DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 20 (dua puluh) Bab dan 29 (dua puluh sembilan) Pasal Diantaranya Ketentuan Umum; Arah Dan Sasaran Penanggulangan Kemiskinan; Strategi Penanggulangan Kemiskinan; Program Penanggulangan Kemiskinan; Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan; Kriteria Atau Indikator Kemiskinan; Verifikasi Dan Validasi Data Kemiskinan; Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan; Tkpkd; Hak Dan Kewajiban; Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Pendanaan; Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha; Larangan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya melaksanakan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengikutsertakan peran masyarakat dan dunia usaha, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Kota Dumai. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6307);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6.Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7.Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penglolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578). Dengan Persetujuan Bersama; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALI KOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN MASYARAKAT KOTA DUMAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Dumai.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
6.Kriteria Kemiskinan adalah sejumlah pertanda yang terdapat pada orang atau keluarga yang dapat dijadikan dasar untuk menggolongkan orang atau keluarga tersebut dalam golongan miskin atau tidak miskin.
7.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
8.Penduduk Miskin adalah seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, yang berdomisili di Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Daerah.
9.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah Penduduk Miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
10.Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
11.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk pengentasan kemiskinan di Daerah.
12.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang Pengentasan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
13.Rencana Aksi Tahunan adalah rencana kerja pembangunan Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejaheraan sosial.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Peraturan Daerah ini ber tujuan untuk:
1. a.meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Penduduk Miskin;
2. b.memperkuat peran Penduduk Miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;
3. c.mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan Penduduk Miskin dapat memperoleh kesempatan seluas- luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
4. d.memberikan rasa aman bagi kelompok Penduduk Miskin dan rentan miskin;
5. e.menurunkan jumlah Penduduk Miskin; dan
6. f.terjaminnya konsistensi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

Penanggulangan Kemiskinan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kesetiakawanan;
b.keadilan;
c.kemanfaatan;
d.keterpaduan;
e.kemitraan;
f.keterbukaan;
g.akuntabilitas;
h.partisipasi;
i.profesionalitas; dan
j.keberlanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.arah dan sasaran Penanggulangan Kemiskinan;
b.strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota;
c.program Penanggulangan Kemiskinan;
d.pelayanan terpadu Penanggulangan Kemiskinan;
e.kriteria atau indikator Kemiskinan;
f.verifikasi dan validasi data Kemiskinan;
g.pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan;
h.TKPKD;
i.hak dan kewajiban;
j.pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
k.pendanaan;
l.peran serta masyarakat; dan
m.larangan.

BAB II

ARAH DAN SASARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 5

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berpedoman pada dokumen perencanaan Daerah.

Pasal 6

Sasaran Penanggulangan Kemiskinan yaitu Penduduk Miskin yang termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan/atau data yang dikeluarkan lembaga resmi pemerintah yang telah dimutahirkan dalam data terpadu Program Penanggulangan Kemiskinan.

BAB III

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 7

Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

a.pendataan Penduduk Miskin secara akurat dan terpadu;
b.pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
c.peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
d.pengembangan dan peningkatan keberlangsungan usaha mikro milik masyarakat miskin;
e.penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan; dan
f.peningkatan dan pemanfaatan penggunaan teknologi informasi bagi kelembangan Penggulangan Kemiskinan.

BAB IV

PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 8

Program Penanggulangan Kemiskinan terdiri dari:

a.program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
b.program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
c.program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana kelurahan.

Pasal 9

(1)Program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi:
1. a.bantuan pangan dan sandang;
2. b.bantuan kesehatan;
3. c.bantuan pendidikan;
4. d.bantuan fasilitasi usaha masyarakat miskin; dan
5. e.bantuan perbaikan sarana dan prasarana perumahan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan program bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dapat diklasifikasikan berdasarkan:
1. a.pembangunan infrastruktur pendukung sosial ekonomi di kelurahan;
2. b.peningkatan kapasitas bagi masyarakat miskin;
3. c.pinjaman modal bagi keluarga miskin, pelaku usaha mikro melalui lembaga keuangan yang ditunjuk dengan syarat dan ketentuan yang tidak memberatkan;
4. d.bantuan sosial bagi rumah tangga sangat miskin; dan
5. e.bantuan pendidikan, pelatihan dan keterampilan.
(2)Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
1. a.masyarakat terlibat langsung dalam proses kegiatan;
2. b.pengelolaan program dilaksanakan melalui dan oleh kelembagaan masyarakat; dan
3. c.Pemerintah Daerah memberikan tenaga pendampingan.
(3)Program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan dengan pemberian bantuan modal usaha yang meliputi:
1. a.peningkatan permodalan bagi Penduduk Miskin dalam program pemberdayaan usaha ekonomi mikro;
2. b.perluasan akses program pinjaman modal jasa ringan oleh lembaga keuangan/perbankan bagi Penduduk Miskin;
3. c.peningkatan pemberian pinjaman dana bergulir; dan
4. d.peningkatan sarana dan prasarana usaha.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…