DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 20 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI, IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (Prinsip Umum Pemberian IUJK,Permohonan Pelayanan IUJK,Persyaratan, Masa Berlaku IUJK), HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN (Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan), SANKSI ADMINISTRATIF, MEKANISME PEMBERLAKUAN KEMBALI IUJK, SISTEM INFORMASI, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahini,yang dimaksud dengan: 1.DaerahadalahKotaGunungsitoli.

2.Pemerintah KotaadalahWalikotadan PerangkatDaerahsebagai penyelenggara PemerintahanDaerah. 3.WalikotaadalahWalikotaGunungsitoli. 4.DewanPerwakilanRakyatDaerahKota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkatDPRD adalah lembagaperwakilanrakyat daerah sebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah. 5.SatuanKeijaPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPDadalahSatuan KeijaPerangkatDaerah diLingkungan PemerintahKotaGunungsitoli. 6.Instansi/unitkerjapelaksanapemberiizin adalahSKPD pemberianIzinUsahaJasaKonstruksi yang ditunjukWalikotasesuai dengan tugasdan fungsinya. 7.JasaKonstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksidanlayananjasa konsultansi pengawasanpekeijaan konstruksi. 8.Pekeijaankonstruksi adalah keseluruhanatau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yangmencakup pekeijaan arsitektural,sipil, mekanikal, elektrikal,dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannyauntuk mewujudkansuatu bangunan atau bentuk fisiklain. 9.UsahaJasaKonstruksiadalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekeijaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi,dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekeijaan konstruksi.
10.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi secara Nasional. unsur menyelenggarakanyang i.
11.IzinUsahaJasaKonstruksiyangselanjutnya disingkatIUJKadalahizinuntukmelakukan usahadi bidangJasaKonstruksi yang diterbitkanoleh PemerintahKota. 12.Perencanakonstruksiadalah penyediajasa atauBUJKorang-perseorangan dinyatakan ahlidanprofessional dibidang perencanaanjasakonstruksiyangmampu yang mewujudkanpekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaanbangunan ataubentuk flsiklain. 13.Pelaksanakonstruksi adalahpenyediajasa orang perseoranganatauBUJKyang dinyatakanahlidanprofessionaldibidang pelaksanaan pekeijaanjasakonstruksiyang mampu menyelenggarakan kegiatannyauntuk mewujudkansuatuhasilperencanaan menjadi bentukbangunanataubentukfisiklainnya. 14.Pengawaskonstruksiadalahpenyediajasa orang-perseoranganatauBUJKyang dinyatakan ahlidanprofessional dibidang pengwasanjasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekeijaanpengawasan sejak awalpelaksanaan pekeijaan konstruksi sampaiselesaidandiserahterimakan.
15.Domisiliadalah tempat pendirian,kedudukan dan/ataualamat badanusahayangtetap dalam melakukan kegiatanusaha jasa konstruksi. 16.Sertifikasi adalah :

a.proses penilaianuntukmendapatkan terhadapklasifikasidan ataukompetensi dan kemampuanusahadibidangjasa konstruksi yang berbentukusahaorang perorangan atau Badan Usaha. b.proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi dan keterampilan keija dan keahlian keijaseseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan /atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
1. 17.Sertifikat adalah: a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang pengakuan kualifikasi ; . ; t perseoranganatau badanusaha;atau b.tandabukti pengakuanataukompetensi dankemampuanprofesiketerampilan keija dankeahliankeija orangperseorangan dibidangjasa konstruksi menurutdisiplin keilmuan,keterampilantertentu, kefungsiandan/ataukeahlian tertentu. 18.Klasifikasiadalahbagiankegiatan registrasi untukmenetapkanpenggolonganusaha dibidangjasa konstruksimenurutbidangdan subbidangpekeijaan ataupenggolongan profesiketerampilandankeahliankeijaorang perseorangan dibidangjasakonstruksi menurutdisiplin keilmuan,keterampilan tertentu, kefungsiandan/ataukeahlian masing-masing. 19.Kualifikasiadalahbagiankegiatan registrasi untuk menetapkanpenggolonganusaha jasa konstruksimenurut kompetensidan kemampuanusaha,ataupenggolongan profesi keterampilandankeahliankeijaorang perseorangan dibidangjasakonstruksi menurut tingkat /kedalaman kompetensi dan kemampuanprofesidankeahlian. 20.Pembinaanadalah kegiatan pengaturan, pemberdayaandanpengawasan yang dilakukan PemerintahKota bagipenyediajasa, penggunajasa dan masyarakat. 21.Lembaga adalah lembaga pengembangan jasa konstruksisesuaidengan amanat peraturan perundang-undangan. 22.Penanggung Jawab TeknikBadan Usaha adalah tenaga teknik yangditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatanusaha; 23.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNSadalah Pegawai NegeriSipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenanguntuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
2. 24.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan ' dibidang tingkat/kedalaman ... buktiyangdengan buktiitu membuat terang tindakpidanadibidangperizinan didaerah.
3. 25.TimTeknisadalahkelompokkeijayang terdiri dari unsur-unsur SatuanKeijaPerangkat Daerah yangmempunyaitugas dalam melaksanakan pemeriksaanlokasi/ataukajian teknis sebagai bahanrekomendasidalam menerbitkanIUJK. BABII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannyaPeraturanDaerahiniadalah sebagaipedoman bagiPemerintahKotaGunungsitoli dalam melakukan pelayanandanpembinaan terhadap kegiatanusahajasakonstruksi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerahini meliputi: a.meningkatkan pelayanan kepada masyarakatdi bidangusahajasa konstruksi; b.meningkatkanpemahaman dan kesadaran penyediajasadalam penyelenggaraan pekeijaan konstruksi; c.meningkatkan pemahaman dan kesadaran penggunajasakonstruksi terhadap hak dan kewajibannya penyelenggaraan pekeijaan konstruksi; d.menumbuhkan pemahaman masyarakat akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah dan kesadaran akan hak dankewajiban guna mewujudkan tertibusaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan. dalam pengikatan dan BABIII JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASAKONSTRUKSI Pasal 4

