) Kelainan bawaan ringan dengan gawat darurat : a). Fistula trakheaesophagus; b). Atresia esophagus; c). Gastroskisis, ompalokel berat; d). TGA minimal; e). Meningoensefalokel dengan komplikasi minimal; 8) Bayi baru lahir dengan komplikasi yang memerlukan ventilasi mekanik.
1. 14.Pelayanan lsolasi adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan pemisahan dengan alasan diagnosis penyakit menular ataupun asas indikasi sosial.
2. 15.Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat Ianjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat di instalasi gawat darurat.
3. 16.Pelayanan Kamar Bersalin adalah tindakan kebidanan dan kandungan bagi wanita dan perawatan bayi yang baru lahir.
4. 17.Pelayanan One Day Care (ODC) adalah perawatan pasien selama 6-24 jam. 8
5. 18.Pelayanan Kamar Operasi adalah pelayanan tindakan operatif kepada pasien.
6. 19.Pelayanan One Day Surgery (ODS) adalah pelayanan yang dilakukan dikamar operasi kepada pasien kurang dari 24 jam.
7. 20.Pelayanan Intensif adalah suatu bagian dari rumah sakit dengan tenaga medis yang terlatih yang ditujukan untuk pemeriksaan, observasi, tindakan, perawatan dan terapi pasien yang menderita cedera/ penyulit yang mengancam jiwa/ potensial mengancam jiwa, terdiri dari:
a.Intensive Care Unit (ICU): untuk penderita dewasa;
b.Intensive Cardiologi Care Unit (ICCU): untuk penderita jantung dan pembulub darab;
c.Neonatal Intensive Care Unit (NJCUJ: untuk penderita usia 0-28 hari;
d.Perinatal Intensive Care Unit (PICU)]: untuk penderita usia 29 hari sampai I 4 tahun;
e.High Care Unit (HCU): perawatan antara ruang rawat inap dan ICU;
f.Stroke Care Unit (SCU): untuk penderita Stroke.
1. 21.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakan diagnosis.
2. 22.Pelayanan farmasi adalah suatu unit yang menyediakan pelayanan perbekalan kesehatan yang meliputi sediaan farmasi, gas medis, bahan medis pakai habis, reagen, bahan kimia dan nutrisi.
3. 23.Pelayanan Asuban Keperawatan, yang selanjutnya disingkat ASKEP adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuban kebutuban dan kemandirian klien dalam merawat dirinya yang terdiri dari:
a.Kategori I : Disebut Askep Mandiri yaitu kegiatan sehari dan dapat dilakukan sendiri, penampilan secara umum baik, tidak ada reaksi emosional, tindakan pengobatan biasanya ringan dan sederhana; 9
b.Kategori II Disebut Askep sedang yaitu kegiatan kebutuhan sehari hari, untuk makan dibantu, mengatur posisi eliminasi dan kebutuhan diri juga dibantu;
c.Kategori Ill : Disebut Askep Total yaitu kebutuhan sehari hari tidak dapat dilaksanakan sendiri, semua dibantu oleh perawat, pasien memerlukan observasi terus menerus.
1. 24.Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisis cairan tubuh dan Jain-lain, dalam upaya penegakan diagnosis oleh klinisi, rangka pengobatan dan pemulihao kesehatan.
2. 25.Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan/konsultasi diagnostik dari jaringan hasil biopsi/ kuretase/ aspirasi untuk tindakao pengobatan/penunjang lebih Janjut dari para klinisi.
3. 26.Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan Jaboratorium yang bertujuan menganalisis cairan tubuh dan lain-lain, dalam u pay a penegakan diagnosis oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
4. 27.Pelayanan Radiologi adalah pelayaoan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang Ultrasonografi dalam rangka menegakan diagnosis oleh klinisi.
5. 28.Pelayanan Diagnostik Elektromedis adalab pelayanao penggunaan sarana dan fasilitas kesehatao dalam rangka tindakan observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lain.
6. 29.Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
7. 30.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga ahli lainnya. 10
8. 31.Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medis dan terapi.
9. 32.Tindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan jiwa pasien.
10. 33.Tindakan Cito adalah tindakan medis dan terapi yang harus dilakukan segera/mendesak dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (life saving).
11. 34.Pelayanan penunjang cito adalah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda alas permintaan dari dokter yang akan melakukan tindakan cito (life saving).
12. 35.Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) adalah suatu pelayanan spesialis elektromedis yang berfungsi untuk pendeteksian dini dan prediksi timbulnya penyakit.
13. 36.Hemodialisis adalah suatu pelayanan spesialistik yang memberikan jenis pelayanan cuci darah bagi penyakit gagal ginjal.
14. 37.Rekam Medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat pasien, dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.
15. 38.Pasien tertanggung asuransi dan /atau asuransi adalah pasien dari instansi/perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit.
16. 39.Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi pelatihan, praktik, magang/peningkatan ketrampilan, studi banding dan penelitian, serta pelayanan pendidikan dan penelitian lainnya.
17. 40.Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleb Rumah Sakit terkait pemanfaatan kekayaan. 11
18. 41.Penjamin adalah orang atau badan bukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan kesebatan.
19. 42.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
20. 43.Obat adalah bahan atau paduan baban, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiolngi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
21. 44.Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan/atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.
22. 45.Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan profesional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di BLUD RSUD Kota Depok, yang meliputi jasa pelayanan medis, jasa asuhan keperawatan, dan jasa tenaga kesehatan lain serta tenaga administrasi.
23. 46.Jase sarana Rumab Sakit adalah biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di BLUD RSUD Kota Depok, yang meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya bahan med.is dan non medis serta investasi.
24. 47.Obat dan Bahan Alat Habis Pakai adalab obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
25. 48.Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazab kepada pasien yang meninggal dirumah sakit atau yang berasal dari luar rumah sakit. 12
26. 49.Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
27. 50.Ambulance adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan pasien yang dilengkapi alat-alat emergensi. 5 l. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.
28. 52.Peserta Jaminan Sosial adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan masyarakat miskin di luar kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan orang terlantar yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial oleh Walikota.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Peraturan Daerah ini, sebagai berikut :

