DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Januari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 14 (empat belas) Bab dan 44 Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Perencanaan; Standar Reklame; Penyelenggara Reklame; Perizinan; Uang Jaminan Bongkar; Penataan, Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Reklame; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan reklame guna mendapatkan optimalisasi dan tercapainya keseimbangan antara aspek etika, aspek estetika, aspek sosial budaya, aspek ketertiban dan keamanan, aspek keselamatan, aspek kepastian hukum, aspek kemanfaaatan dan aspek pendapatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
c.bahwa salah satu upaya untuk menciptakan keindahan kota agar sesuai dengan estetika dan perkembangan daerah, serta meningkatkan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum maka diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan reklame di Kota Dumai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 10);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 Seri A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2019 Nomor 4 Seri B);
7.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
8.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Dumai.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam Penyelenggaraan Reklame sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
7.Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang sistematis meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penataan, penertiban, pengawasan dan pengendalian Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
8.Penataan Reklame adalah kegiatan untuk mengatur tata cara Penyelenggaraan Reklame guna mencapai optimalisasi ruang kota.
9.Pengendalian adalah upaya menjaga sebuah kawasan atau area peruntukan Reklame agar tetap terjamin keamanan, kenyamanan, keselamatan, ketertiban dan keindahan.
10.Bangun bangunan Reklame adalah Reklame yang terdiri dari seluruh bidang Reklame, berikut komponen struktur yang menyangganya.
11.Uang jaminan bongkar adalah uang titipan dari penyelenggara Reklame yang digunakan sebagai jaminan pembongkaran dan/atau pemulihan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya Reklame apabila penyelenggara Reklame melanggar ketentuan perizinan.
12.Titik Reklame adalah titik tempat Reklame didirikan atau ditempatkan pada suatu lokasi tertentu.
13.Pemanfaatan titik Reklame adalah pemanfaatan lahan atas Penyelenggaraan Reklame yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
14.Sarana dan prasarana milik daerah adalah tanah atau bangunan yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
15.Perletakan Reklame adalah tempat tertentu dimana titik Reklame ditempatkan.
16.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
17.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan, pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
18.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam hal dan menurut cara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti, yang dengan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
19.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNSD adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan Reklame berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan; dan
c.kepastian hukum.

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan tata ruang kota dengan memperhatikan estetika dan sosial budaya;
b.mewujudkan ketertiban, keamanan, keselamatan dan kepastian hukum dengan menerapkan standarisasi Reklame;
c.melindungi, mengendalikan dan melakukan pengawasanterhadap Penyelenggaraan Reklame; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Reklame dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.perencanaan;
b.jenis reklame;
c.penyelenggaraan reklame;
d.perizinan reklame;
e.jaminan biaya bongkar;
f.penataan, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame;
g.peran serta masyarakat;
h.larangan;
i.sanksi administratif;
j.ketentuan penyidikan;
k.ketentuan pidana; dan
l.ketentuan peralihan.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun perencanaan di bidang Reklame.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan aspek:
1. a.etika, estetika dan norma;
2. b.sosial budaya;
3. c.ketertiban dan keamanan;
4. d.keselamatan;
5. e.kepastian hukum;
6. f.kemanfaatan;
7. g.pendapatan; dan
8. h.rencana tata ruang wilayah.

Pasal 6

(1)Pola penyebaran perletakan Reklame didasarkan pada pewilayahan terdiri dari kawasan:
1. a.peruntukan Reklame;
2. b.Reklame terbatas; dan
3. c.tanpa Reklame.
(2)Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
1. a.peruntukan lahan;
2. b.fungsi bangunan;
3. c.kelas jalan;
4. d.simpangan jalan;
5. e.perlintasan kereta api; atau
6. f.status tanah.
(3)Kawasan tanpa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dipasang Reklame insidental.
(4)Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah reklame yang dipasang secara temporer dengan jangka waktu tertentu.

Pasal 7

(1)Pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dirinci menjadi titik-titik Reklame.
(2)Titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada:
1. a.sarana dan prasarana milik daerah; dan
2. b.di luar sarana dan prasarana milik daerah.

Pasal 8

(1)Pola penyebaran perletakan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan perletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dilakukan evaluasi.
(2)Pola penyebaran perletakan Reklame dan perletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perubahannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

(1)Setiap pemanfaatan titik Reklame pada sarana dan prasarana milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, dikenakan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
(2)Pengelolaan titik Reklame pada sarana dan prasarana milik daerah yang mempunyai nilai strategis dilakukan melalui mekanisme lelang dengan penetapan harga dasar lelang titik lokasi Reklame.
(3)Harga dasar lelang titik lokasi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan lokasi, kelas jalan, frekuensi penggunaan jalan, sudut pandang, ketinggian dan luas Reklame.
(4)Pengelolaan titik Reklame pada sarana dan prasarana milik daerah selain yang dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mekanisme permohonan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme lelang, harga dasar lelang, dan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Jangka waktu pemanfaatan titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…