DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
8.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
9.Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Pemerintah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 1 Seri D). Dengan Persetujuan Bersama: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI Dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA NOMOR 17 DUMAI TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri B) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Dumai.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Dumai.
3.Walikota adalah Walikota Dumai.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.
6.Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.
7.Kepala Badan Penaggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kelas A adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemadam Kebakaran Kelas A Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Dumai.
9.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
10.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Dumai.
11.Izin Tempat usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota atas kegiatan usaha kepada orang pribadi atau badan yang tidak menimbulkan bahaya polusi, gangguan dan kebakaran.
12.Alat Pemadam adalah alat/benda untuk memadamkan kebakaran.
13.Alat Perlengkapan Pemadaman, adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran seperti, jenis kimia, busa, CO2, atau gas drypowder, ember, karung goni, sekop dan lain-lain.
14.Bangunan Industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai segala macam kegiatan kerja untuk produksi.
15.Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja yaitu:

a.pertemuan umum;
b.kantor;
c.hotel dan sejenisnya;
d.tempat hiburan;
e.rumah sakit, klinik dan sejenisnya;
f.pabrik;
g.gudang;
h.terminal;
i.tempat Penimbunan Bahan Bakar;
j.pusat perbelanjaan;
k.lembaga pemasyarakatan;
l.toko dan sejenisnya;
m.tempat pendidikan;
n.tempat peribadatan;
o.panti asuhan;
p.rumah makan dan sejenisnya; atau
q.tempat lainnya yang menggunakan alat pemadam kebakaran.
1. 16.Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai dan atau layak untuk kediaman orang.
2. 17.Bangunan campuran adalah jenis-jenis bangunan yang tidak termasuk pada angka 13 di atas.
3. 18.Daerah Kebakaran adalah daerah terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak + 50m (lebih kurang lima puluh meter) dari titik api kebakaran terakhir.
4. 19.Daerah bahaya kebakaran adalah daerah terancam kebakaran terakhir.
5. 20.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terpatas, perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha-usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. 21.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. 22.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
8. 23.Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. 24.Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan atau di pergunakan oleh orang pribadi atau Badan.
10. 25.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. 26.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
12. 27.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
13. 28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. 29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. 30.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. 31.Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
17. 32.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standard pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
18. 33.Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti satu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
19. 2.Ketentuan Pasal 22 dihapus.

Pasal 22

(1)Dihapus.
(2)Dihapus.
(3)Dihapus.
(4)Dihapus.
(5)Dihapus.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Dihapus.

3.Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1)Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran.
(2)Besaran tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan obyek Retribusi yang digunakan oleh subjek retribusi.
(3)Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan sebagai berikut:
1. a.Retribusi Pemeriksaan Racun Api jenis Dry Chemical Powder, CO2, FOAM dan jenis lainnya terhadap bangunan dan ruang:
  1. 1.racun api ukuran 1 (satu) sampai dengan 2 kg (dua kilogram) sebesar Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah pertabung pertahun;
  2. 2.racun api ukuran 3 (tiga) sampai dengan 6 kg (enam kilo gram) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertabung pertahun;
  3. 3.racun api ukuran 7 (tujuh) sampai dengan 9 kg (sembilan kilo gram) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertabung pertahun; dan
  4. 4.racun api ukuran > 9 kg (lebih besar dari sembilan kilo gram) sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) pertabung pertahun;
2. b.Retribusi pemeriksaan hydrant dan gedung pertahun:
  1. 1.hydrant pilar perhalaman pertitik sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertahun;
  2. 2.hydrant box pertitik sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertahun; dan
  3. 3.pompa hydrant perunit sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pertahun;
3. c.Retribusi Pemeriksaan Alat Proteksi Penanggulangan Kebakaran dihitung berdasarkan jenisnya pertahun:
  1. 1.smoke detektor pertitik sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) pertahun;
  2. 2.head detector pertitik sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) pertahun;
  3. 3.break glass Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah pertahun);
  4. 4.lampu indikator sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertahun;
  5. 5.seamase conection sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah pertahun;
  6. 6.sprinkler pertitik sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) pertahun; dan
  7. 7.panel alarm control perunit sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertahun;
4. d.Retribusi Pemeriksaan Racun Api terhadap kendaraan umum pertahun:
  1. 1.mobil penumpang umum dengan ukuran racun api 1 (satu) sampai dengan 2 kg (dua kilogram) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertabung pertahun;
  2. 2.mobil bus umum dengan ukuran racun api 1 (satu) sampai dengan 2 kg (dua kilogram) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertabung pertahun;
  3. 3.mobil bus khusus dengan ukuran racun api 1 (satu) sampai dengan 2 kg (dua kilogram) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertabung pertahun;
  4. 4.mobil truck umum dengan ukuran racun api 1 (satu) sampai dengan 2 kg (dua kilogram) sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) pertabung pertahun;
  5. 5.mobil truck tidak umum ukiran racun api 1 (satu) sampai dengan 2 kg (dua kilogram) sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) pertabung pertahun;
  6. 6.mobil pick up/taxi dengan ukuran racun api 1 (satu) sampai dengan 2 kg (dua kilogram) sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pertabung pertahun; dan
  7. 7.mobil tanki/bbm/cpo/gas dengan ukuran racun apai 3 (tiga) sampai dengan 9 kg (sembilan kilogram) sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pertabung pertahun.
  8. 4.Ketentuan ayat (3) Pasal 49 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka.
(2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.
(4)Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, dapat melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan, dalam hubungan dengan persyaratan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
(2)Apabila terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup, maka Walikota dapat memerintahkan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mengadakan penelitian dan pengujian.
(3)Semua pembiayaan pelaksanaan tugas tersebut pada ayat (1, menjadi tanggung jawab pemilik yang bersangkutan.

