DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2024

Nomor: 12
Tahun: 2024
Ditetapkan: 12 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 10 (sepuluh) Bab dan 27(dua puluh tujuh) Pasal Diantaranya Ketentuan Umum; Kriteria Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal; Jenis Usaha Atau Kegiatan Investasi; Tata Cara Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal; Hak, Kewajiban Dan Tangungjawab Masyarakat Dan/Atau Investor; Evaluasi Dan Pelaporan; Jangka Waktu Dan Frekuensi; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. a. b. ¢. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang3. Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4.

5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kena menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Menetapkan : dan WALI KOTA DUMAI MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal | Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk: meningkatkan investasi di Dacrah; meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah; mendorong pengembangan ckonomi kerakyatan; dan mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.monagp

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan prinsip: a. b. c. d e kepastian hukum,; kesetaraan; transparansi; akuntabilitas; dan efekuf dan efisien.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi: a. b. a9 roa m= 0 kriteria Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; jenis usaha,; tata cara Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; hak, kewajiban, dan tanggung jawab; evaluasi dan pelaporan; jangka waktu dan frekuensi; dan pembinaan dan pengawasan.

(1)
(2)PENANAMAN MODAL

BAB II

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masyarakat dan/ atau. Investor dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana umum penanaman modal Daerah atau hasil kajian yang mempertimbangkan potensi Daerah dan nilai tambah di Daerah.

Pasal 6

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:

a.memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat; menyerap tenaga kerja; menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; memberikan’ kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; memberikan’ kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; berwawasan lingkungan dan berkelanjutan; pembangunan infrastruktur; melakukan alih teknologi; b. ¢. d. e f. ata

(1)
(2)
(3)melakukan industri pionor; melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi; industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah, dan/atau berorientasi ekspor.

Pasal 7

Pemberian Insentif dapat berbentuk:

a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
c.pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/ atau Koperasi di Daerah;
e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/ atau
f.bunga pinjaman rendah. Pemberian Kemudahan Investasi dapat berbentuk:
a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b.penyediaan sarana dan prasarana;
c.fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi,
d.pemberian bantuan teknis;
e.penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g.kemudahan investasi langsung konstruksi,
h.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
i.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j.kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; |. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/ atau
m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah. Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan daerah dan peraturan perundang-undangan. i. j. n.

BAB III

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah dapat mempriortaskan Pemberian Insenuf dan/atau Kemudahan Penamanam Modal untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat(l) terdiri atas: . usaha Mikro, Kecil, dan/atau Koperasi; . usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; . usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; . usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; . usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus; usaha vang terbuka dalam rangka penanaman modal yang mempriontaskan keunggulan Daerah;
1. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman modal dari Pemerintah Pusat; dan/ atau h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. al ™m™O OO o &

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Pasal 9

Tata cara Pembenian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor dilakukan melalui tahapan:

a.pengajuan permohonan;
b.verifikasi dan penilaian; dan
c.pelaksanaan pemberian.

Pasal 10

(1)Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan Pembcrian Insentif dan/ atau Kemudahan_Investasi mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota.
(2)Masyarakat dan/atau Investor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Masvarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan usaha baru, mengajukan permohonan yang memuat:
  1. 1.profil perusahaan;
  2. 2.rencana usaha; dan
  3. 3.bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
1. b.Masyarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat: profil perusahaan; kinerja perusahaan; rencana perluasan usaha; lingkup usaha; dan bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan.
2. c.Masyarakat dan/ atau Investor yang akan melakukan pengembangan usaha, mengajukan permohonan yang memuat: profil perusahaan; kinerja perusahaan; rencana pengembangan usaha; lingkup usaha; dan bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal yang dimohonkan. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Usaha Mikro dan Koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan’ yang memuat kebutuhan Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal. 3. 5. 2. 3. 5.

Pasal 11

Walikota dapat membentuk Tim untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi. Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wahkota. Venfikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dilakukan berdasarkan:
1. a.kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan
2. b.jenis usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)menentukan bentuk dan besaran Insentif dan/ atau Kemudahan Investasi yang akan diusulkan’ untuk diberikan kepada Masyarakat dan/ atau Investor. Bentuk dan besaran Insentif dan/atau.© Kemudahan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada banyaknya kriteria yang dipenuhi Masyarakat dan/atau Investor.

Pasal 12

Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal kepada Masvarakat dan/ atau Investor dilakukan setelah melalui verifikasi dan penilaian.

(2)Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal kepada masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil Verifikasi dan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).
(3)Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama;
2. b.alamat pemohon;
3. c.jenis usaha atau kKegiatan investasi; d.bentuk Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal;
4. e.jangka waktu Insentif; dan
5. f.hak dan kewajiban penerima Insentif dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…