DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini berisi 19 (sembilan belas) Bab dan 25 (dua puluh lima) Pasal dengan materi pokok yang diatur melilputi Ketentuan Umum; Pembentukan Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai; Susunan Organisasi Lembaga Adat Melayu Riau; Falsafah dan Asas; Tujuan; Bentuk dan Fungsi; Tugas Pokok; Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat; Peran Serta Lembaga Adat Melayu Dalam Pelestarian Budaya Daerah; Hubungan Kerjasama; Setia Amanah Adat; Tata Cara dan Upacara Adat; Pemartabatan dan Pelestarian Adat Budaya; Kekuasaan dan Keanggotaan; Pendanaan; Lambang, Tanda-Tanda Kebesaran, Gelar Kehormatan Dan Hari Besar Adat; Pembubaran; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan visi Riau di Kota Dumai;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Riau Kota Dumai. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tinggak II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
4.Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau:
12.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaga Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA DUMAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah daerah Kota Dumai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Dumai.
5.Fasilitas adalah upaya dalam bentuk penertiban kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
6.Lembaga adat adalah suatu oragnaisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu Pemerintah Daerah dan menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah.
7.Lembaga Adat Melayu Riau daerah yang selanjutnya disingkat LAM Riau daerah adalah Organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di Kota Dumai.
8.Pembinaan dan pengembangan, adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan- kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
10.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat mengembangkan mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
11.Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
12.Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar ialah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka.
13.LAM Riau Kawasan/Rantau adalah meliputi beberapa wilayah Kecamatan dan/atau antar Kecamatan.
14.LAM Riau Kepenghuluan/Pebatinan adalah meliputi beberapa wilayah kepenghuluan/pebatinan dan/atau antar penghuluan/pebatinan.
15.Masyarakat Melayu Riau adalah masyarakat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA DUMAI

Pasal 2

(1)Dalam rangka fasilitas, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya Melayu di masyarakat didirikan LAM Riau daerah untuk tingkat kota dan LAM Tingkat Kecamatan, Kelurahaan dan/atau yang disebut dengan nama lain.
(2)LAM Riau Kawasan/Rantau/Kepenghuluan/Pebatinan dapat dibentuk setelah mendapat persetujuan dari LAM Riau daerah.
(3)LAM Riau daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat
(3)dan ayat (4) di atas harus didaftarkan pada badan atau institusi yang berwenang pada setiap tingkatan:
1. a.memiliki kepengurusan pada setiap tingkatan;
2. b.memiliki nama, lambang dan tanda logo;
3. c.mempunyai kantor tetap; dan
4. d.syarat lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU

Pasal 3

(1)Susunan Organisasi LAM Riau daerah terdiri dari:
1. a.LAM Riau daerah berkedudukan di Ibukota daerah;
2. b.LAM Riau Kawasan/Rantau berkedudukan di Ibukota Kecamatan; dan
3. c.LAM Riau Kenegrian/Penghuluan/Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain berkedudukan di Kepenghuluan/Kelurahaan;
(2)LAM Riau daerah sebagaimana ayat (1) bersifat otonom.
(3)Bersifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau daerah.
(4)Susunan kepengurusan dan kepemimpinan LAM Riau daerah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LAM Riau daerah.

BAB IV

FALSAFAH DAN ASAS

Pasal 4

LAM Riau daerah berfalsafah Pancasila.

Pasal 5

LAM Riau daerah berasaskan Islam, bersendikan Syara’, Syara’ bersendikan Kitabullah.

BAB V

TUJUAN

Pasal 6

LAM Riau daerah dibentuk bertujuan untuk:

a.menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu;
b.melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyakat adat dan nilai sosial budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu Riau daerah; dan
c.mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat madani.

BAB VI

BENTUK DAN FUNGSI

Pasal 7

(1)LAM Riau daerah berbentuk konfederasi yaitu keterpaduan federasi-fedarasi dari Kabupaten/Kota, Kawasan/Rantau, Kepenghuluan/Pebatinan dan/atau yang disebut nama lain di daerah.
(2)Bentuk konfederasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah tangga LAM Riau daerah.

Pasal 8

LAM Riau daerah berfungsi:

a.sebagai payung panji bagi kelembagaan adat dan organisasi masyarakat baik kedaerahan atau kesukuan yang ada di daerah;
b.sebagai berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya Melayu;
c.mengemban, mengamalkan, memelihara, dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Riau daerah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
d.memantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat Melayu Riau daerah;
e.sebagai saringan masuknya nilai-nilai budaya luar dan menyerap nilai-nilai baik untuk kemaslahatan bersama yang tidak bertentangan dengan adat istiadat dan agama; dan
f.sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Riau daerah.

BAB VII

TUGAS POKOK

Pasal 9

(1)Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan-bahan serta data adat dan budaya melayu yang terdapat dalam daerah Riau yang serasi dengan hukum Syara’ dan hukum negara.
(2)Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu terhadap adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri Melayu dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(3)Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan Pemerintah.
(4)Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah Riau serta pelestarian nilai-nilai adat.
(5)Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat Melayu sesuai dengan rasa keadilan, kapatutan dan perundang-undangan yang berlaku.
(6)Memberi sanksi adat terhadap pelanggaran hukum adat yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat daerah, sesuai dengan ketentuan hukum adat.
(7)Membuat Keputusan Hukum Adat yang dijadikan rujukan bagi Organisasi Perangkat Daerah yang berkaitan dengan kebudayaan dan kearifan lokal.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT

Pasal 10

(1)Koordinasi pembinaan dan pengawasan atas pelastarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya Melayu masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah.
(2)Dalam usaha melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…