6.Ketentuan ayat (1) dan (2) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

(1)Setiap alat Pencegah Pemadam Kebakaran harus diperiksa secara berkala yaitu setahun sekali dan jika dianggap perlu dapat dilakukan pemeriksaan sewaktu- sewaktu dengan atau tanpa pemberitahukan terlebih dahulu oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)Petugas sebagaimana bunyi ayat (1) harus memakai tanda pengenal khusus disertai Surat Tugas yang ditandatangani Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

7.Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

Setiap alat pemadam yang telah digunakan dan yang telah habis limitnya harus segera dilaporkan pada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk pengisian kembali.

8.Ketentuan Pasal 66 dihapus.

Pasal 66

Dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai. Ditetapkan di Dumai pada tanggal 8 Agustus 2019 WALIKOTA DUMAI, dto ZULKIFLI AS Diundangkan di Dumai pada tanggal Agustus 2019 Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI, dto HAMDAN KAMAL LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2019 NOMOR 2 SERI C NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI PROVINSI RIAU (8.49.B/2019) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN I. PENJELASAN UMUM. Bahaya kebakaran di Kota Dumai dewasa ini merupakan suatu bahaya yang harus ditanggulangi secara menyeluruh dan terus menerus. Dalam era Pembangunan Otonomi Daerah dewasa ini kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat mempengaruhi pola tingkah laku manusia dan perkembangan Kota Dumai. Pesatnya pembangunan Kota Dumai saat ini menyebabkan tingginya angka pertambahan penduduk, ini disebabkan oleh banyaknya pendatang dari luar daerah untuk mencari penghidupan ke Kota Dumai, sehingga pembangunan pemukiman tidak lagi mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, untuk itu perlu perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah Kota Dumai dalam penataan pemukiman penduduk untuk menghindari bahaya kebakaran. Oleh karena itu tugas pencegahan dan penaggulangan bahaya kebakaran pada hakekatnya adalah merupakan kewajiban seluruh lapisan masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota Dumai yang dibantu oleh Instansi terkait. Penanggulangan bahaya kebakaran harus dilaksanakan secara proaktif, antisipatif, prefentif dan represif, karena bahaya kebakaran baik yang ditimbulkan karena masalah teknis bangunan, kelalaian maupun sebab-sebab lainnya yang dapat membawa bencana yang besar dengan akibat yang luas, baik terhadap keselamatan jiwa atau harta benda, sehingga perlu diatur ketentuan-ketentuan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Khusus mengenai ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II Peraturan Daerah ini, walaupun hanya merupakan himbauan, namun dampaknya dapat menimbulkan kesan yang sangat luas bilamana tidak diindahkan dan bisa menyebabkan terjadinya kebakaran yang besar, serta dapat menimbulkan kerugian kepada orang banyak. Berkaitan dengan semangat Otonomi Daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kota Dumai dapat mengambil sikap dan langkah-langkah yang perlu dalam megatasi permasalahan bahaya kebakaran untuk kepentingan masyarakat banyak, khususnya masyarakat Kota Dumai secara bertahap menurut kebutuhan serta urgensinya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…