DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 10 (sepuluh) Bab dan 36 (tiga puluh enam) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Pengujian Kendaraan Bermotor; UP UBKB; Kualifikasi Teknis dan Kompetensi Penguji; Kewajiban dan Hak; Sanksi Administratif; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib diuji agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sehingga tidak membahayakan keselamatan pengguna jalan serta tidak menimbulkan pencemaran lingkungan;
c.bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dalam rangka menjamin keselamatan teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor dengan melakukan pengujian kendaraan bermotor;
d.bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, perlu dibuat peraturan mengenai penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi setiap kendaran bermotor yang beroperasi di jalan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5026); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI dan WALIKOTA DUMAI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Dumai.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Dumai.
3.Wali kota adalah Walikota Dumai.
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 531).
4.Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat dengan OPD adalah Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Perhubungan di Daerah.
5.Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkan UP UBKB adalah unit pelaksana teknis yang membidangi pengujian berkala kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan.
6.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7.Kendaran Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
8.Kendaraan Bermotor Umum adalah Setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
9.Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain : kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia, kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia, alat berat seperti bulldozer, traktor, mesin gilas, forklift, loarder, excavator, dan kendaraan khusus penyandang cacat.
10.Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
13.Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
14.Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
15.Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik, dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.
16.Angkutan Umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh Umum dengan dipungut bayaran.
17.Angkutan Penumpang Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.
18.Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan
19.Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disebut KBWU adalah kendaraan bermotor yang wajib melakukan Uji Berkala untuk dapat dioperasikan di jalan.
20.Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Tipe adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan terhadap tipe Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, dan Kendaraan Khusus, sebelum dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal.
21.Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
22.Jumlah Berat yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
23.Jumlah Berat kombinasi yang diperbolehkan selanjutnya disebut JBKB adalah berat maksimum rangkaian kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
24.Jumlah Berat yang diizinkan selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berasarkan kelas jalan yang dilalui.
25.Jumlah Berat kombinasi yang diizinkan selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diizinkan berasarkan kelas jalan yang dilalui.
26.Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pembuatan dan rancangan teknis sesuai dengan peruntukannya.
27.Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan.
28.Uji emisi kendaraan bermotor adalah uji emisi gas buang yang wajib dilakukan untuk kendaraan bermotor secara berkala.
29.Penguji Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penguji adalah orang yang ditunjuk sebagai tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
30.Masa Uji Berkala adalah masa atau waktu yang ditetapkan terhadap kendaraan bermotor Wajib Uji untuk melaksanakan uji berkala berikunya.
31.Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan untuk menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
32.Penyidikan tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
33.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
34.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, untuk meningkatkan kualitas kinerja Kendaraan Bermotor dan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat diwujudkan keselamatan sarana yang lebih baik.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengujian Kendaraan Bermotor;
b.memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan;
c.memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
d.mengatur pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor;
e.mengatur kompetensi bagi Penguji Kendaraan Bermotor; dan
f.melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor di jalan.

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Pengujian Kendaraan Bermotor;
b.UP UBKB;
c.kualifikasi teknis dan kompetensi penguji;
d.kewajiban dan Hak;
e.sanksi administratif;
f.penyidikan; dan
g.ketentuan pidana.

BAB II

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 5

(1)Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, Mobil Barang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, kendaraan khusus dan kendaraan bermotor listrik yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala.
(2)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendaftaran kendaraan wajib uji berkala;
2. b.Uji berkala pertama; dan
3. c.Uji berkala perpanjangan masa berlaku.
(3)Kewajiban uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi kendaraan khusus.
(4)Kendaraan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(3)meliputi:
1. a.kendaraan bermotor milik Tentara Negara Indonesia/Polisi Negara Republik Indonesia;
2. b.kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; dan
3. c.kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat dan tidak dioperasionalkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

(1)Pendaftaran Uji Berkala dilakukan pada UP UBKB sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 13 (tiga belas) Hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor yang pertama kali.
(2)Pendaftaran Uji Berkala untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 13 (tiga belas) Hari sejak diterbitkannya Sertifikat Registrasi Uji Tipe.

Pasal 7

(1)Permohonan Pendaftaran Uji Berkala dilakukan oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen:
1. a.salinan/fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya;
2. b.salinan/fotokopi surat keterangan domisili perusahaan/badan dan surat tugas dari perusahaan/badan dalam hal pemilik kendaraan bermotor bukan perorangan;
3. c.salinan/fotokopi STNK yang masih berlaku dan menunjukkan aslinya; dan
4. d.salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya.
(2)Permohonan Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan dilakukan oleh pemohon dengan melengkapi persyaratan berupa dokumen:
1. a.salinan/fotokopi identitas pemilik Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya; dan
2. b.salinan/fotokopi SRUT dan/atau pengesahan rancang bangun Kendaraan Bermotor dan menunjukkan aslinya.

Pasal 8

(1)Kendaraan Bermotor wajib Uji Berkala yang diregistrasi di daerah wajib didaftarkan pada UP UBKB.
(2)UP UBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengeluarkan bukti lulus uji.
(3)Bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat data mengenai:
1. a.tanggal dan nomor Sertifikat Registrasi Uji Tipe;
2. b.nomor Kendaraan;
3. c.nomor Uji Berkala;
4. d.nama pemilik;
5. e.alamat pemilik;
6. f.merek dan tipe;
7. g.jenis;
8. h.tahun pembuatan atau perakitan;
9. i.isi silinder;
10. j.daya motor penggerak;
11. k.nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
12. l.nomor motor penggerak atau mesin;
13. m.konfigurasi sumbu;
14. n.dimensi Kendaraan;
15. o.bahan bakar yang digunakan;
16. p.tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
17. q.tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali;
18. r.nama dan identitas penanggung jawab Unit Pelaksana Pengujian Kendaraan Bermotor yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Pasal 9

(1)Uji Berkala Kendaran Bermotor untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
(2)Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sebelum 1 (satu) tahun dalam hal:
1. a.permohonan;
2. b.scrapping atau penghapusan Kendaraan Bermotor;
3. c.uji pemeriksaan teknis dalam hal kecelakaan lalu lintas.
(3)Masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selama 6 (enam) bulan.
(4)Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib dilakukan Uji Berkala berikutnya.

Pasal 10

(1)Setiap Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
(2)Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat :
1. a.kode provinsi;
2. b.kode kota;
3. c.kode jenis Kendaraan Bermotor.
4. d.kode tahun pendaftaran uji, dan
5. e.nomor urut pengujian.
(3)Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…