a.Keadilan dan kepatutan;
b.Kompetisi yang sehat;
c.gotong royong;
d.adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengutamakan mencari keuntungan, melainkan sebagai perwujudan dalam pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit yang berkesinambungan;
e.keterbukaan; dan
f.akuntabilitas. 13

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.memberikan landasan hukum dan transparansi atas pengenaan tarif layanan kesehatan kepada masyarakat;
b.meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;
c.memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

BAB III

PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

(l) Setiap kegiatan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dikenakan tarif layanan.

(2)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUO.

Pasal 5

Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Ill adalah semua jenis pelayanan kesehatan Kelas III yang ada di BLUD RSUD.

Pasal 6

(l) Subyek tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Kelas III dari BLUD RSUD.

(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undanga.n dan /atau kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama. 14

Pasal 7

(1)Penetapan Tarif Kelas III ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Pedoman Umum dan Pedomaan Teknis Penetapan Tarif.
(2)Struktur dan besarnya Tarif Kelas III sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENINJAUAN BESARAN TARIF

Pasal 8

(I) Besaran tarif pelayanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

(2)Peninjauan besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, biaya per pelayanan (unit cost), dan perubahan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

ASURANSI KESEHATAN

Pasal 9

(I) Pasien pesertajaminan sosial yang menggunakan fasilitas pelayanan di RSUD Kota Depok ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pasien peserta Asuransi Komersial yang mempergunakan fasilitas pelayanan di RSUD Kota Depok berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan. 15

