DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 88 Tahun 2024

Nomor: 88
Tahun: 2024
Ditetapkan: 27 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemungutan retribusi, insentif pemungutan retribusi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata Dan Olahraga Dan Retribusi Jasa Usaha Atas Pemanfaatan Aset Daerah Pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Depok Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 04);
8.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 10);
10.Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
11.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Ikan Kelas A Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2018 Nomor 17);
12.Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Kota Depok Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 25); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2.Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
6.Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.

BAB II

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Pemungutan Retribusi dilakukan oleh Dinas.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; dan
2. b.Retribusi pemanfaatan aset daerah;
(3)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga serta Retribusi pemanfaatan aset daerah.

BAB III

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

(1)Dinas pelaksana pemungut Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
(2)Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
1. a.kinerja Dinas;
2. b.semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Dinas;
3. c.pendapatan daerah; dan
4. d.pelayanan kepada masyarakat.
(3)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
1. a.Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
2. b.Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
3. c.Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas sebagai sekretaris koordinator pengelola keuangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok;
4. d.Bendahara Penerimaan pada Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Depok;
(4)Untuk PNS yaitu Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, pejabat dan pegawai, diberikan Insentif yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
(5)Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan pada kode rekening tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 4

(1)Insentif dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
(2)Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
(3)Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.
(4)Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
(5)Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 5

Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

Insentif bersumber dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga dan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.

BAB IV

PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1)Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
(2)Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada kelompok belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja tambahan penghasilan ASN, dan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN, dan sub rincian objek belanja insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi berkenaan.

Pasal 8

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2024 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2024, pemberian Insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok. Diundangkan di Depok pada tanggal 27 Desember 2024 WALI KOTA DEPOK, ttd. MOHAMMAD IDRIS Diundangkan di Depok pada tanggal 27 Desember 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, ttd. NINA SUZANA BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 88 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024 TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAHRAGA DAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS PEMANFAATAN ASET DAERAH PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2024 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN No. Triwulan Persentase Jumlah (Rp)

1.Triwulan I 25 % 88.350.000
2.Triwulan II 25 % 88.350.000
3.Triwulan III 25 % 88.350.000
4.Triwulan IV 25 % 88.350.000 Total Target 100% 353.400.000 WALI KOTA DEPOK, ttd. MOHAMMAD IDRIS

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…