(1)Usaha jasa konstruksi meliputi : a. ‘ jenis usaha; b.bentuk usaha; dan
1. c.bidang usaha jasa konstruksi.
(2)Jenisusahakonstruksi sebagaimanadimaksud pada ayat(1)hurufa,terdiriatas: a.jasaperencanaan; b.jasa pelaksanaan;dan c.jasapengawasankonstruksi.
(3)Jasaperencanaan,jasapelaksanaan,danjasa pengawasankonstruksi sebagaimanadimaksud pada ayat(2)dapatdilakukansecaraterintegrasi.
(4)Bentukusaha jasa konstruksisebagaimana dimaksudpada ayat(1)hurufb,meliputiusaha orangperseorangandanbadan usaha.
(5)Bidangusaha jasakonstruksi sebagaimana dimaksud padaayat(1)hurufc,meliputi: a.bidang usahaperencanaan; b.bidang usaha pelaksanaan;dan c.bidangusahapengawasan.
(6)Bidangusahaperencanaandanpengawasan konstruksisebagaimana dimaksud pada ayat(5) hurufa dan huruf c,terdiriatasbidangusaha yang bersifatumumdanspesialis.
(7)Bidangusahapelaksana konstruksisebagaimana dimaksud padaayat(5)huruf bterdiriatas bidangusahayang bersifat umum,spesialis,dan keterampilan tertentu.

Pasal 5

(1)Untukdapatmelaksanakanpekeijaan konstruksi, perencana konstruksi,pelaksana konstruksi,dan pengawas konstruksiyang berbentuk badan usahawajib memiliki IUJK.
(2)IUJKsebagaimana dimaksud pada ayat(1)harus mencantumkan klasifikasidankualifikasiusaha jasa konstruksi.
(3)Klasifikasidankualifikasiusahajasakonstruksi sebagaimana dimaksudpada ayat(2)harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha,SertifikatKeahlian Kerjadan Sertifikat Keterampilan Keija. a.mengedepankan pelayanan prima; b.mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan c.sarana pembinaan usaha jasa konstruksi. L Pasal 7
(1)Walikotaberwenang menerbitkanIUJKkepada badanusahayangtelahmemenuhipersyaratan.
(2)KewenanganpenerbitanIUJKsebagaimana dimaksudpada ayat(1)didelegasikan kepada instansipelaksanayang dihunjukWalikota.
(3)IUJKdiberikan dalam bentuk Sertifikatyang ditandatanganiKepalainstansi/unitkerja pelaksana pemberiizinatasnamaWalikota.

BAB IV

IZINUSAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

IUJKbaruatauperpanjangan sebagaimana dimaksudpadaPasal7ayat(3),diberikan setelah mendapatkanrekomendasidariTimTeknis yang diperbantukan diinstansi/unitkeija pelaksana pemberiizin.

Pasal 9

(1)Rekomendasisebagaimana dimaksuddalam Pasal 8,diberikandalambentuk surat rekomendasi.
(2)RekomendasidapatdiberikankepadaBUJK yang paling sedikit memenuhi kriteria:
1. a.Sertifikat Badan Usaha(SBU), Sertifikat Keahlian(SKA),dan/atauSertifikat Keterampilan(SKT)yangditerbitkanoleh Lembaga; b.lokasikantorBUJKsesuai denganIzin Gangguan/SITU; c.BUJKyangbersangkutantidak sedang terkenasanksi; dan
2. d.BUJKyangbersangkutan tidak sedang masukkedalam daftar hitam(black list).
(3)Dalammemberikan rekomendasisebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2),TimTeknis dapat melakukanverifikasilapangan terlebih dahulu apabila diperlukan.
(4)Rekomendasidimaksud ditandatanganiolehTim Teknis. BagianKedua Permohonan PelayananIUJK Pasal 10
(1)Walikota melalui instansi/unit keija pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2), melakukan pelayanan pemberianIUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
(2)Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksudpadaayat(1)meliputi: a.permohonanizinbarn; b.perpanjanganizin; c.perubahan data;dan/atau d.penutupanizin.
(3)ProsespemberianIUJKdilakukan palinglama10 (sepuluh)hari keijasetelahberkasdokumen persyaratandinyatakanlengkap.

