DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau yang ditandatangani Sekretaris Daerah Nomor 061/ORG/14149 tanggal 25 Oktober 2023, telah disetujui penataan kelembagaan Perangkat Daerah Kota Dumai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan hurufc perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 10. 11. 12. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1574); Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1987); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekernjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam_ Kebakaran’ dan Penyelematan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D). 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 1 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Dan WALI KOTA DUMAI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI. PasalI Beberapa ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D), diubah sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah, Tipe A, merupakan unsur staf membantu Wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan publik;
2. b.Sekretariat DPRD, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
3. c.Inspektorat Daerah, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sub urusan pekerjaan umum;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  5. 5.Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan, bidang sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan penataan ruang;
  6. 6.Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat;
  7. 7.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19, 20. 21. 22. Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; Dinas Perdagangan, Tipe B, menyelengarakan urusan pemeritahan bidang perdagangan; Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan; Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, sub bidang urusan peternakan dan sub bidang urusan perkebunan; Dinas Tenaga Kerja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe Cc, menyelengarakan urusan- pemerintah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olah raga dan bidang pariwisata; Dinas Perikanan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah dan bidang perindustrian; Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statisuk dan bidang persandian; Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Tipe C, menyclenggarakan urusan pemerintahan bidang perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran; dan Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum. 8. 9. Badan Daerah terdiri dari:e.
  8. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan dacrah; Badan Riset dan Inovasi Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang pencelitian dan pengembangan; Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah; Badan Pendapatan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan; Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 2. 3. 4. 5.
  9. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana; dan
  10. 7.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Intensitas Besar, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Asisten pada Sekretariat Daerah terdiri atas paling banyak 3 (tiga) asisten.
(3)Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas paling banyak 4 (empat) bagian.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, 3 tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali kota. Pasal Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal {3 November 2023 ALI KOTA DUMAI, PAISAL Diundangkan di Dumai pada tanggal \2 November 2023 SEKRETARISPAERAH KOTA DUMAI, / / INDRA GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR | SERIO NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (Q.74¢/2023) I. PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR {| TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI PENJELASAN UMUM. Organisasi Daerah merupakan komponen penting dalam pencapaian tujuan visi, misi dan program kerja Pemenntah mulai dari pusat sampai ke daerah. Oleh karena itu kecermatan dalam penyusunan menjadi keharusan yang tidak dapat diabaikan terutama penyesuaian dengan karaktenstik daerah masing-masing. Dasar utama pembentukan perangkat daerah, yaitu) adanya’ urusan pemerintahan yang disecrahkan kepada daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib dibagi atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai guna menindaklanjuti kebutuhan daerah akan perangkat daerah yang agile pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai serta mengakomodir pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah yang diamanatkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan mampu memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…