DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penguatan administrasi perpajakan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 7)
10.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 5);
b.Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 7); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

2.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

3.Ketentuan Pasal 16 tetap, Penjelasan Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
4.Ketentuan Pasal 19 diubah dngan perubahan penjelasan Pasal 19, sehingga Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
3. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
4. d.pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
5. e.diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
6. f.karaoke, dan sejenisnya 35% (tiga puluh lima persen);
7. g.sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
8. h.permainan bilyar dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen);
9. i.pusat kebugaran (fitness center), mandi uap, spa, dan panti pijat sebesar 20% (dua puluh persen);
10. j.pacuan kendaraan bermotor sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
11. k.pacuan kuda dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
12. l.refleksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
13. m.pertandingan olahraga 10% (sepuluh persen).
(2)Terhadap pagelaran kesenian tradisonal tarif pajaknya ditentukan sebagai berikut:
1. a.tradisional sebesar 0% (nol persen); dan
2. b.semi tradisional sebesar 7% (tujuh persen).
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif Pajak Hiburan diberikan pengurangan tarif sebesar 3% (tiga persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.

5.Ketentuan Pasal 22 tetap, Penjelasan Pasal 22 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
6.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

7.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif Pajak Air Tanah ditentukan sebagai berikut:
1. a.sebesar 17% (tujuh belas persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah; dan
2. b.sebesar 15% (lima belas persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah dan melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau, dan mengurangi pemakaian air tanah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

8.Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

(1)Wali Kota berwenang melakukan Penagihan Pajak Daerah.
(2)Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
(3)Perangkat Daerah dalam melakukan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerbitkan:
1. a.surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. b.surat paksa; atau
3. c.surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
(4)Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain berupa surat himbauan dengan penempelan stiker dan/atau penempelan plang.
(5)Dalam hal Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berwenang mencabut izin penyelenggaraan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

9.Ketentuan judul BAB XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 98A, berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 98A

(1)Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi pada objek pajak, yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Pemerintah Kota.
(2)Penempatan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi wajib pajak secara nyata.
(3)Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut tidak dibebankan kepada Wajib Pajak.
(4)Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam data Transaksi berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya.
(5)Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
(6)Apabila terjadi kerusakan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi yang terbukti disebabkan oleh wajib pajak karena faktor kesengajaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

11.Pasal 102 dihapus.
12.Pasal 103 dihapus.
13.Pasal 104 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 112 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

(1)Penerapan Pajak Daerah kecuali PBB Pedesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Masa Pajak Januari 2011.
(2)Penerapan PBB Pedesaan dan Perkotaan dilaksanakan mulai Masa Pajak Januari 2012. a.(3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur terhadap jenis Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang disebabkan adanya perubahan Peraturan Perundang- undangan, maka nomenklatur jenis pajak dalam Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dimaksud sampai dengan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah ini.
(4)Dalam rangka sosialisasi, ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 30 Desember 2020 WALI KOTA DEPOK, TTD K.H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD HARDIONO LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (6/144/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Depok, penyelenggaraan kuliner tumbuh dan berkembang cukup pesat yang merupakan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak restoran. Hal ini selaras dengan persaingan industri kuliner serta minat masyarakat yang pada kenyataannya dapat diatur agar untuk dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan proses pengawasan sistem pencatatan omset yang terintegrasi secara online dengan SIMPAD Kota Depok Sejalan dengan tujuan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yaitu memberikan penguatan kemandirian keuangan daerah dan untuk mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah dari sektor pajak Hiburan dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif sepanjang tidak melampaui batasan maksimal tarif pajak yang ditetapkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan penyesuaian tarif pajak tontonan tersebut kemampuan masyarakat membayar pajak hiburan untuk menikmati hiburan masih cukup mampu dan berpengaruh juga terhadap penayangan film serentak di bioskop – bioskop di Kota Depok dibandingkan di Kabupaten/Kota sekitar. Ketentuan perizinan sebagaimana tercantum dalam setiap Peraturan Daerah, dirasakan membatasi upaya ekstensifikasi pajak daerah sehingga keberadaannya perlu ditinjau kembali dan adanya penghargaan kepada wajib pajak ataupun masyarakat sebagai konsumen perlu diapresiasi dengan memberikan insentif tarif pajak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 7

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 13

Cukup Jelas Angka 3

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perkembangannya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta penguatan administrasi perpajakan, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 7)
10.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

a.Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 5);
b.Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 7); diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

2.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

3.Ketentuan Pasal 16 tetap, Penjelasan Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
4.Ketentuan Pasal 19 diubah dngan perubahan penjelasan Pasal 19, sehingga Pasal 19 dan Penjelasan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1)Tarif Pajak Hiburan ditetapkan sebagai berikut:
1. a.tontonan film sebesar 10% (sepuluh persen);
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sebesar 10% (sepuluh persen);
3. c.kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen);
4. d.pameran sebesar 10% (sepuluh persen);
5. e.diskotik, klab malam, dan sejenisnya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
6. f.karaoke, dan sejenisnya 35% (tiga puluh lima persen);
7. g.sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10% (sepuluh persen);
8. h.permainan bilyar dan boling sebesar 30% (tiga puluh persen);
9. i.pusat kebugaran (fitness center), mandi uap, spa, dan panti pijat sebesar 20% (dua puluh persen);
10. j.pacuan kendaraan bermotor sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
11. k.pacuan kuda dan permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen);
12. l.refleksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan
13. m.pertandingan olahraga 10% (sepuluh persen).
(2)Terhadap pagelaran kesenian tradisonal tarif pajaknya ditentukan sebagai berikut:
1. a.tradisional sebesar 0% (nol persen); dan
2. b.semi tradisional sebesar 7% (tujuh persen).
(3)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif Pajak Hiburan diberikan pengurangan tarif sebesar 3% (tiga persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah.

