DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 8 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; rph; persyaratan higiene dan sanitasi; sumber daya manusia; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin proses pemotongan hewan serta penanganan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal di rumah potong hewan diperlukan untuk memenuhi kaidah desain dan persyaratan;
c.bahwa pengaturan penyelenggaraan Rumah Potong Hewan dimaksudkan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Rumah Potong Hewan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rumah Potong Hewan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); WALI KOTA DEPOK LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2024
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kata yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3.Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kata sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
6.Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
7.Pemotongan Hewan adalah serangkaian kegiatan di RPH yang meliputi penerimaan hewan, pengistirahatan, pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, pemotongan atau penyembelihan, pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah hewan dipotong, dengan memperhatikan higiene dan sanitasi, kesejahteraan hewan, serta kehalalan bagi yang dipersyaratkan.
8.Rumah Potong Hewan, yang selanjutnya disingkat RPH, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong Hewan Ruminansia bagi konsumsi masyarakat umum.
9.Unit Penanganan Daging (meat cutting plant), yang selanjutnya disingkat UPD, adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.
10.Pemeriksaan Ante-Mortem adalah pemeriksaan kesehatan Hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
11.Pemeriksaan Post-Mortem adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
12.Dokter Hewan Penanggung Jawab Teknis adalah dokter Hewan yang ditunjuk oleh manajemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari Wali Kota yang bertanggung jawab dalam Pemeriksaan Ante-Mortem dan Pemeriksaan Post-Mortem serta pengawasan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner di RPH dan/atau UPD.
13.Dokter Hewan Berwenang adalah dokter Hewan pemerintah yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan Hewan.
14.Higiene adalah seluruh kondisi atau tindakan untuk meningkatkan kesehatan.
15.Sanitasi adalah usaha pencegahan penyakit dengan cara menghilangkan atau mengatur faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan rantai perpindahan penyakit tersebut.
16.Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari Hewan kepada manusia atau sebaliknya.

BAB II

RPH

Pasal 2

RPH merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan:

a.Pemotongan Hewan secara benar sesuai dengan persyaratan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan hewan dengan memperhatikan kaidah agama dan keyakinan yang dianut masyarakat;
b.Pemeriksaan Ante-Mortem dan Pemeriksaan Post-Mortem untuk mencegah penularan Zoonosis; dan
c.pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan Zoonosis yang ditemukan pada Pemeriksaan Ante-Mortem dan Pemeriksaan Post-Mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit Hewan menular dan Zoonosis di daerah asal Hewan.

Pasal 3

(1)Pemotongan Hewan yang dagingnya diedarkan harus:
1. a.dilakukan di RPH; dan
2. b.mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan.
(2)Pemotongan Hewan di RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.
(3)Pemotongan Hewan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat.

Pasal 4

(1)Setiap orang dapat mengusahakan RPH di Daerah setelah memenuhi perizinan berusaha.
(2)Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di bawah pengawasan Dokter Hewan Berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 5

(1)Pendirian RPH wajib memenuhi persyaratan:
1. a.administratif; dan
2. b.teknis.
(2)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.lokasi;
2. b.sarana pendukung;
3. c.konstruksi dasar dan desain bangunan; dan
4. d.peralatan.

Pasal 6

(1)Lokasi RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana detail tata ruang atau daerah yang diperuntukkan sebagai area agribisnis.
(2)Persyaratan lokasi RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
1. a.tidak berada di daerah rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminasi lainnya;
2. b.tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
3. c.letaknya lebih rendah dari pemukiman;
4. d.mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta desinfeksi;
5. e.tidak berada dekat industri logam dan kimia;
6. f.tidak berada di dekat fasilitas kesehatan, tempat ibadah, dan sekolah;
7. g.mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan RPH; dan
8. h.terpisah secara fisik dari lokasi kompleks RPH babi.

Pasal 7

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b paling sedikit:

a.akses jalan yang baik menuju RPH yang dapat dilalui kendaraan pengangkut Hewan Potong dan kendaraan daging;
b.sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup, paling sedikit 1000 (seribu) liter per ekor per hari;
c.sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan
d.fasilitas penanganan limbah padat dan cair.

Pasal 8

(1)Konstruksi dasar dan desain bangunan RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c paling sedikit meliputi:
1. a.bangunan utama;
2. b.area penurunan Hewan dan kandang penampungan atau kandang istirahat Hewan;
3. c.kandang isolasi;
4. d.ruang pelayuan berpendingin;
5. e.area pemuatan karkas dan daging;
6. f.kantor administrasi;
7. g.kantor dokter Hewan;
8. h.kantin dan musala;
9. i.ruang istirahat karyawan atau tempat penyimpanan barang pribadi, dan ruang ganti pakaian;
10. j.kamar mandi dan toilet;
11. k.fasilitas pemusnahan bangkai dan/atau produk yang tidak dapat dimanfaatkan atau insinerator;
12. l.sarana penanganan limbah cair dan padat; dan
13. m.rumah jaga.
(2)Dalam kompleks RPH yang menghasilkan produk akhir daging segar dingin (chilled) atau beku (frozen) harus dilengkapi dengan:
1. a.ruang pelepasan daging dan pemotongan daging;
2. b.ruang pengemasan daging;
3. c.alat pembeku; dan
4. d.ruang penyimpanan beku atau gudang.

Pasal 9

(1)Kompleks RPH harus dipagar dan memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya Hewan potong dengan keluarnya karkas dan daging.
(2)Bangunan utama RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a harus memiliki daerah kotor yang terpisah secara fisik dengan daerah bersih.
(3)Daerah kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.area pemingsanan atau perebahan Hewan, area Pemotongan Hewan dan area pengeluaran darah;
2. b.area penyelesaian proses penyembelihan yaitu meliputi pemisahan kepala, keempat kaki sampai metatarsus dan metakarpus, pengulitan, pengeluaran isi dada dan isi perut;
3. c.ruang untuk jeroan hijau;
4. d.ruang untuk jeroan merah;
5. e.ruang untuk kepala dan kaki;
6. f.ruang untuk kulit; dan
7. g.area pengeluaran jeroan.
(4)Daerah bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi area:
1. a.pemeriksaan Post-Mortem;
2. b.penimbangan karkas;
3. c.pengeluaran karkas dan daging.
(5)Ruang pelayuan berpendingin, ruang pembeku, ruang pembagian karkas dan pengemasan daging harus berada di daerah bersih.

Pasal 10

Konstruksi dasar dan desain bangunan seluruh bangunan dan peralatan RPH harus dapat memfasilitasi penerapan cara produksi yang baik dan mencegah terjadinya kontaminasi.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…