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Rumah Sakit yang didirikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis dari lnstansi yang bertugas di bidang kesehatan, Instansi tertentu, atau Lembaga Teknis Daerah dengan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan ditetapkan dalam bentuk tarif yang clisusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau basil per investasi dana;
d.bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah, maka berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tah un 2009, besaran tarif kelas ID Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerab;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerab Kola Depok tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas ID Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok; Mengingat: I. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerab Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesebatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 44 Tabun 2009 tentang Rumab Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11.UndangUndang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.UndangUndang Nomor 38 Tabun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
14.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1 7 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lodonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dae rah [Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); l 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 20 l O ten tang Standar Akuntansi Pemerintahan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20.Keputusan Menteri 604/Menkes/SK/VU/2008 Kesebatan Nomor tentang Pedoman Pelayanan Maternal Perinatal Pada Rumah Sakit Umum Kelas B, Kelas C, dan Kelas D; 4
21.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tabun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat At.as Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);
22.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 1 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana te1ah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor04); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK Dan WALIKOTA DEPOK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kot.a adalah Kot.a Depok.
2.Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleb pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem clan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5
3.Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Rumab Sakit Umum Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat RSUD adalah organisasi perangkat daerah (0PD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerab dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut BLUD RSUD adalah organisasi perangkat daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6.Direktur adalah Direktur BLUD RSUD Kota Depok.
7.Pola Tarif BLUD RSUD adalab sebagian atau seluruh biaya penyelenggara kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
8.Pelayanan Kesehatan yang dilaksanakan RSUD adalah segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesebatan lain yang ditujukan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan kesehatan dan rehabilitasi dari sakit dan akibat-akibatnya.
9.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 10 Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik mengenai masalah kesehatan baik vertikal maupun horisontal. 6 1 1. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, diagnosis, peogobatan, tindakan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap yang dilaksanakan pada pagi maupun sore hari.
12.Pelayanan Rawat Inap adalab pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, diagnosis, tindakan, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya di lnstalasi Rawatlnap.
13.Pelayanan Perinatal adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan pada bayi-bayi baru lahir dari ibu yang melahirkan secara normal maupun melahirkan dengan tindakan, dengan berat badan lahir normal maupun berat badan lahir rendah, dengaan kriteria sebagai berikut :

