DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 8 (delapan) Bab dan 27 (dua puluh tujuh) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor; Pengaturan Jaringan Lintasan; Pembinaan dan Pengawasan; Kewajiban dan Larangan; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyclenggaraan Angkutan Barang di Jalan; . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara1 Republik Indonesia Tahun 1945; . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 19992. tentang Pembentukan kKotamadya Daerah Tingkat IT Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829); . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang3. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); . Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu4. Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan Jalan (Lembaran Negara’ Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3594), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penvelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642}; Peraturan Menten’ Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157). 6. 7. a Dengan Persetujuan; DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Menetapkan DAN WALI KOTA DUMAI MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN. BAB | KETENTUAN UMUM Pasal | Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. Daerah adalah Kota Dumai. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Iembaga_perwakilan rakyat dacrah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dacrah. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai. Jalan Kota adalah jalan dalam wilayah Kota Dumai yang menjadi kewenangan Walikota untuk melakukan perencanaan, pembangunan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas menurut_ ketentuan peraturan perundang-undangan. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. 6. 7. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan vang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan diatas rel. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran., Mobil Barang adalah Kendaraan’ Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang. Alat penimbangan adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan bermotor yang dapat dipasang secara tetap atau dapat dipindah-pindah yang berfungsi untuk menimbang kendaraan bermotor guna mengetahui berat kendaraan beserta muatannya. Persyaratan teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, pemuatan atau daya angkut, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor. Laik Jalan adalah persyaratan minimum _— suatu kendaraan yang harus’ dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan’ lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan. Muatan sumbu adalah jumlah tekanan roda-roda pada suatu sumbu yang menckan jalan. Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) adalah _berat maksimum kendaran bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau tanda samping. Barang umum adalah bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat. Barang Berbahaya adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun__ tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Barang khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus, meliputi barang curah, barang cair, barang yang memerlukan fasilitas pendinginan, tumbuh-tumbuhan, hewan hidup dan barang khusus lainnya. Plakat atau Label Barang Berbahaya adalah informasi mengenai Barang Berbahaya yang berbentuk belah ketupat yang harus dipasang pada bagian luar kendaraan dan bagian luar kemasan sesuai dengan standar pengangkutan Barang Berbahaya internasional. Alat berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah- pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat (MST) dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang ditetapkan. Awak Kendaraan adalah pengemudi, pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu pengemudi. 8. 9. 23.Peti Kemas adalah bagian dari alat angkut yang berbentuk kotak serta terbuat dari bahan yang memenuhi syarat, bersifat permanen dan dapat dipakai berulang-ulang, vang memiliki pasangan sudut serta dirancang secara khusus untuk memudahkan angkutan barang dengan satu atau lebih moda transportasi, tanpa harus dilakukan pemuatan kembali. 24.Pemerniksaan adalah serangkaian’ tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, peruntukkan kendaraan, kesesuaian kelas jalan yang dilalui dengan kelas jalan yang diizinkan, serta tata cara pemuatan atau daya angkut, pembongkaran dan pengangkutan.
25.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tundak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26.Jaringan lintas merupakan kumpulan dan lintas-lintas yang menjadi satu’ kesatuan jaringan pelayanan angkutan barang.

Pasal 2

Maksud dilaksanakannya penyelenggraan angkutan barang di jalan adalah untuk” meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya penyelenggaraan angkutan barang di jalan adalah mewujudkan penyelenggraan angkutan barang di jalan yang aman, selamat, lancar dan tertib.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: angkutan barang dengan kendaraan bermotor; pengaturan jaringan jalan; pembinaan dan pengawasan; kewajiban dan larangan; penyidikan; dan sanksi pidana. a. b. mono

BAB IL

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

(1)Angkutan Barang dengan menggunakan Kendaraan Bermotor harus menggunakan Mobil Barang.
(2)Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mobil bak muatan terbuka;
2. b.mobil bak muatan tertutup;
3. c.mobil tangki; dan
4. d.mobil penarik.
(3)Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.angkutan barang umum; dan
2. b.angkutan barang khusus.

Pasal 6

(1)Angkutan Barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a merupakan Angkutan Barang pada umumnya yang tidak berbahaya dan_ tidak memerlukan sarana khusus.
(2)Barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: muatan umum; muatan logam; muatan kayu; muatan yang dimasukkan ke palet/dikemas; kendaraan dengan tutup gorden samping; dan kaca lembaran. a. b. ¢. d. e. f.

Pasal 7

Angkutan barang umum mempunyai_ kriteria_ sebagai benkut:

a.prasarana jalan yang dilalui memenuhi kelas jalan; b. tersedianya tempat membongkar dan memuat barang; dan
c.dilayani dengan kendaraan bermotor jenis mobil barang.

Pasal 8

Mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47huruf c wajib memenuhi:

a.memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan bukti lulus uji; b. dilengkapi dengan surat muatan barang;
c.mencantumkan dengan jelas nama pcerusahaan yang melekat pada badan kendaraan samping kiri, kanan, dan belakang, untuk kendaraan bermotor umum;
d.menyediakan kotak obat lengkap dengan isinya
e.jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard;dan
f.memenuhi standar pelayanan minimal angkutan barang. an

Pasal 9

Pengangkutan barang khusus scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukannya. Barang khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diklasifikasikan atas:

a.barang curah;
b.barang cair;
c.barang yang memerlukan fasilitas pendinginan;
d.tumbuh-tumbuhan dan hewan hidup; dan
e.barang khusus lainnya.

Pasal 10

Pengangkutan barang khusus harus memperhatikan hal sebagai berikut : a. b. Cc. prasarana jalan yang dilalui memcnuhi kelas jalan; tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar barang; dan menggunakan mobil barang khusus sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 11

Pengangkutan peti kemas dilakukan dengan kendaraan khusus pengangkut peti kemas.

Pasal 12

Angkutan peti kemas mempunyai kriteria sebagai berikut: a. b. c. menggunakan Mobil Barang sesuai dengan spesifikasi dan peruntukannya; prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan; tersedianvya fasilitas perlengkapan memuat bongkar muat pada tempat yang tidak menggangu keamanan, keselamatan, kelancaran, serta ketertiban lalu lintas dan masyarakat di sekitarnya; . batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan d. ketentuan peraturan perundang-undangan; . mMemarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan¢. terpisah dan parkir kendaraan angkutan orang; dan memiliki tanda khusus untuk kendaraan Pcti Kemas yang mengangkut Barang Berbahaya. f.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…