Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab dan 32 (tiga puluh dua) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Kewenangan; Pembinaan; Pengawasan; Kelembagaan; Sistem Informasi; Kerja Sama; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Penutup.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyclenggaraan Jaminan Produk Halal dan/atau Aman. Mcngingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat I] Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604); S. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyclenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALI KOTA DUMAI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DAN/ATAU AMAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a 10. 11. 12. 13. 14. Daerah adalah Kota Dumai. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai. Perangkat Daerah adalah Perangkat Dacrah di lingkungan Pemerintah Kota Dumai. Majclis Ulama Indonesia yang selanjutnya_ disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendckiawan muslim. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal. Jaminan Produk Halal yang sclanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum tterhadap' kchalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmeuk, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam oleh Instansi, lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Produk Aman adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari segala penyakit atau gangguan- kesehatan’ dan_ terjamin kebersihannya. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnva telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum_ diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Label Aman adalah tanda kehigienitasan suatu produk. 2. 3. 6. 7. 8. V 15. 16. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.
Jaminan Produk Halal dan/atau Aman dimaksudkan sebagai:
Jaminan Produk Halal dan/atau Aman bertujuan untuk:
Ruang lingkup Jaminan Produk Halal dan/atau Aman meliputi: kewenangan; pembinaan; pengawasan,; kelembagaan; sistem informasi; kerja sama; dan peran serta masyarakat. a. b. ¢. d. e. f. b
BAB II
Dalam Jaminan Produk Halal dan/atau Aman Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Produk barang dalam rangka pelaksanaan perlindungan konsumen, jaminan higienis, pengujian mutu produk dan pengawasan produk beredar dan/atau jasa di Daerah.
BAB III
Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah wajib memenuhi standar halal dan/atau aman. Standar halal dan/atau aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi halal dan/atau aman yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dan/atau perintah penarikan Produk barang.
Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan Produk Halal dan/atau Aman, kepada:
Pembinaan kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilaksanakan kepada Pelaku Usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan Produk barang di Daerah untuk memenuhi kewajiban sebagai berikut:
Pembinaan kepada Pelaku Usaha produksi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dilaksanakan terhadap:
Pengadaan Bahan baku, Bahan tambahan, dan Bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, harus memenuhi standar halal dan/atau aman. Bahan baku, Bahan tambahan dan Bahan penolong produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: hewan; tumbuhan; mikroba; atau Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik. | ao oP
Membuka PDF…