a.Level 1 (Low Risk), kriteria bayi baru lahir normal dan sehat: 1) Persalinan oonnal/tindakan tanpa komplikasi; 2) Nilai APGAR 5 menit lebih dari 7; 3) Berat lahir 2.500 -- 4.000 gr; 4) Usia kebamilan 37 - 41 minggu; 5) Tanpa kelainan kongenital; 6) Tanpa resiko penyulit.
b.Level II (Middle Risk), Kriteria semua bayi baru labir yang memerlukan observasi dan perawatan selama periode neonatal lebih dari bayi baru lahir normal dan sebat : 1) BBLR lebih dari I 000 gr tanpa komplikasi; 2) BBL Jebib dari 4000 gr/ makrosomia; 3) Nilai APGAR 5 menit : 4 - 7 ; 4) Gangguan nafas ringan sedang; 5) lnfeksi lokal/ sistemik ringan sedang; 6) Kelainan bawaan ringan sampai sedang yang bukan keadaan gawat; 7) Penyulit/komplikasi yang lain tan pa memerlukan perawatan intensif. 7
c.Level III (High Risk), Kriteria semua bayi baru lahir yang dalam keadaan kritis memerlukan observasi ketat dan tindakan intensif : l) Berat badan lahir amat sangat rendah (< l 000 g) 2) Nilai APGAR 5/10 menit >3 3) Gangguan nafas berat : a). RDS berat; b). MAS berat; c). Pneumonia berat; d). Sepsis berat; e). Hernia. 4) Infeksi berat (sepsis berat dengan atau tanpa komplikasi NEC, DIC); 5) Meningitis; 6) Kejang neonatus, HIE, bilirubin enchepalopathi, hipoglikemia, tetanus neonatorum; 7) Kelainan bawaan ringan dengan gawat darurat : a). Fistula trakheaesophagus; b). Atresia esophagus; c). Gastroskisis, ompalokel berat; d). TGA minimal; e). Meningoensefalokel dengan komplikasi minimal; 8) Bayi baru lahir dengan komplikasi yang memerlukan ventilasi mekanik.
1. 14.Pelayanan lsolasi adalah pelayanan kesehatan yang memerlukan pemisahan dengan alasan diagnosis penyakit menular ataupun asas indikasi sosial.
2. 15.Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat Ianjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat di instalasi gawat darurat.
3. 16.Pelayanan Kamar Bersalin adalah tindakan kebidanan dan kandungan bagi wanita dan perawatan bayi yang baru lahir.
4. 17.Pelayanan One Day Care (ODC) adalah perawatan pasien selama 6-24 jam. 8
5. 18.Pelayanan Kamar Operasi adalah pelayanan tindakan operatif kepada pasien.
6. 19.Pelayanan One Day Surgery (ODS) adalah pelayanan yang dilakukan dikamar operasi kepada pasien kurang dari 24 jam.
7. 20.Pelayanan Intensif adalah suatu bagian dari rumah sakit dengan tenaga medis yang terlatih yang ditujukan untuk pemeriksaan, observasi, tindakan, perawatan dan terapi pasien yang menderita cedera/ penyulit yang mengancam jiwa/ potensial mengancam jiwa, terdiri dari:
a.Intensive Care Unit (ICU): untuk penderita dewasa;
b.Intensive Cardiologi Care Unit (ICCU): untuk penderita jantung dan pembulub darab;
c.Neonatal Intensive Care Unit (NJCUJ: untuk penderita usia 0-28 hari;
d.Perinatal Intensive Care Unit (PICU)]: untuk penderita usia 29 hari sampai I 4 tahun;
e.High Care Unit (HCU): perawatan antara ruang rawat inap dan ICU;
f.Stroke Care Unit (SCU): untuk penderita Stroke.
1. 21.Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan dan pemeriksaan medis yang menggunakan alat medis untuk membantu menegakan diagnosis.
2. 22.Pelayanan farmasi adalah suatu unit yang menyediakan pelayanan perbekalan kesehatan yang meliputi sediaan farmasi, gas medis, bahan medis pakai habis, reagen, bahan kimia dan nutrisi.
3. 23.Pelayanan Asuban Keperawatan, yang selanjutnya disingkat ASKEP adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuban kebutuban dan kemandirian klien dalam merawat dirinya yang terdiri dari:
a.Kategori I : Disebut Askep Mandiri yaitu kegiatan sehari dan dapat dilakukan sendiri, penampilan secara umum baik, tidak ada reaksi emosional, tindakan pengobatan biasanya ringan dan sederhana; 9
b.Kategori II Disebut Askep sedang yaitu kegiatan kebutuhan sehari hari, untuk makan dibantu, mengatur posisi eliminasi dan kebutuhan diri juga dibantu;
c.Kategori Ill : Disebut Askep Total yaitu kebutuhan sehari hari tidak dapat dilaksanakan sendiri, semua dibantu oleh perawat, pasien memerlukan observasi terus menerus.
1. 24.Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisis cairan tubuh dan Jain-lain, dalam upaya penegakan diagnosis oleh klinisi, rangka pengobatan dan pemulihao kesehatan.
2. 25.Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan/konsultasi diagnostik dari jaringan hasil biopsi/ kuretase/ aspirasi untuk tindakao pengobatan/penunjang lebih Janjut dari para klinisi.
3. 26.Pelayanan Laboratorium Mikrobiologi Klinik pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan Jaboratorium yang bertujuan menganalisis cairan tubuh dan lain-lain, dalam u pay a penegakan diagnosis oleh klinisi dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
4. 27.Pelayanan Radiologi adalah pelayaoan penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar x (sinar pengion) dan gelombang Ultrasonografi dalam rangka menegakan diagnosis oleh klinisi.
5. 28.Pelayanan Diagnostik Elektromedis adalab pelayanao penggunaan sarana dan fasilitas kesehatao dalam rangka tindakan observasi, diagnostik, pengobatan, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan medis lain.
6. 29.Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan penunjang medis yang diberikan oleh unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik, bimbingan sosial medis, dan jasa psikologi.
7. 30.Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan tenaga ahli lainnya. 10
8. 31.Visite adalah kunjungan dokter kepada pasien dalam rangka penegasan diagnostik, tindakan medis dan terapi.
9. 32.Tindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan jiwa pasien.
10. 33.Tindakan Cito adalah tindakan medis dan terapi yang harus dilakukan segera/mendesak dan tidak dapat ditunda untuk menyelamatkan jiwa pasien (life saving).
11. 34.Pelayanan penunjang cito adalah pemeriksaan penunjang yang harus dilakukan segera dan tidak dapat ditunda alas permintaan dari dokter yang akan melakukan tindakan cito (life saving).
12. 35.Pemeriksaan Ultrasonografi (USG) adalah suatu pelayanan spesialis elektromedis yang berfungsi untuk pendeteksian dini dan prediksi timbulnya penyakit.
13. 36.Hemodialisis adalah suatu pelayanan spesialistik yang memberikan jenis pelayanan cuci darah bagi penyakit gagal ginjal.
14. 37.Rekam Medis adalah kumpulan dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat pasien, dan pengobatan masa lalu serta saat ini yang ditulis oleh profesi kesehatan yang memberikan pelayanan kepada pasien tersebut.
15. 38.Pasien tertanggung asuransi dan /atau asuransi adalah pasien dari instansi/perusahaan atau badan hukum yang telah mengadakan perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan dengan rumah sakit.
16. 39.Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit kepada masyarakat yang meliputi pelatihan, praktik, magang/peningkatan ketrampilan, studi banding dan penelitian, serta pelayanan pendidikan dan penelitian lainnya.
17. 40.Pelayanan lainnya adalah pelayanan yang diberikan oleb Rumah Sakit terkait pemanfaatan kekayaan. 11
18. 41.Penjamin adalah orang atau badan bukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/ mendapat pelayanan kesebatan.
19. 42.Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
20. 43.Obat adalah bahan atau paduan baban, termasuk produk biologi yang dipergunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiolngi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
21. 44.Tindakan Medis dan Terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan dengan menggunakan alat dan/atau tindakan medis untuk keperluan diagnostik lainnya.
22. 45.Jasa Pelayanan adalah jasa pelayanan profesional medis yang dilaksanakan oleh tenaga medis di BLUD RSUD Kota Depok, yang meliputi jasa pelayanan medis, jasa asuhan keperawatan, dan jasa tenaga kesehatan lain serta tenaga administrasi.
23. 46.Jase sarana Rumab Sakit adalah biaya untuk penggunaan fasilitas ruangan dan peralatan serta biaya lainnya di BLUD RSUD Kota Depok, yang meliputi biaya operasional, biaya pemeliharaan, biaya bahan med.is dan non medis serta investasi.
24. 47.Obat dan Bahan Alat Habis Pakai adalab obat bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnosis, pengobatan perawatan rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
25. 48.Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan merawat jenazab kepada pasien yang meninggal dirumah sakit atau yang berasal dari luar rumah sakit. 12
26. 49.Visum et Repertum adalah pemeriksaan kepada orang hidup maupun jenazah yang dilakukan untuk kepentingan proses peradilan, dan dilakukan berdasarkan permintaan dari penyidik atau pejabat yang berwenang.
27. 50.Ambulance adalah pelayanan penunjang non medis yang menyediakan pelayanan antar jemput dan rujukan pasien yang dilengkapi alat-alat emergensi. 5 l. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.
28. 52.Peserta Jaminan Sosial adalah peserta Jaminan Kesehatan Nasional dan masyarakat miskin di luar kuota penerima bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan orang terlantar yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial oleh Walikota.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Peraturan Daerah ini, sebagai berikut :

