Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2021
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Perwal ini menetapkan perubahan APBD TA 2021
Perwal ini menetapkan perubahan APBD TA 2021
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2021. a. b. c. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), 2. 3. 4. 5. 8. 9. . “Undang-Undang Nomor 33 Tahun '2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ' 6. (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,: 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), : 'Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah: 'Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7. 2009 Nomor 130,:Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5. ' Nomor 5049), | ' Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan “Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor '244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) : sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 'Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran /Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem N U Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 ““COVID-19) dan/atau Dalam RangkaMenghadapi Ancaman yang: Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem - 'Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik . Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516), 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan F 'Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran | Negara Republik Indonesia. Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan "Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) 11. “Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan. Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah ''dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 0 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan ' Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340),
55 Tahun 2005 . Tentang Dana: 'Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 -.Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575),
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuanih .Keuangan Partai ' Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik ' “Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali .terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 'tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 .Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177), Sati Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara 'Pelaksanaan Tugas. dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah -di Wilayah Provinsi Riau. . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, “Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), | 3s Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar “Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 'Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik “Indonesia Nomor 5165): 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak : Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan: si | Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia 17 18. 19. Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), | . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19tentang Pengelolaan: Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 42), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang : . Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara - Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754): 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang. Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah P n dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 120 Tahun 2019 ..tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80. 9 20. Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita 1 | : Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157), : Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang : (Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan “'dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik . | 21. Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067), Ka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang 'Tata Cara: Penghitungan,: Penganggaran . dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, ' Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun . ' :2018 Nomor 630): 22. “Pedoman Penyusunan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 64 Tahun : 2020 tentangn ''Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 23. 24. 2020 Nomor 888), 'Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang . Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), “ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata 'Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah: Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah , Rancangan Peraturan Daerah 'tentang Perubahan Anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah, — Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran ... Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan ' “Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 25. 26. Nomor 431), “Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok- 'Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D), 'Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2021 tentang 6 . “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 0 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri A), : . | Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI :| - dan WALI KOTA DUMAI : MEMUTUSKAN: ' Pasall Dalam Peraturan Daerahini yang dimaksud dengan:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
6 7 8 9 (Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Dumai. . 'Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai. Asisten adalah Asisten Sekretariat Daerah Kota Dumai. . 'Camat adalah Camat dalam Wilayah Kota Dumai. | 10. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan 'Pemerintah Daerah Kota Dumai. |
13..Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang 'selanjutnya disingkat DPA-PD adalah merupakan dokumen“yang: memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang ' digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran. hp n
APBD: Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp.1.280.641. 689.014 - bertambah sebesar Rp.211.108: 694.309 sehingga menjadi Rp. 1.491.750.383.323 dengan rincian |sebagai berikut: n a. 'pendapatan daerah:
Rp. 1. 181.028.560.529 . '2.'bertambah —Rp. 115.240.512.821 jumlah pendapatan daerah setelah —Rp.1.296.269.073.350 . perubahan 0 KN BN b. belanja daerah:. :
pembiayaan daerah: 1. penerimaan pembiayaan: Ta Kn ca) semula |“Rp. 99.613.128.485 'b). bertambah NN (Rp. 95.868.181.488 . jumlah pembiayan daerah setelah Rp. 195.48 1.309.973 'perubahan ” ' :| '
- ». ib) bertambah | Rp. - “jumlah pengeluaran pembiayaan Ta Rp. -. | setelah perubahan Ma || . jumlah pembiayaan neto setelah . Rp. 195.481.309.973 “perubahan Pa Ta po : “ sisa lebih pembiayaan anggaran . : — Rp. 37.388.026.451 . setelah perubahan Pasl 3 | Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, . bersumber dari:
Do pa Ka “1. semua. C0 Rp. 795.339.433.918
Pa |an Na
915.860.000 jumlah lain-lain pendapatan daerah NN Rp. 40.879.460.000 | yang sah setelah perubahan | " NN | |
1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 . 'huruf a, bersumber dari: - 'a. pajak daerah: . po 25. . "
jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 177.480.200.000 'b. retribusi daerah: - (1. semula | : ag Rp. 39.199.304.600 —. 2. bertambah 0 “Rp. 911.875.500 jumlahretribusi daerah setelah —— . Rp. 40.111.180.100 “perubahan |2 “ 'c. 'hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan: “1. semula TN Rp. 2.600.830.961
'setelah perubahan n 'd. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, aa |.
huruf b, .. bersumber dari:
- 58.209.269.207 jumlah transfer pemerinatah pusat —.. Rp. 772.049.363.425 setelah perubahan -b. transfer antar daerah: Ma |
81.499.339.700
BN Rp. 27.375.606.914 'jumlah transfer antar daerah. 0 Rp. 108.874.946.614 setelah perubahan . Nan :
.a. pendapatan hibah:
| h Rp. -
- Rp.- | 'b. Dana darurat: | . |
3. | Rp.- . 2. bertambah Rp. - jumlah dana darurat setelah perubahan Rp. - —.c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan . .perundangan-undangan:
Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: a. belanja operasi: | NN NN
Tan oi | “1. semula: Pa TN Rp. 165.619.072.594 “ 2. bertambah “Rp. 68.846.420.710 . —.jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 234. 465.493.304
“ an TN |
256 ' - 2. bertambah | .. Rp. 4.349.018.803 jumlah belanja tidak terduga setelah “Rp. 11.435.077.059 perubahan d. belanja transfer: Tn
-
(1).Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf £ a, terdiri atas: |a. belanja pegawai:
—.
