DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2023

Nomor: 10
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 19 (sembilan belas) Bab dan 81 (delapan puluh satu) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; SPALD; Penyelenggaraan SPALD; Konstruksi SPALD; Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi; Kelembagaan; Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; Kerjasama dan Kemitraan; Pembiayaan; Pembinaan dan Pengawasan; Perizinan; Insentif dan Disinsentif; Larangan; Sanksi Administratif; Penyidikan; Sanksi Pidanal; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Dacrah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan2. Kotamadya Daerah Tingkat If Dumai (Lembaran Negara Republik [Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan3. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa_ kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemcerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); .Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 4. Penvelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); .Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan6. Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan’ Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Menetapkan : Dan WALI KOTA DUMAI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal | Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pengelolaan air Imbah domestik berdasarkan pada asas: kelestarian lingkungan hidup; perlindungan sumber air; kesehatan; dan keterjangkauan.

a.tanggung jawab;
b.keterpaduan;
c.keberlanjutan;
d.keadilan;
e.kehati-hatian;
f.partisipatif;
g.pencemar membayar;
h.manfaat; i. j. k. 1.

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk :

a.mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
b.meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
c.meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat kualitas lingkungan;
d.melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
e.mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
f.memberikan kepastian hukum dalam _penyelenggaraan SPALD.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: SPALD; penyelenggaraan SPALD; konstruksi SPALD; pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi; kelembagaan; hak dan kewajiban dan peran serta masyarakat; kerjasama dan kemitraan; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; sosialisasi dan promosi; perizinan; insentif dan disinsentif, . larangan; sanksi administratif; penyidikan; sanksi pidana. a. b. e. f. i. 1. m.

BAB II

SPALD

Pasal 5

(1)Pengelolaan air limbah domestik diselenggarakan melalui SPALD.
(2)SPALD sebagaiman dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
(3)Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek teknis operasional.
(4)Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek peran serta masyarakat, kelembagaan, hukum dan aspek pembiayaan.
(5)Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.air limbah kakus, dan
2. b.air limbah non kakus.

Pasal 6

(1)SPALD terdiri dari :
1. a.SPALD-T; dan
2. b.SPALD-S.
(2)Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
1. a.rencana tata ruang;
2. b.kepadatan penduduk;
3. c.cakupan pelayanan;
4. d.kedalaman muka air tanah;
5. e.kemiringan tanah;
6. f.permeabilitas tanah;
7. g.kemampuan pembiayaan; dan
8. h.kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 7

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

a.skala perkotaan;
b.skala permukiman; dan
c.skala kawasan tertentu.

Pasal 8

(1)Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(2)Cakupan pelayanan’ skala permukiman_ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) jiwa sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
(3)Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, untuk kawasan komersial dan bangunan tertentu’ seperti rumah_ susun, hotel, pertokoan, pusat perbelanjaan, pondok pesantren, perkantoran, restoran, perbengkelan, door smeer, klinik keschatan, gedung pertemuan, terminal, bandara dan gedung pemerintahan.

Pasal 9

(1)Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD.-T.
(2)Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesual persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 10

Komponen SPALD-T terdiri dari:

a.sub-sistem pelayanan;
b.sub-sistem pengumpulan;
c.sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 11

(1)Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan prasarana dan sarana_ untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
(2)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : pipa tinja; pipa non tinja; bak perangkap lemak dan minyak dari dapur; pipa persil; bak kontrol; lubang inspeksi. a. b. e. f.

Pasal 12

(1)Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 10 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem Pelayanan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
(2)Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.pipa retikulasi;
2. b.pipa induk; dan
3. c.prasarana dan sarana pelengkap. a
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas :
1. a.pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
2. b.pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa leteral ke pipa induk. Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Sub-sistem pengolahan terpusat. Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Sub-sistem pengolahan terpusat, antara lain: lubang control; bangunan penggelontor, terminal pembersihan; pipa perlintasan; dan stasiun pompa. a. b. e.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…