DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 3 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Ringkasan

Perda ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Prinsip dan Tujuan, Keperansertaan, Ruang Lingkup, Penyelenggaran, Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha dan Kelembagaan dan Koordinasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap Lansia perlu dihormati dan dibahagiakan dengan menempatkan keluarga sebagai basis utama yang didukung dengan sistem pelayanan dari masyarakat, dunia usaha dan Pemerintah Daerah, serta segenap pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian kepada Lansia;
c.bahwa setiap sistem pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada dirasakan kurang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif sehingga diperlukan upaya pengembangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Lanjut Usia;
13.Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia;
14.Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2018 Nomor 1 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Dumai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingakat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai
5.Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam) puluh tahun atau lebih.
6.Lansia Potensial adalah Lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
7.Lansia Tidak Potensial adalah Lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
8.Lansia Terlantar adalah Lansia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
9.Kesejahteraan Lansia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan para Lansia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10.Karang Wreda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lansia.
11.Panti Wreda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lansia yang terlantar.
12.Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
13.Pembinaan adalah upaya meningkatkan harkat dan martabat hidup Lansia sehingga gairah hidup tetap terpelihara, lewat organisasi atau perkumpulan khusus bagi para Lansia.
14.Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lansia Potesial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
15.Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lansia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
16.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
17.Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lansia untuk memperlancar moilitas Lansia.
18.Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
19.Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
20.Pelayanan Harian Lansia (Day Care Services) adalah suatu model pelayanan sosial yang disediakan bagi Lansia, bersifat sementara, dilaksanakan pada siang hari di dalam atau di luar panti dalam waktu maksimal 8 jam, dan tidak menginap, yang dikelola oleh Pemerintah atau Masyarakat secara Profesional.
21.Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II

ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesejahteraan Lansia diselenggarakan berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab.

Pasal 3

Penyelenggaraan kesejahteraan Lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, Non diskriminasi, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri dan kemartabatan, perlindungan dan pemberdayaan.

Pasal 4

Penyelenggaraan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan mental, kebutuhan sosial serta memberi perlindungan dan memberdayakan potensinya, sehingga Lansia memiliki kehidupan yang berguna, berkualitas dan dapat memperpanjang usia harapan hidup pada masa produktif, mencapai kemandirian serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

BAB III

KEPERANSERTAAN

Pasal 5

Setiap Lansia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 6

Setiap Lansia berperan serta dalam membimbing, menginspirasi, memotivasi dan mewariskan nilai-nilai luhur serta memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:

a.Lansia atau kelompok Lansia yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
b.Perorangan kelompok, keluarga, organisasi/lembaga dan badan usaha yang berjasa dalam upaya peningkatan kesejahteraan Lansia.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 8

(1)Peningkatan Kesejahteraan Lansia meliputi:
1. a.penyelengaraan, meliputi:
  1. 1.pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
  2. 2.pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan;
  3. 3.pelayanan kesehatan;
  4. 4.pelayanan kesempatan kerja;
  5. 5.pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  6. 6.bantuan sosial;
  7. 7.perlindungan sosial; dan/atau
  8. 8.pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
2. b.peran serta masyarakat dan dunia usaha; dan
3. c.kelembagaan dan koordinasi.
(2)Peningkatan Kesejahteraan Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, Pemerintah Daerah, masyarakat terutama berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepedulian terhadap Lansia.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

(1)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi Lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
(2)Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama keyakinannya masing-masing meliputi:
1. a.bimbingan ibadah dan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing;
2. b.penumbuhan rasa percaya diri, penghargaan dan perhatian/kepedulian dari keluarga dan masyarakat sekitar; dan/atau
3. c.penyediaan akses sarana dan prasarana pendukung peribadatan.

Pasal 10

(1)Pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan yang berbasis pada potensi dan pengalaman yang dimiliki oleh Lansia.
(2)Pelayanan pendidikan, pelatihan Konsultasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk pelatihan formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lansia.
(3)Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha beserta segenap pemangku kepentingan lainnya didorong agar menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan dalam rangka pelayanan pendidikan, pelatihan, konsultasi maupun pendampingan kepada Lansia.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…