DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri A) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 7 Seri A);
14.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 2 Seri A) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, dan angka 16 diubah dan ditambah angka 24, angka 25, angka 26, angka 27, angka 28 dan angka 29, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
6.Kepala Badan adalah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan air tanah.
10.Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11.Nilai perolehan air adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
12.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
13.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
14.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
15.Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
16.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan.
17.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
18.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
19.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
20.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir.
21.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
22.Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
23.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
24.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
25.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
26.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas Pajak yang telah ditetapkan.
27.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
28.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
29.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
2.Ketentuan Pasal 4 ayat (3) Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dasar pengenaan Pajak Ait Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPA).
(2)Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:
1. a.jenis sumber air;
2. b.lokasi sumber air;
3. c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
4. d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
5. e.kualitas air; dan
6. f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air.
(3)Besarnya nilai perolehan air tanah (NPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

3.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tarif pajak air tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

4.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Masa pajak air tanah adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.

5.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Setiap penyelenggaraan air tanah dalam wilayah daerah yang dilakukan oleh orang/badan atau kuasanya dalam hal pengurusan perizinan di dialihkan ke Pemerintah Provinsi Riau.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk.

6.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Setiap 1 (satu) bulan sekali wajib pajak wajib mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dengan lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Badan Pendapatan Daerah.
(2)Seluruh data yang diperoleh dari data isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dan dicatat dalam daftar wajib pajak dan kartu data, yang merupakan hasil akhir yang akan dijadikan sebagai dasar perhitungan dan penetapan pajak terutang.
(3)Bentuk dan tata cara pengisian formulir pendataan dan pendaftaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

7.Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Walikota dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk dan/atau Pegawai yang diberi surat perintah tugas berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)Wajib pajak yang diperiksa wajib:
1. a.memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
  1. 8.Ketentuan ayat (1) Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Walikota dan/atau Pejabat lain yang ditunjuk dan/atau Pegawai yang diberi surat perintah tugas berwenang melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu dan membongkar terhadap Pajak Air Tanah terpasang dan/atau menghentikan Pemasangan Pajak Air Tanah yang sedang berlangsung, apabila:
1. a.tidak membayar Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. b.dihapus; dan/atau
3. c.bertentangan dengan kepentingan umum.
(2)Hasil pemeriksaan, pembongkaran dan penurunan serta penghentian Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 8 Agustus 2019 WALIKOTA DUMAI, dto ZULKIFLI AS Diundang di Dumai pada tanggal 8 Agustus 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, dto HAMDAN KAMAL LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 1 SERI B NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.45.B/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH I. PENJELASAN UMUM. Bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk pembangunan. Pajak air tanah sebagai salah satu jenis pajak daerah harus dikelola dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dan Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah, maka perlu diadakan perubahan dan penambahan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…