DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016

Nomor: 12
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) Bab dan 15 (lima belas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Pembentukan Unit Pelaksana Teknis; Staf Ahli; Kepegawaian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Dumai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Dumai.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
9.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
10.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Dumai.
11.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Dumai.
12.Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Dumai.
13.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
14.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 2

Pembentukan perangkat daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah, Tipe A, merupakan unsur staf membantu Walikota dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan publik;
2. b.Sekretariat DPRD, Tipe B, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
3. c.Inspektorat, Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. d.Dinas Daerah, terdiri dari:
  1. 1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
  2. 2.Dinas Kesehatan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
  3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
  5. 5.Dinas Sosial, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
  6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. 7.Dinas Lingkungan Hidup, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  9. 9.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
  11. 11.Dinas Perdagangan, Tipe B, menyelengarakan urusan pemeritahan bidang perdagangan;
  12. 12.Dinas Perhubungan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan;
  13. 13.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, bidang pertanian, sub bidang urusan peternakan dan sub bidang urusan perkebunan;
  14. 14.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  15. 15.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe C, menyelengarakan urusan pemerintah di bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
  16. 16.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olah raga dan bidang pariwisata;
  17. 17.Dinas Perikanan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  18. 18.Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
  19. 19.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub bidang ketentraman dan ketertiban umum;
5. e.Badan Daerah terdiri dari:
  1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
  2. 2.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan aset daerah;
  3. 3.Badan Pendapatan Daerah, Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  4. 4.Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
(2)Asisten pada Sekretariat Daerah maksimal 3 (tiga).
(3)Asisten sebagaimana dimaksud ayat (2) maksimal 4 (empat) Bagian.
(4)Dinas daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang pertanian, serta badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang keuangan, dapat memiliki 2 (dua) bidang lebih banyak dari ketentuan yang berlaku bagi dinas/badan lain setelah dilakukan analisa beban kerja.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku apabila sudah dibentuk 2 (dua) dinas/badan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, perincian tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Bukit Kapur, Tipe A;
2. b.Kecamatan Dumai Barat, Tipe A;
3. c.Kecamatan Dumai Kota, Tipe A;
4. d.Kecamatan Dumai Selatan, Tipe A;
5. e.Kecamatan Dumai Timur, Tipe A;
6. f.Kecamatan Medang Kampai, Tipe A; dan
7. g.Kecamatan Sungai Sembilan dengan Tipe A.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 5

(1)Pada Dinas daerah dan Badan daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas di Bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan.
(2)Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah Sakit Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(3)Rumah Sakit Umum dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibina dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 8

Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Staf Ahli.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
(2)Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksakanan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
(3)Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bagsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

a.pejabat yang ada tetap menduduki jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
b.pengisian jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan pada akkhir bulan Desember 2016;
c.Unit Pelaksana Teknis yang ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan UPT yang baru;
d.Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung jawab kepada kepala perangkat daerah pelaksana urusan pemerintah terkait;
e.kelembagaan Rumah Sakit Daerah yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah;
f.penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peralihan Pasal 121 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…