DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Depok

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2025
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen).
(2)Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

2.Ketentuan ayat (4) huruf h Pasal 13 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.tukar-menukar;
  3. 3.hibah;
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.waris;
  6. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.penggabungan usaha;
  11. 11.peleburan usaha;
  12. 12.pemekaran usaha; atau
  13. 13.hadiah; dan
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. 2.di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
4. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. e.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
7. g.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
(5)Ketentuan batasan penghasilan dan kriteria terhadap objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

3.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
1. a.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
2. b.nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
3. c.jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
4. d.jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
5. e.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
(2)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
(2a)Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

4.Ketentuan ayat (7) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
(3)Khusus tarif PBJT atas jasa Perhotelan yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
(4)Khusus tarif PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen).
(5)Khusus tarif PBJT atas Jasa parkir yang mnggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
(6)Khusus tarif PBJT atas jasa Hiburan pada:
1. a.mandi uap/spa dan karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
2. b.diskotek, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
(7)Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh:
  1. 1.rumah tangga: a) daya listrik 250 - 1.000 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b) daya listrik 1.001 – 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen); dan c) daya listrik di atas 3.500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen),
  2. 2.bisnis: a) daya listrik 250 - 1.000 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b) daya listrik 1.001 – 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen); dan c) daya listrik di atas 3.500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen),
  3. 3.sosial: a) daya listrik 250 - 1.000 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b) daya listrik 1.001 – 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen); dan c) daya listrik di atas 3.500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen),
  4. 4.industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
  5. 5.kategori traksi/curah/layanan khusus ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. b.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
3. c.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
  1. 5.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan ayat (5) Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

(1)Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.harga satuan retribusi untuk prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.bangunan Gedung; dan
2. b.prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.luas total lantai;
2. b.indeks lokalitas;
3. c.indeks terintegrasi; dan
4. d.indeks Bangunan Gedung terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.volume;
2. b.indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.indeks Bangunan Gedung terbangun.
  1. 7.Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
(2)Biaya penyelenggaraan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan dokumen izin pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan;
2. b.pengawasan di lapangan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan; dan
5. e.biaya dampak negatif dari pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
  1. 8.Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. 9.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  3. 10.Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. 11.Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  5. 12.Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  6. 13.Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  7. 14.Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  8. 15.Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 12 Agustus 2025 WALI KOTA DEPOK, SUPIAN SURI Diundangkan di Depok pada tanggal 12 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH, NINA SUZANA LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (8/104/2025) ttd. ttd. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan dasar hukum serta arahan dalam pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kota Depok telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah tersebut telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan perundang- undangan di daerah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah memberikan catatan dan masukan yang ditujukan kepada Direktur Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai bentuk pengawasan dan penguatan koordinasi antar level pemerintahan. Adapun hasil evaluasi tersebut meliputi aspek normatif, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta aspek teknis operasional yang perlu disesuaikan guna menjamin implementasi peraturan daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional dan prinsip-prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, Wali Kota Depok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok diwajibkan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan evaluasi. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menyempurnakan kebijakan daerah yang adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan kerangka hukum nasional, Pemerintah Daerah Kota Depok memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi antara kebijakan fiskal daerah dengan arah kebijakan fiskal nasional, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah tidak bertentangan dengan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah Kota Depok dapat menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Penyesuaian ini juga diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi secara optimal dan berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 11

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 27

Cukup jelas. Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terhadap Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2025
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0.5% (nol koma lima persen).
(2)Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

2.Ketentuan ayat (4) huruf h Pasal 13 dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.tukar-menukar;
  3. 3.hibah;
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.waris;
  6. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.penggabungan usaha;
  11. 11.peleburan usaha;
  12. 12.pemekaran usaha; atau
  13. 13.hadiah; dan
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak; atau
  2. 2.di luar pelepasan hak.
(3)Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha;
3. c.hak guna bangunan;
4. d.hak pakai;
5. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
6. f.hak pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
3. c.untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara;
4. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
5. e.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
6. f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
7. g.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.
(5)Ketentuan batasan penghasilan dan kriteria terhadap objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

