DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2019

Nomor: 7
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri A) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri A);
14.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 4 Seri A) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 8, angka 21, angka 22 dan angka 23 diubah dan ditambah angka 29 dan angka 30, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5.Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
6.Kepala Badan adalah adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
7.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9.Kas daerah adalah kas daerah Kota Dumai.
10.Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga Motel, Losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, Pesanggrahan, Rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
11.Pajak Hotel adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
12.Pengusaha Hotel adalah orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha hotel untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
14.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
15.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20.Surat Tagihan Pajak Daerah yang disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.
21.Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang harus dimiliki oleh setiap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan.
22.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD.
23.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan/atau STPD terhadap pemotongan atau pungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
25.Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir.
26.Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
27.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
28.Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu, membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerahdan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
29.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
30.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan nama pajak hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
(2)Objek Pajak Hotel adalah sebagai berikut:
1. a.pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan dipungut bayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberi kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan;
2. b.pelayanan yang disediakan oleh orang pribadi atau badan yang menyediakan jasa sewa rumah kos dan /atau sejenisnya dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar.
(3)Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point a adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, sewa ruangan, aula dan /atau ballroom dan fasilitas sejenis lainya yang disediakan atau dikelola Hotel.
(4)Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)adalah:
1. a.jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
2. b.jasa sewa apertemen, kodominium, dan sejenisnya;
3. c.jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
4. d.jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sosial lainya yang sejenis; dan
5. e.jasa biro perjalanan wisata, pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 ditambah 1 yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
(2)Apabila Wajib pajak tidak memungut pajak yang seharusnya dikenakan kepada konsumen, maka jumlah pembayaran yang diterima sudah termasuk (include) pajak hotel.

4.Ketentuan Pasal 9 ditambah 1 ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.
(2)Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak bersadarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.
(3)Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan berdasarkan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
(4)Wajib Pajak wajib memungut pajak hotel.

5.Ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
1. a.SPPT;
2. b.SKPD
3. c.SKPDKB;
4. d.SKPDKBT;
5. e.SKPDLB;
6. f.SKPDN; atau
7. g.pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
(2)Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SSPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(3)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan Keberatan atas Ketetapan Pajak secara Jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran Ketetapan Pajak tersebut.
(4)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
(5)Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diterima, harus memberi keputusan.
(6)Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak terutang.
(7)Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
(8)Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 8 Agustus 2019 WALIKOTA DUMAI, dto ZULKIFLI AS Diundang di Dumai pada tanggal 8 Agustus 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, dto HAMDAN KAMAL LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 3 SERI B NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.47.B/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL I. PENJELASAN UMUM. Bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipergunakan untuk pembangunan. Pajak hotel sebagai salah satu jenis pajak daerah harus dikelola dan dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pajak hotel terdiri dari berbagai macam yang telah menjadi objek pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Sehubungan dengan adanya potensi pajak dalam hotel melekat yang belum dapat dipungut maka perlu diadakan perubahan dan penambahan objek pajak hotel melekat yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…