DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2019

Nomor: 11
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri B) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 199,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
6.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Alkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Alkohol;
7.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri B);
8.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Alkohol (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 8 Seri B), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 29 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Dumai.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Dumai.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
5.Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Satu Pintu adalah Dinas Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Satu Pintu Kota Dumai.
6.Instansi atau Aparat adalah Instansi atau pegawai yang diberi tugas tertentu untuk melakukan pengendalian dan penertiban atas peredaran dan penjualan minuman beralkohol atau pengelolaan penjualan minuman beralkohol.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dan penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9.Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan daerah sebagai kompensasi dan pembatasan kepada badan atau pribadi untuk mengedarkan dan atau melakukan penjualan minuman beralkohol di daerah.
10.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun di proses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol termasuk atau seperti tuak, arak dan anggur.
11.Peredaran dan penjualan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, distributor dan pengolah /pembuat minuman beralkohol yang memindahkan kepemilikkannya kepada pihak lain dengan tujuan mendapat imbalan keuntungan baik berupa uang maupun bentuk lainnya.
12.Penjualan secara grosir adalah penjualan yang dilakukan dalam kemasan atau satuan seperti dalam bentuk kotak, kardus dan lusin dalam keadaan utuh maupun dalam bentuk kemasan lainnya.
13.Penjualan dalam bentuk kemasan adalah penjualan yang dilakukan dalam keadaan utuh dan atau tertutup secara perbotol/kaleng atau lainnya serta tidak diminum ditempat penjualan.
14.Penjualan secara eceran adalah penjualan yang dilakukan secara perbotol atau pergelas dan persloki dan diminum ditempat penjualan.
15.Dewasa adalah orang yang telah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.
16.Pengendalian dan penerbitan adalah serangkaian kegiatan atau tindakkan instansi atau aparat untuk meneliti atau mengawasi jumlah, jenis, lokasi peredaran, kadar, perizinan penjualan minuman beralkohol.
17.Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol adalah larangan dan tindakan terhadap penjualan minuman beralkohol yang bertentangan, tidak sesuai dan atupun yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan atau berada pada kawasan pemukiman penduduk, kawasan yang berdekatan dengan tempat pendidikan, rumah ibadah dan kawasan-kawasan lain yang oleh Walikota dianggap dapat memberi pengaruh negatif terhadap masyarakat.
18.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang atau badan.
19.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
20.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah mellaui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
23.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
24.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
25.Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
27.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
28.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti 1 membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol.
30.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disingkat SKP-A adalah surat keterangan untuk pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
31.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan penjual langsung minuman beralkohol golongan A.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku.
(2)Izin tidak dapat dipindah kepada orang lain.

3.Ketentuan Pasal 6 diubah sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah izin penjualan minuman beralkohol dengan SIUP-MB untuk golongan A, B dan C.
(2)Pengurusan SKP-A dan SKPL-A dilakukan di Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
(3)Bagi Pelaku Usaha didaerah yang sudah mempunyai SIUP-MB Golongan B dan C, tidak perlu mengurus SKP-A/SKPL-A.

4.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Tempat penjualan minuman beralkohol golongan A dalam kemasan hanya dilakukan di:
1. a.Supermarket; dan/atau
2. b.Pusat Perbelanjaan.
(2)Tempat penjualan minuman beralkohol golongan A dalam eceran hanya dapat dilakukan ditempat memiliki izin SIUP-MB Golongan B dan C, yaitu:
1. a.Hotel Bintang 3, 4 dan 5;
2. b.restoran tertentu; dan
3. c.tempat hiburan umum.
(3)Tempat penjualan minuman beralkohol golongan B dan C hanya dapat dilakukan dalam bentuk kemasan di toko bebas bea (duty free).
(4)Tempat penjualan minuman beralkohol golongan B dan C hanya dapat dilakukan dalam bentuk eceran:
1. a.di Hotel Bintang 3, 4 dan 5;
2. b.tempat hiburan umum (diskotik/music room, pub, bar, klub malam dan Karaoke/KTV) yang memenuhi persyaratan; dan
3. c.restoran tertentu.
  1. 5.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dilarang menjual minuman beralkohol pada tempat-tempat:
1. a.warung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang olah raga, kantin, rumah, tempat billyard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan atau tempat lain yang dipersamakan;
2. b.berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman; dan
3. c.ditempat/lokasi lain tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.
(2)Dilarang menjual minuman beralkohol kepada:
1. a.orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) dengan menunjukkan Kartu Identitas Penduduk;
2. b.penduduk daerah yang beragama Islam pada khususnya; dan
3. c.Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Anggota DPRD dan karyawan swasta.
(3)Penjualan minuman beralkohol untuk diminum tempat penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya diberikan pada siang hari pukul 12.00 sampai dengan 15.00 wib dan malam hari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 wib.

6.Ketentuan ayat 1 Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Besarnya tarif Retribusi untuk SIUP-MB, sebagai berikut:
1. a.Hotel Bintang 3, 4 dan 5 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pertahun;
2. b.Tempat hiburan umum sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) pertahun; dan
3. c.Restoran sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pertahun.
(2)Tata cara pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

7.Ketentuan ayat (2) dan (3) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dilakukan secara langsung oleh pengguna jasa.
(2)Pembayaran retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau tempat lain yang ditentukan oleh Walikota.
(3)Penerimaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 21 Agustus 2019 WALIKOTA DUMAI, dto ZULKIFLI AS Diundangkan di Dumai pada tanggal 21 Agustus 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI dto HAMDAN KAMAL LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI C NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.60.B/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL I. PENJELASAN UMUM. Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menetapkan Ristribusi tempat Penjualan Minumal Beralkohol. Kewenangan yang diberikan dimanfaatkan dengan seoptimal mungkin oleh Pemerintah Daerah Kota Dumai sehingga Pendapatan Asli Daerah dari Ristribusi dapat berjalan dengan baik, namun harus mengedepankan asas sosial dan kemasyarakatan serta kepatutan. Minuman beralkohol mempunyai dampak yang negatif baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan sosial masyarakat. Maka diperlukan perubahan aturan yang mengatur berupa izin penjualan, tempat penjualan dan larangannya serta tarif Ristribusi yang harus disesuaikan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sehingga Pemerintah Daerah bisa membatasi dan mengurangi secara bertahap terhadap Peredaran Minuman Beralkohol serta melokalisir tempat Penjualan minuman beralkohol. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 22 Tahun 2011 tentang Ristribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol yang berlaku selama ini masih belum mengakomodir seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Ristribusi tempat Penjualan Minuman Berlkohol di Kota Dumai sehingga dapat melakukan penataan, pengendalian dan pengawasan serta membatasi peredarannya dengan baik di wilayah kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…