DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 25 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 77

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) bab dan 39 (tiga puluh sembilan) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pengendalian Pendirian Menara; Ketentuan Perizinan; Ketentuan Retribusi; Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informatika dan merupakan potensi daerah, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor154 Tambahan Lembaran NegaraNomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan LembaranNegaraNomor4247);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68Tambahan Lembaran NegaraNomor4275);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128 TambahanLembaranNegaraNomor 4146);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4532);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
15.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
16.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang PenyelenggaraanJaringan Telekomunikasi;
17.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 231);
18.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ((Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);
20.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri E);
21.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Dumai.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi dan informatika.
5.Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala PD adalah kepala organisasi perangkat daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang telekomunikasi dan informatika.
6.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai.
7.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Dumai.
8.Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai.
9.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
10.Menara telekomunikasi yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
11.Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.
12.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan Negara.
14.Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
15.Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
16.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
17.Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
18.Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampaipekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambarsipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
19.Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
20.Menara Telekomunikasi Kamuflase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena Base Transceiver Station (BTS) untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
21.Zona Penempatan Lokasi Menara adalah zona penempatan titik- titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan coverage area pada area potensi generated traffic dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular.
22.Jaringan telekomunikasi utama (backbone) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai centraltrunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (NRC) atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama kesentral telekomunikasi utama yang lain.
23.Barang Milik Daerah adalah barang yang dibeli atau yang diperoeh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
24.Menara mandiri adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya.
25.Menara teregang adalah menara telekomunikasi yang berdiri dengan diperkuat kabel-kabel yang diangkurkan pada landasan tanah dan disusun atas pola batang yang memiliki dimensi batang lebih kecil dari menara telekomunikasi mandiri.
26.Menara tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul- simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
27.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage).
28.Lokasi menara adalah tempat berdirinya menara meliputi area minimal daya dukung menara dan ruang yang berpotensi terkena dampak oleh keberadaan menara.
29.Rencana lokasi menara (cell plan) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah perencanaan jaringan selular yaitu potensi aktivitas pengguna layanan telekomunikasi selular pada setiap area dan ketersediaan kapasitas pelayanan pengguna yang ada.
30.Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku.
31.Izin Operasional Menara Telekomunikasi adalah Izin yang diberikan kepada penyelenggara menara telekomunikasi dalam rangka pengendalian menara telekomunikasi.

Pasal 2

Pengendalian menara bertujuan:

a.mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan tetap menjaga kualitas layanan telekomunikasi;
b.menjamin keamanan, keselamatan, dan kesehatan masyarakat di sekitar menara; dan
c.menjaga keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB II

PENGENDALIAN PENDIRIAN MENARA

Pasal 3

(1)Setiap pendirian menara dilakukan pengendalian dari aspek tata ruang, aspek keamanan, dan aspek kepentingan umum.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.penetapan zona;
2. b.pendirian menara;
3. c.penggunaan menara bersama; dan
4. d.penggunaanmicrocell.

Pasal 4

Jenis menara dibedakan berdasarkan:

a.lokasi pendirian menara;
b.penggunaan menara;
c.pemanfaatan menara; dan
d.struktur bangunan menara.

Pasal 5

(1)Jenis menara berdasarkan lokasi pendirian menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
1. a.menara yang dibangun pada wilayah pemukiman; dan
2. b.menara yang dibangun bukan pada wilayah pemukiman.
(2)Jenis menara berdasarkan penggunaan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari:
1. a.telekomunikasi seluler;
2. b.penyiaran; dan
3. c.telekomunikasi khusus.
(3)Jenis menara berdasarkan pemanfaatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari:
1. a.menara bersama; dan
2. b.menara mandiri.
(4)Jenis menara berdasarkan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri atas:
1. a.menara konstruksi 4 (empat) kaki;
2. b.menara konstruksi 3 (tiga) kaki; dan
3. c.menara konstruksi 1 (satu) tiang.

Pasal 6

Penetapan zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

a.zona menara; dan
b.zona bebas menara.

Pasal 7

Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan memperhatikan:

a.potensi ruang wilayah daerah yang tersedia berdasarkan rencana tata ruang;
b.letak strategis wilayah;
c.kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
d.kepadatan penduduk;
e.jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
f.kawasan keselamatan operasi penerbangan. Paragraf Kedua Zona Menara

Pasal 8

(1)Setiap pendirian menara wajib dilakukan di lokasi menara yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada zona menara yang berbentuk lingkaran dengan radius 400 m (empat ratus meter).
(3)Lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk rencana lokasi menara.
(4)Rencana lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dapat ditinjau kembali paling lama 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 9

(1)Zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)terdiri dari:
1. a.sub zona menara; dan
2. b.sub zona menara bebas visual.
(2)Sub zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adiperuntukkan bagi:
1. a.menara mandiri; dan
2. b.menara bersama.
(3)Sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan sub zona yang tidak diperbolehkan adanya menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Pendirian menara pada sub zona menara bebas visual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.pendirian menara dengan desain menara kamuflase; dan/atau
2. b.penempatan menara di lokasi yang tersembunyi.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai zona menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diatur dalam Peraturan Walikota. Paragraf Ketiga Zona Bebas Menara

Isi peraturan

Teks77PDFHirarki

Memuat teks peraturan…