DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini 7 (Tujuh) Bab dan 27 (Dua Puluh Tujuh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Jenis Dan Sumber Data; Prinsip Satu Data; Portal Dumai Satu Data; Penyelenggara Satu Data; Forum Dumai Satu Data; Penyelenggaraan Satu Data; Pemanfaatan Data; Kerjasama Dan Kemitraan; Pendanaan; Larangan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dumai Satu Data. b. d. . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statisuk (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3683); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 1] Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik lIndonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 14); 1 2. 3. 4. 5. 2

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419). 7. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALI KOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DUMAI SATU DATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. Daerah adalah Kota Duma. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Satu Data kota Dumai yang selanjutnya disebut Dumai Satu Data adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh pengguna data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data Pemerintah Daerah di lingkup Daerah. Portal Satu Data Kota Dumai, yang selanjutnya disebut Portal Dumai Satu Data adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses' melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang menycdiakan data dan informasi yang aktual, valid, reliabel, dan akuntabel serta terintegrasi dari berbagai entitas dalam lingkup Daerah. 5. 6. 7.

8.Forum Satu Data Kota Dumai yang selanjutnya disebut Forum Dumai Satu Data adalah media komunikasi, koordinasi dan. sinkronisasi lintas sektoral instansi di seluruh wilayah Kota Dumai dalam rangka pelaksanaan Satu Data.
9.Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi atau situasi. 10.Data Statistik adalah informasi berupa angka tentang karakteristik (cim-ciri khusus) suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis. 11.Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi. 12.Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang ke- bumi-an. 13.Informasi Geospasial Dasar adalah Informasi Geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau’ diukur_ dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama. 14.Informasi Geospasial Tematik adalah Informasi Geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu. yang dibuat mengacu' pada Informasi Geospasial Dasar. 15.Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu’- informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data. 16.Pembina Data adalah Instansi vertikal yang melaksanakan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Dumai Satu Data; 17.Pembina Data Statistik adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Statistik, yaitu Badan Pusat Statistik Kota Dumai. 18.Pembina Data Geospasial adalah Pembina Data yang melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Data Geospasial, yaitu) Badan Informasi Geospasial. 19.Produsen Data Kota Dumai yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah seluruh Perangkat Dacrah yang bertugas memproduksi dan/atau menghasilkan data sesuai urusan tugas dan kewenangannya. 20.Koordinator Satu Data yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Perangkat Daerah yang bertugas mengkoordinasikan Forum Dumai Satu Data dan menjalankan fungsi kesckretariatan Penyelenggaran Dumai Satu Data, yaitu Perangkat Dacrah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai. 21.Wali Data Kota Dumai yang selanjutnya disebut Wali Data adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika Kota Dumai. 22.Wali Data Pendukung adalah merupakan unsur dukungan dan pembantuan tugas Wali Data, yaitu Perangkat Daerah yang ditunjuk dan ditetapkan menurut kebutuhan dan bersifat mendesak. 23.Pengguna Data adalah Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data. 24.Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi tingkat kota dan Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah dalam rangka mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Dumai Satu Data bertujuan untuk:

a.memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
b.mewujudkan’ ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan; c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan d. mendukung sistem statistik nasional yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)jenis dan sumber data; prinsip satu data; portal satu data; penyelenggara satu data; penyelenggaraan satu data; forum satu data; pemanfaatan data; kemitraan dan kerja sama; pengendalian; dan pendanaan. b. e. f.

BAB II

JENIS DAN SUMBER DATA

Pasal 5

Data yang dikelola terdiri atas Data Statistik dan Data Geospasial yang dihasilkan_ oleh Perangkat Daerah yang berkenaan’ dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan. Data Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:
1. a.Statistik Dasar;
2. b.Statistik Sektoral;
3. c.Statistik Khusus. Data Gceospasial scbagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:
1. a.Informasi Geospasial Dasar; dan
2. b.Informasi Geospasial Tematik. Selain data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),data dikelompokkan dalam:
3. a.Data yang dapat dipublikasikan; dan
4. b.Data yang bersifat rahasia. Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik. BAB IIT PRINSIP SATU DATA

Pasal 6

Dumai Satu Data harus dilakukan berdasarkan prinsip:

a.data yang dihasilkan oleh produsen data harus b. memenuhistandar data; data yang dihasilkan oleh produsen data harus memiliki meta data;

(1)
(2)
(3)
(4)
(9)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhikaidah interoperabilitas data; dan data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk. d.

Pasal 7

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhistandar data. Standar data sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)adalah standar yang mendasari data tertentu dan terdiri atas:
1. a.konsep;
2. b.definisi;
3. c.klasifikasi;
4. d.ukuran; dan
5. e.satuan. Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ide yang mendasari data dan tujuan data tersebut diproduksi. Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada penjelasan tentang data yang memberi batas atas atau secara jelas membedakan arti dan cakupan dari data tertentu dengan data yang lain. Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengacu pada penggolongan secara sistematis kedalam kelompok atau kategori dalam data berdasarkan kriteria yang telah disepakati atau dibakukan secara luas. Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mengacu pada unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan sesuatu. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan jumlah tunggal tertentu dalam data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sesuatu sebagai sebuah keseluruhan. Ketentuan mengenai standar data berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 1nr

Pasal 8

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi tentang data. Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah informasi dalam struktur dan format yang baku.

(3)
(4)
(9)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)Struktur yang baku_ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang data yang harus dicakupdalam Metadata. Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata. Ketentuan mengenai penggunaan metadata dilaksanakan ssuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus memenuhi prinsip interoperabilitas data. Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesiapan data untuk dibagi-pakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi. Agar dapat dibagi-pakaikan antar sistem elektronik sebagaimanadimaksud pada ayat (2), Data harus:

a.konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
b.disimpan dalam format terbuka yang mudah dibaca sistem elektronik. Ketentuan mengenai interoperabilitas data dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Data yang dihasilkan oleh produsen data harus menggunakan kode referensi yang tersedia di Portal Satu Data. Kode referensi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)merupakan tanda 0Oberisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas sebuah data yang bersifat unik. Ketentuan mengenai kode referensi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PORTAL DUMAI SATU DATA

Pasal 11

Portal Dumai Satu Data dikelola oleh Wali Data untuk diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…