a.Keadilan dan kepatutan;
b.Kompetisi yang sehat;
c.gotong royong;
d.adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengutamakan mencari keuntungan, melainkan sebagai perwujudan dalam pembiayaan penyelenggaraan rumah sakit yang berkesinambungan;
e.keterbukaan; dan
f.akuntabilitas. 13

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.memberikan landasan hukum dan transparansi atas pengenaan tarif layanan kesehatan kepada masyarakat;
b.meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan kepada masyarakat;
c.memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

BAB III

PEDOMAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

(l) Setiap kegiatan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dikenakan tarif layanan.

(2)Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat atas penyelenggaraan kegiatan BLUD RSUO.

Pasal 5

Obyek Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas Ill adalah semua jenis pelayanan kesehatan Kelas III yang ada di BLUD RSUD.

Pasal 6

(l) Subyek tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan Kelas III dari BLUD RSUD.

(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undanga.n dan /atau kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama. 14

Pasal 7

(1)Penetapan Tarif Kelas III ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan Pedoman Umum dan Pedomaan Teknis Penetapan Tarif.
(2)Struktur dan besarnya Tarif Kelas III sebagaimana dimaksud pad a ayat ( l) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENINJAUAN BESARAN TARIF

Pasal 8

(I) Besaran tarif pelayanan kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali

(2)Peninjauan besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, biaya per pelayanan (unit cost), dan perubahan peraturan perundang-undangan.
(3)Penetapan besaran tarif layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB V

ASURANSI KESEHATAN

Pasal 9

(I) Pasien pesertajaminan sosial yang menggunakan fasilitas pelayanan di RSUD Kota Depok ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)Pasien peserta Asuransi Komersial yang mempergunakan fasilitas pelayanan di RSUD Kota Depok berdasarkan kesepakatan dalam Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan. 15