5.Ketentuan Pasal 22 tetap, Penjelasan Pasal 22 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
6.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

7.Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
(2)Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tarif Pajak Air Tanah ditentukan sebagai berikut:
1. a.sebesar 17% (tujuh belas persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah; dan
2. b.sebesar 15% (lima belas persen) bagi wajib pajak yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi pajak daerah dan melakukan upaya konservasi air tanah berupa penyediaan sumur imbuhan, sumur pantau, dan mengurangi pemakaian air tanah.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

8.Diantara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

(1)Wali Kota berwenang melakukan Penagihan Pajak Daerah.
(2)Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pajak Daerah.
(3)Perangkat Daerah dalam melakukan Penagihan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang menerbitkan:
1. a.surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis;
2. b.surat paksa; atau
3. c.surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
(4)Surat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain berupa surat himbauan dengan penempelan stiker dan/atau penempelan plang.
(5)Dalam hal Wajib Pajak belum memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan berwenang mencabut izin penyelenggaraan objek pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

9.Ketentuan judul BAB XI diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
10.Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 98A, berbunyi sebagai berikut:

BAB XI

PEMBUKUAN, PEMERIKSAAN, DAN PENGAWASAN

Pasal 98A

(1)Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan dan menempatkan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi pada objek pajak, yang terintegrasi dengan sistem yang dimiliki Pemerintah Kota.
(2)Penempatan personil dan/atau Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan dalam rangka penataan dan pendataan potensi wajib pajak secara nyata.
(3)Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Wajib Pajak dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditempatkannya peralatan tersebut tidak dibebankan kepada Wajib Pajak.
(4)Penempatan Alat dan/atau Sistem Perekam data Transaksi berfungsi sebagai alat kontrol setiap kegiatan transaksi Wajib Pajak yang wajib dipergunakan oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya.
(5)Dalam hal terjadi kerusakan dan/atau hilangnya Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.
(6)Apabila terjadi kerusakan Alat dan/atau Sistem Perekam Data Transaksi yang terbukti disebabkan oleh wajib pajak karena faktor kesengajaan, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang– undangan.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

11.Pasal 102 dihapus.
12.Pasal 103 dihapus.
13.Pasal 104 dihapus.
14.Ketentuan Pasal 112 diubah berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

(1)Penerapan Pajak Daerah kecuali PBB Pedesaan dan Perkotaan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai Masa Pajak Januari 2011.
(2)Penerapan PBB Pedesaan dan Perkotaan dilaksanakan mulai Masa Pajak Januari 2012. a.(3) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur terhadap jenis Pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang disebabkan adanya perubahan Peraturan Perundang- undangan, maka nomenklatur jenis pajak dalam Peraturan Daerah ini mengikuti ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan dimaksud sampai dengan dilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah ini.
(4)Dalam rangka sosialisasi, ketentuan dalam Peraturan Daerah ini berlaku paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 30 Desember 2020 WALI KOTA DEPOK, TTD K.H. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD HARDIONO LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (6/144/2020) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH I. UMUM Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di Kota Depok, penyelenggaraan kuliner tumbuh dan berkembang cukup pesat yang merupakan potensi penerimaan daerah dari sektor pajak restoran. Hal ini selaras dengan persaingan industri kuliner serta minat masyarakat yang pada kenyataannya dapat diatur agar untuk dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dengan proses pengawasan sistem pencatatan omset yang terintegrasi secara online dengan SIMPAD Kota Depok Sejalan dengan tujuan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yaitu memberikan penguatan kemandirian keuangan daerah dan untuk mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah dari sektor pajak Hiburan dipandang perlu melakukan penyesuaian tarif sepanjang tidak melampaui batasan maksimal tarif pajak yang ditetapkan Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan penyesuaian tarif pajak tontonan tersebut kemampuan masyarakat membayar pajak hiburan untuk menikmati hiburan masih cukup mampu dan berpengaruh juga terhadap penayangan film serentak di bioskop – bioskop di Kota Depok dibandingkan di Kabupaten/Kota sekitar. Ketentuan perizinan sebagaimana tercantum dalam setiap Peraturan Daerah, dirasakan membatasi upaya ekstensifikasi pajak daerah sehingga keberadaannya perlu ditinjau kembali dan adanya penghargaan kepada wajib pajak ataupun masyarakat sebagai konsumen perlu diapresiasi dengan memberikan insentif tarif pajak. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 7

Cukup Jelas Angka 2

Pasal 13

Cukup Jelas Angka 3