3.Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
1. a.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
2. b.nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
3. c.jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
4. d.jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
5. e.jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
(2)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucer atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
(2a)Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
(3)Dalam hal Pemerintah Daerah Kota menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah Kota dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

4.Ketentuan ayat (7) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
(2)Khusus tarif PBJT atas penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh Restoran yang menggunakan sistem pencatatan omzet dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
(3)Khusus tarif PBJT atas jasa Perhotelan yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
(4)Khusus tarif PBJT atas jasa Kesenian dan Hiburan yang menggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak ditetapkan sebesar 7 % (tujuh persen).
(5)Khusus tarif PBJT atas Jasa parkir yang mnggunakan sistem pencatatan omset dalam jaringan berbasis elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi Pajak ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen).
(6)Khusus tarif PBJT atas jasa Hiburan pada:
1. a.mandi uap/spa dan karaoke ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen); dan
2. b.diskotek, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
(7)Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
1. a.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh:
  1. 1.rumah tangga: a) daya listrik 250 - 1.000 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b) daya listrik 1.001 – 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen); dan c) daya listrik di atas 3.500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen),
  2. 2.bisnis: a) daya listrik 250 - 1.000 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b) daya listrik 1.001 – 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen); dan c) daya listrik di atas 3.500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen),
  3. 3.sosial: a) daya listrik 250 - 1.000 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b) daya listrik 1.001 – 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen); dan c) daya listrik di atas 3.500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen),
  4. 4.industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3% (tiga persen);
  5. 5.kategori traksi/curah/layanan khusus ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
2. b.konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam ditetapkan sebesar 3 % (tiga persen); dan
3. c.konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
  1. 5.Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu layanan.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai kapitasi dan/atau klaim paket pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.

6.Ketentuan ayat (5) Pasal 117 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

(1)Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat pengguna jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG.
(2)Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
(3)Harga satuan Retribusi Perizinan Tertentu atas PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
2. b.harga satuan retribusi untuk prasarana Bangunan Gedung.
(4)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
1. a.bangunan Gedung; dan
2. b.prasarana Bangunan Gedung.
(5)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
1. a.luas total lantai;
2. b.indeks lokalitas;
3. c.indeks terintegrasi; dan
4. d.indeks Bangunan Gedung terbangun.
(6)Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
1. a.volume;
2. b.indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
3. c.indeks Bangunan Gedung terbangun.
  1. 7.Ketentuan Pasal 122 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 122

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu atas Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
(2)Biaya penyelenggaraan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerbitan dokumen izin pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan;
2. b.pengawasan di lapangan;
3. c.penegakan hukum;
4. d.penatausahaan; dan
5. e.biaya dampak negatif dari pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing perpanjangan.
  1. 8.Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  2. 9.Ketentuan Lampiran II diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  3. 10.Ketentuan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. 11.Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  5. 12.Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  6. 13.Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  7. 14.Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  8. 15.Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 12 Agustus 2025 WALI KOTA DEPOK, SUPIAN SURI Diundangkan di Depok pada tanggal 12 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH, NINA SUZANA LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (8/104/2025) ttd. ttd. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan dasar hukum serta arahan dalam pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kota Depok telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah tersebut telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan perundang- undangan di daerah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah memberikan catatan dan masukan yang ditujukan kepada Direktur Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai bentuk pengawasan dan penguatan koordinasi antar level pemerintahan. Adapun hasil evaluasi tersebut meliputi aspek normatif, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta aspek teknis operasional yang perlu disesuaikan guna menjamin implementasi peraturan daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional dan prinsip-prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, Wali Kota Depok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok diwajibkan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan evaluasi. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menyempurnakan kebijakan daerah yang adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan kerangka hukum nasional, Pemerintah Daerah Kota Depok memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi antara kebijakan fiskal daerah dengan arah kebijakan fiskal nasional, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah tidak bertentangan dengan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah Kota Depok dapat menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Penyesuaian ini juga diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi secara optimal dan berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 11

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 13

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 27

Cukup jelas. Angka 4

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 70

Pasal 117

Pasal 122

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 27

Pasal 29

Pasal 70

Pasal 117

Pasal 122

Pasal 11

Pasal 13

Pasal 27

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024