DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal Diantaranya Ketentuan Umum; RPJPD; Pengendalian Dan Evaluasi; Perubahan RPJPD; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan :

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undanqc Momor & Tahun 2022 tentang Penetanan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 99 ‘Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987); Deraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Taihu 2024 Nomor i4). On Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALI KOTA DUMAI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH ‘TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adaiah Kuta Dual. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut'= asas_ otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Dumai. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah. 3. 4. 6. 10. 11. 12.

(1)
(2)
(1)Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Riau adalah perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Dumai adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Dumai serta memerhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah. 7. 8. 9.

BAB II

RPJPD

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045. RPJPD disusun mempedomani RPJPN, RPJPD Provinsi Riau dan RTRW.

Pasal 3

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berkut:

a.BABI : Pendahuluan;
b.BABII : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
c.BABIII : Permasalahan dan Isu Strategis;
d.BABIV : Visi dan Misi Daerah;
e.BABV : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah; dan
f.BAB VI : Penutup.

(2)Ketentuan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)RPJPD mengacu kepada RPJPD Provinsi Riau Tahun 2025- 2045, RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat materi visi, misi dan program Walikota.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1)Wali Kota melalui Kepala BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi perumusan _— kebijakan perencanaan RPJPD.
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(4)Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Wali Kota.
(5)Wali Kota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kepada Gubernur sebagai lampiran surat permohonan evaluasi.

BAB IV

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang’ diatur dalam Peraturan perundang- undangan;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c.terjadi perubahan yang mendasar yang mencakup antara lain bencana alam dan non alam, goncangan _politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan perencanaan Pembangunan Jangka Panjang yang telah ditetapkan menyesuaikan dan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 12 September 2024 WALI KOTA DUMAT, PAISAL Diundangkan di Dumai pada tanggal 30,Desember 2024 H KOTA DUMAI,SEKRETARIS INDRA GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2024 NOMOR 7 SERI E NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.72.A/2024)

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…