DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah, berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, tidak termasuk perusahaan yang merugi dan usaha kecil/menengah.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
4.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9.Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Dumai.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Dumai.
5.Lembaga Adat Melayu Riau Daerah yang selanjutnya disingkat LAM Riau Daerah adalah Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai.
6.Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
8.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
9.Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian dana tanggung jawab sosial dan lingkungan.
10.Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, selanjutnya disingkat TJSP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya;
11.Forum TJSP adalah forum yang dibentuk untuk membantu Walikota dalam mengkoordinasi dan memfasilitasi program pemerintah daerah dengan perusahaan dalam melaksanakan kewajiban tanggungjawab sosial perusahaan.
12.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara/daerah yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13.Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah daerah.
14.Dana TJSP adalah dana yang didapat dari keuntungan bersih perusahaan yang berdomisili di daerah sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB II

PELAKSANA PROGRAM TJSP

Pasal 2

(1)Setiap perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah, berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, tidak termasuk perusahaan yang merugi dan usaha kecil/menengah.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersatatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang beroperasi di wilayah daerah.
(3)TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kewajiban Perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

BAB III

RUANG LINGKUP PROGRAM TJSP

Pasal 3

(1)Ruang lingkup tangggung jawab sosial diarahkan melalui 6 (enam) program utama, yakni:
1. a.pembangunan sarana prasarana fasilitas umum dan sosial;
2. b.peningkatan kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup;
3. c.pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
4. d.kegiatan keagamaan, pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
5. e.tanggap darurat sosial dan bencana alam; dan
6. f.pengembangan kearifan lokal dan kebudayaan.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak dari operasional perusahaan.

BAB IV

PENGELOLAAN TJSP

Pasal 4

(1)Pengelolaan TJSP dilaksanakan oleh suatu forum yang diberi nama Forum TJSP.
(2)Forum TJSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Walikota dengan masa kerja selama 4 (empat) tahun.

Pasal 5

Forum TJSP memiliki tugas:

a.mengkoordinasikan dan mengakomodasikan program perencanaan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di daerah;
b.merumuskan tata cara pendataan perusahaan, penyusunan program TJSP kepada masyarakat daerah; dan
c.melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan dari pelaksanaan TJSP di daerah;
d.melaksanakan pelaporan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TJSP di daerah kepada Pemerintah Daerah, DPRD dan perusahaan yang melaksanakan TJSP;
e.melakukan sosialisasi mengenai TJSP kepada perusahaan yang menjalankan usahanya di daerah;
f.melayani dan memfasilitasi perusahaan yang memiliki kewajiban dan/atau dapat melaksanakan tanggung jawab sosial untuk mengaktualisasikan TJSP dan lingkungannya;
g.mendata, mencatat, mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan TJSP yang dilakukan;
h.menilai dan memberikan apresiasi/penghargaan terhadap perusahaan yang telah menjalankan TJSP secara nyata dan efektif, serta memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
i.menyusun program TJSP agar dapat berkolobarasasi dengan program/kegiatan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Forum TJSP terdiri dari:
1. a.Dewan Pengawas; dan
2. b.Dewan Pengurus.
(2)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
1. a.Walikota;
2. b.DPRD;
3. c.Lembaga Adat Melayu Riau Daerah;
4. d.Perguruan Tinggi; dan
5. e.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(3)Anggota Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 5 (lima) orang terdiri dari unsur:
1. a.perwakilan perusahaan, 3 (tiga) orang;
2. b.Akademisi, 1 (satu) orang;
3. c.OPD Pemerintah Daerah 1 (satu) orang.
(4)Syarat khusus untuk menjadi Dewan Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah sebagai berikut:
1. a.unsur dari perwakilan perusahaan yaitu perusahaan yang mendapat rekomendasi minimal dari 5 (lima) perusahaan yang terdaftar sebagai anggota TJSP;
2. b.unsur dari Akademisi yang telah tersertifikasi sebagai Dosen;
3. c.unsur OPD yang membidangi.
(5)Forum TJSP sebagamana dimaksud ayat (1), dibantu oleh Sekretariat Forum yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Pengambilan keputusan dalam Forum TJSP dilakukan melalui musyawarah dan mufakat.
(2)Apabila secara musyawarah dan mufakat tidak dapat diambil keputusan, maka dilakukan dengan sistim suara terbanyak.

Pasal 8

(1)Forum TJSP dapat memperoleh bantuan biaya operasional setiap tahun.
(2)Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD dan sumbangan pihak ketiga yang sifatnya sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pengurus Forum TJSP berhenti apabila:
1. a.meninggal dunia; atau
2. b.mengundurkan diri;
3. c.tidak melaksanakan kewajibannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, atau;
4. d.melakukan tindak pidana kejahatan dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
(2)Pengurus Forum TJSP diberhentikan sementara apabila tidak menjalankan kewajibannya 3 (tiga) bulan berturut-turut.
(3)Pemberhentian pengurus Forum TJSP dilakukan oleh Walikota atas usul pengawas TJSP.

Pasal 10

Susunan pengurus, persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Forum TJSP serta pelaksanaan program tanggungjawab perusahaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

LAPORAN PELAKSANAAN TJSP

Pasal 11

(1)Setiap pelaksanaan TJSP oleh perusahaan wajib dilaporkan kepada Forum TJSP.
(2)Setiap orang atau kelompok masyarakat yang memperoleh program TJSP diwajibkan untuk menyerahkan laporan program TJSP yang diterima kepada Forum TJSP.
(3)Forum TJSP diwajibkan untuk menyerahkan laporan berupa pendataan perusahaan, penyusunan program, penghimpunan dan pendistribusian program TJSP setiap tahunnya kepada Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…