| 1, semula
“1. semula
“- perubahan . 'e. hibah: Lo11. semula . 2. berkurang .. —. Jumlah belanja hibah setelah perubahanan 3 'belanja bantuan sosial:
Perubahan Rp. “Rp... 596.120.076.218 44.664.931.726 Rp. Rp. Rp. 640.785.007.944 436.228.936.807 92.362.072.314 Rp. | Rp. 528.591.009.121. .: Rp Rp. Rp Rp. Rp. Rp “Rp. 41.198.492.109 2.112.722.665 Rp. 39.085.769.444 Rp. '90.000.000 Rp. 90.000.000 Rp. 1 n f h 2.Belanja .modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: “a. belanja modal tanah: “1. semula. 2. berkurang |. jumlah belanja modal tanah setelah ' perubahan b. 'belanja modal peralatan dan mesin:
mesin setelah perubahan
L.11. semula
jumlah belanja modal jalan, jaringan, 'dan irigasi setelah perubahan 72.000.000 Rp: Rp. : Rp... 52.581.660 “Rp. 19.418.340 “Rp. 70.425.809.960 “Rp... 34.509.607.435 Rp. 104.935.417.395 | Rp. 36.129.779.706 ' Rp... 21.030.860.713 57.160.640.419 Rp. 48.549.426.913: Rp. . 14.218.072.720 Rp. h 62.768.399.633 .e. belanja modal aset tetap lainnya: ' '1. semula Tg —— Rp. 10.442.056.015:
Tn Rp. “0
| 'a.isemula TN |O Rp. 7.086.058.256 “b. bertambah. |
perubahan.
po Rp.-' |perubahan 2 -
£.
| Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas: |
Tg Tg . “1, semula Rp. 99.613.128.485 »
Rp. 195.481.309.973 perubahan Ta “'
Rp. - . '2. bertambah . pa Rp. - “jumlah belanja pengeluaran pembiayaan —Rp.- setelahperubahan | Pasal 8 ) “Penerimaan Pembiayaan sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 7 'huruf a, terdiri atas: |. :a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
oh
- '2. bertambah NN 00000 Rp. - Rp. - n
“setelah perubahan- | jumlah Pencairan dana cadangan | Rp. -. setelah perubahan . hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan:
-
penerimaan pinjaman daerah: .
setelah perubahan . penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah: 1. semula 5 Rp. -
- pinjaman daerah setelah perubahan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan. peraturan perundang-undangan,
- | jumlah penerimaan pembiayaan lainnya Rp.- sesuai dengan ketentuan peraturan .perundang-undangan setelah perubahan Aa Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ihuruf b, terdiri atas: pembentukan dana cadangan:
- 2. bertambah — Rp.- jumlah Pembentukan dana cadangan —Rp.- setelah perubahan . penyertaan modal daerah:
Rp.- jumlah penyertaan modal daerah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo:
- jumlah pembayaran cicilan pokok utang Rp. - yang jatuh tempo setelah perubahan . pemberian pinjaman daerah:
-
|| to Rp. - jumlah meraberian pinjaman daerah . Rp. - 'setelah perubahan . 'pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan. aa peraturan perundang-undangan:1. semula ANN Rp. -
Rp.- : jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya Rp. - sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. e. “Pasal 9 (1).Dalam: keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan kepala daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan | . pengeluaran yang “belun tersedia anggarannya dan/atau . pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan " daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD “Tahun nggaran 2021. - Pp
La. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/ atau —“Kejadian luar biasa, 'b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau :c. kerusakan sarana/ prasarana yang .dapat menggagu kegiatan— pelayanan publik. :
'a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat |yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggran berjalan, .
wajib,
| Pasal 10 'Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan Belanja “Daerah .. sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang. merupakan bagian tidak terpisahkan dari.Peraturan Daerah Kota ” Dumai ini terdiri dari: . 'a. LampiranI . : Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut pa Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan |Pembiayaan,: “b. LampiranII — : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi. pa Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan pi Organisasi,
Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan — Ka Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, . Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta NNPEN 0. Keluaran, . :
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara, v
Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk: Pe Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, —
pada. Rencana Pembangunan Jangka. Menengah Daerah dengan f Rancangan Perubahan APBD,
Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.
Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 26 Oktober 2021 WAFI KOTA DUMAI, PAISAL Diundangkan di Dumai pada tanggal 26 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, INDRA GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 3 SERI A NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.52.A/2021)
Membuka PDF…