Pasal 11

(1)BUJKyang mengajukan permohonanIUJKwajib memilikiPenanggungJawabTeknikBadan Usaha.
(2)PenanggungJawabTeknikBadan UsahaJasa Perencanaan,JasaPelaksanaandanJasa Pengawasanharusmemilikisertifikat keterampilandan/ataukeahliansesuaidengan klasifikasidankualifikasitenaga keija konstruksi.
(3)PenanggungJawabTeknikBadanUsaha sebagaimana dimaksud pada ayat(1)wajib memilikiKartu PenanggungJawabTeknik yang diberikan olehinstansi/unit keija pelaksana pemberiizin.
(4)Persyaratan permohonanKartuPenanggung JawabTeknik antaralain melampirkan: a.rekaman kontrak keija sebagaipegawai tetapyangditandatanganiolehPenanggung Jawab Utama Badan Usaha(PJU-BU)yang telah dilegalisir; b.Daftar RiwayatPekeijaan; c.rekamanKartu Tanda Penduduk; d.fotocopy Ijazah terakhir yang dilegalisir; e.phaspoto berwamaukuran2x3cm sebanyak2 lembar; f.rekamanNomor Pokok WajibPajak; g.rekaman SertifikatKeahlian(SKA)dan/atau Sertifikat Keterampilan(SKT)dari PenanggungjawabTeknik Badan Usaha (PJT-BU)yang telahdilegalisir oleh Lembaga; h.rekaman SuratKeterangan Pemberdayaan Penanggung JawabTeknik;dan i.surat pemyataan Penanggung JawabTeknik tidak merangkap sebagai tenaga tetap badan usaha lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama.

Pasal 12

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana t * * » • - s dimaksud dalam Pasal10ayat(2)hurufa,meliputi: a.mengisi FormulirPermohonan; b.melampirkan rekamanAkta PendirianBUJK; c.melampirkanrekamanpengesahankehakiman perusahaanbagiBUJKyangberbentuk perseroan; d.melampirkan rekamanSertifikatBadan Usaha (SBU)yangmasih berlaku dan telahdilegalisir oleh lembaga; e.melampirkan rekaman KartuPenanggungjawab TeknikBadan Usaha(PJT-BU); f.melampirkan rekamanSertifikat Keahlian(SKA) dan/atauSertifikat Keterampilan(SKT)dari PenanggungjawabTeknik BadanUsaha(PJT-BU) yang telah dilegalisirolehLembaga; g.melampirkan daftar pengurus badanusaha; h.melampirkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badanusaha;

i.melampirkan rekamanKartu Tanda Penduduk, NPWPPerusahaan,ijazah pendidikanformal, SKA, SKTtenagaahli/terampilBUJK;
j.melampirkan rekaman KartuTandaAnggota (KTA)Perusahaandariasosiasiyang telah diakui oleh pemerintah; k.melampirkanrekamanizingangguanatauSITU, SIUPdanTDP; l.melampirkansurat kuasa daripenanggungjawab badanusahabilapengurusan permohonanizin barudikuasakan. m.melampirkan pashoto berwama ukuran2x3cm sebanyak2lembar daripenanggung jawabbadan usaha; n.melampirkan buktilunasPBBtahun terakhir; o.menyediakanmeterai 6000 sebanyak2lembar.

Pasal 13

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat(2)huruf c, meliputi: a.diajukan selambat-lambatnya 30(tigapuluh) hari kerja sebelum habis masaberlakunya; b.mengisi formulir permohonan; c.melampirkan rekaman: akta perubahan nama direksi/pengurus untuk 1. dataperubahan direksi/pengurus;

2.akta perubahan untuk perubahannama BUJK; dan/atau
3.sertifikat badan usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha. nama

d.melampirkan IUJK asli;dan
e.melampirkan surat kuasa dari penanggung * s * f t- a

Pasal 19

Alur proses permohonan pelayanan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 20

(1)IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
(2)Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak dapat dilakukan apabila BUJK yang bersangkutan selama kurun waktu berlakunya IUJK tidak pemah mendapatkan pekerjaan.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK

Pasal 21

Pemegang IUJK berhak:

a.mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;
b.mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Pasal 22

(1)Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang :
1. a.keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
2. b.keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.perlindungan sosial tenaga keija dalam pelaksanaan pekerjaan
4. d.konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
5. e.tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
(3)Pemegang IUJK dengan bidang usaha pelaksana dan pengawas wajib menghasilkan produk i - * * 4 t * konstruksi sesuai spesifikasi dan disain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
(4)Pemegang IUJK dengan bidang usaha perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
(5)Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :
1. a.melaporkan apabila teijadi perubahan data BUJK dan orang perseorangan dalam kurun waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah teijadinya perubahan data;
2. b.menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada instansi/ unit keija pelaksana pemberi izin paling lambat bulan Desember tahun beijalan;
3. c.memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.
(6)Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi;
1. a.nama dan nilai paket pekeijaan yang diperoleh;
2. b.institusi/ lembaga pengguna jasa; dan
3. c.kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…