DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 72

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 35 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah; Penyusunan Propemperda; Perubahan Propemperda; Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah di Luar Propemperda; Peran Serta Masyarakat; Penyebarluasan; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengenai tata cara penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) yang berlaku mutatis mutandis terhadap penyusunan Propemperda Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Dumai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5.Peraturan Daerah Kota Dumai yang selanjutnya disebut Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
6.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
7.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
8.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 2

(1)Perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dilakukan dalam Propemperda.
(2)Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1)Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
1. a.judul rancangan Peraturan Daerah;
2. b.materi yang diatur; dan
3. c.keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Peraturan Daerah yang meliputi:
1. a.latar belakang dan tujuan penyusunan;
2. b.sasaran yang ingin diwujudkan;
3. c.pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur; dan
4. d.jangkauan dan arah pengaturan.
(3)Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan materi yang telah melalui pengkajian dan penyelasaran dituangkan dalam penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(4)Penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap rancangan Peraturan Daerah mengenai:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
2. b.pencabutan Peraturan Daerah; atau
3. c.perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi.

Pasal 4

(1)Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah.
(2)Penentuan skala prioritas rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan Peraturan Daerah.
(3)Ketentuan mengenai analisis kebutuhan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
(4)Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria sebagai berikut:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
4. d.aspirasi masyarakat daerah; dan
5. e.Propemperda yang tertunda dan/atau tertinggal pada tahun sebelumnya.

Pasal 5

(1)Dalam Propemperda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka, yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung; dan
2. b.anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Propemperda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
1. a.pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kecamatan; dan/atau
2. b.pembentukan, pemekaran dan penggabungan Kelurahan.

BAB III

PENYUSUNAN PROPEMPERDA

Pasal 6

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan usulan Pimpinan Perangkat Daerah.
(2)Penyusunan Propemperda di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah.
(3)Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah:
1. a.mengirimkan surat permintaan pengajuan usulan rancangan Peraturan Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah; dan
2. b.melakukan rapat koordinasi dengan seluruh Pimpinan Perangkat Daerah.

Pasal 7

(1)Pimpinan Perangkat Daerah wajib menyampaikan jawaban atas surat permintaan pengajuan usulan rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a.
(2)Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan usulan rancangan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan skala prioritas Propemperda sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(3)Penyampaian usulan Peraturan Daerah yang akan dimuat dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan rencana kerja anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.
(4)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam matrik usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Dalam hal Perangkat Daerah telah menyusun Naskah Akademik dan/atau draft rancangan Peraturan Daerah, dokumen tersebut turut disertakan dalam penyampaian usulan Propemperda.
(6)Pimpinan Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan jawaban atas penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis; dan/atau
3. c.sanksi kepegawaian lainnya berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Unit kerja yang membidangi hukum di lingkungan sekretariat daerah melakukan inventarisasi terhadap usulan Propemperda yang disampaikan oleh pimpinan Perangkat Daerah.
(2)Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam daftar usulan Propemperda di lingkungkan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Penyusunan Propemperda di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh Bapemperda.
(2)Dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapemperda menyampaikan permintaan pengajuan usulan Propemperda kepada anggota DPRD, fraksi dan komisi di lingkungan DPRD.

Pasal 10

(1)Pimpinan fraksi mengkoordinir usulan Propemperda dari anggotanya dengan memperhatikan masukan dari partai politik dan masyarakat.
(2)Pimpinan komisi mengkoordinir usulan Propemperda di komisinya dengan memperhatikan:
1. a.skala prioritas bidang tugas komisi;
2. b.masukan dari Perangkat Daerah yang menjadi mitra kerja komisi; dan
3. c.aspirasi masyarakat.
(3)Pimpinan fraksi, pimpinan komisi dan/atau anggota DPRD menyampaikan usulan Propemperda kepada pimpinan Bapemperda.
(4)Penyampaian usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat sebelum penyusunan renana kegiatan anggaran Perangkat Daerah setiap tahunnya.
(5)Usulan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam matrik usulan Propemperda sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks72PDFHirarki

Memuat teks peraturan…