Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 16
Ringkasan
Peraturan ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
Peraturan ini mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2025
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK dan WALI KOTA DEPOK MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1) diubah sebagai berikut:
dan
a) daya listrik 250 - 1.000 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b) daya listrik 1.001 – 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen); dan c) daya listrik di atas 3.500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen),
a) daya listrik 250 - 1.000 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b) daya listrik 1.001 – 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen); dan c) daya listrik di atas 3.500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen),
a) daya listrik 250 - 1.000 VA ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); b) daya listrik 1.001 – 3.500 VA ditetapkan sebesar 4% (empat persen); dan c) daya listrik di atas 3.500 VA ditetapkan sebesar 7% (tujuh persen),
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok. Ditetapkan di Depok pada tanggal 12 Agustus 2025 WALI KOTA DEPOK, SUPIAN SURI Diundangkan di Depok pada tanggal 12 Agustus 2025 Pj. SEKRETARIS DAERAH, NINA SUZANA LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (8/104/2025) ttd. ttd. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kewenangan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang memberikan dasar hukum serta arahan dalam pengelolaan sumber- sumber pendapatan daerah secara lebih berdaya guna dan berhasil guna. Sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kota Depok telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Daerah tersebut telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap peraturan perundang- undangan di daerah. Berdasarkan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Surat Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024, Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah memberikan catatan dan masukan yang ditujukan kepada Direktur Pendapatan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, Kementerian Dalam Negeri menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kota Depok sebagai bentuk pengawasan dan penguatan koordinasi antar level pemerintahan. Adapun hasil evaluasi tersebut meliputi aspek normatif, kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta aspek teknis operasional yang perlu disesuaikan guna menjamin implementasi peraturan daerah yang selaras dengan kebijakan fiskal nasional dan prinsip-prinsip otonomi daerah yang bertanggung jawab. Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, Wali Kota Depok bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok diwajibkan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan evaluasi. Sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menyempurnakan kebijakan daerah yang adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan kerangka hukum nasional, Pemerintah Daerah Kota Depok memandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, perubahan ini bertujuan untuk menjaga harmonisasi antara kebijakan fiskal daerah dengan arah kebijakan fiskal nasional, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan di daerah tidak bertentangan dengan asas-asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang menjadi prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perubahan Peraturan Daerah ini diharapkan Pemerintah Kota Depok dapat menghadirkan regulasi yang lebih komprehensif, implementatif, dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lokal. Penyesuaian ini juga diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah, serta menjadi instrumen strategis dalam mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui pajak dan retribusi secara optimal dan berkelanjutan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Cukup jelas. Angka 3
Cukup jelas. Angka 4
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)