Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 24 (dua puluh empat) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Nonformal; Pembinaan Dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Non Formal. a. b. ¢. d. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat If Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769); 2. 3. 5. N 6. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1733); Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822); Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasyah Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). 7. 8. 9. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALI KOTA DUMAI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH NONFORMAL. BAB | KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kota Dumai. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala_ Kantor Kementerian Agama Kota Dumai. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan Kota Dumai. 2. 3. 5. 6.
Pendidikan Diniyah Nonformal diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pendidikan Diniyah Nonformal berfungsi untuk:
Pendidikan Diniyah Nonformal bertujuan untuk:
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
BAB II
Pendidikan Diniyah Nonformal di daerah terdiri atas:
Penyelenggara berhak memberi nama Pendidikan Diniyah Nonformal yang diselenggarakan.
Proses pembelajaran Pendidikan Diniyah Nonformal dapat diselenggarakan bertempat di pondok pesantren, gedung mandiri, gedung sekolah, Masjid atau Musholla.
Membuka PDF…