MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Daerahini,yang dimaksud dengan: 1.DaerahadalahKotaGunungsitoli.
2.Pemerintah KotaadalahWalikotadan PerangkatDaerahsebagai penyelenggara PemerintahanDaerah.
3.WalikotaadalahWalikotaGunungsitoli. 4.DewanPerwakilanRakyatDaerahKota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkatDPRD adalah lembagaperwakilanrakyat daerah sebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah. 5.SatuanKeijaPerangkat Daerah yang selanjutnya disingkatSKPDadalahSatuan KeijaPerangkatDaerah diLingkungan PemerintahKotaGunungsitoli. 6.Instansi/unitkerjapelaksanapemberiizin adalahSKPD pemberianIzinUsahaJasaKonstruksi yang ditunjukWalikotasesuai dengan tugasdan fungsinya. 7.JasaKonstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksidanlayananjasa konsultansi pengawasanpekeijaan konstruksi. 8.Pekeijaankonstruksi adalah keseluruhanatau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yangmencakup pekeijaan arsitektural,sipil, mekanikal, elektrikal,dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannyauntuk mewujudkansuatu bangunan atau bentuk fisiklain. 9.UsahaJasaKonstruksiadalah usaha dalam layanan jasa perencanaan pekeijaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan jasa konstruksi,dan layanan jasa konsultansi pengawasan jasa pekeijaan konstruksi.
10.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi secara Nasional.
unsur menyelenggarakanyang i.
11.IzinUsahaJasaKonstruksiyangselanjutnya disingkatIUJKadalahizinuntukmelakukan usahadi bidangJasaKonstruksi yang diterbitkanoleh PemerintahKota.
12.Perencanakonstruksiadalah penyediajasa atauBUJKorang-perseorangan dinyatakan ahlidanprofessional dibidang perencanaanjasakonstruksiyangmampu yang mewujudkanpekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaanbangunan ataubentuk flsiklain. 13.Pelaksanakonstruksi adalahpenyediajasa orang perseoranganatauBUJKyang dinyatakanahlidanprofessionaldibidang pelaksanaan pekeijaanjasakonstruksiyang mampu menyelenggarakan kegiatannyauntuk mewujudkansuatuhasilperencanaan menjadi bentukbangunanataubentukfisiklainnya. 14.Pengawaskonstruksiadalahpenyediajasa orang-perseoranganatauBUJKyang dinyatakan ahlidanprofessional dibidang pengwasanjasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekeijaanpengawasan sejak awalpelaksanaan pekeijaan konstruksi sampaiselesaidandiserahterimakan.
15.Domisiliadalah tempat pendirian,kedudukan dan/ataualamat badanusahayangtetap dalam melakukan kegiatanusaha jasa konstruksi.
16.Sertifikasi adalah :
a.proses penilaianuntukmendapatkan terhadapklasifikasidan ataukompetensi dan kemampuanusahadibidangjasa konstruksi yang berbentukusahaorang perorangan atau Badan Usaha.
b.proses penilaian kompetensi dan kemampuan profesi dan keterampilan keija dan keahlian keijaseseorang dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan /atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
17.Sertifikat adalah:
a.tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang pengakuan kualifikasi ; . ; t perseoranganatau badanusaha;atau b.tandabukti pengakuanataukompetensi dankemampuanprofesiketerampilan keija dankeahliankeija orangperseorangan dibidangjasa konstruksi menurutdisiplin keilmuan,keterampilantertentu, kefungsiandan/ataukeahlian tertentu. 18.Klasifikasiadalahbagiankegiatan registrasi untukmenetapkanpenggolonganusaha dibidangjasa konstruksimenurutbidangdan subbidangpekeijaan ataupenggolongan profesiketerampilandankeahliankeijaorang perseorangan dibidangjasakonstruksi menurutdisiplin keilmuan,keterampilan tertentu, kefungsiandan/ataukeahlian masing-masing. 19.Kualifikasiadalahbagiankegiatan registrasi untuk menetapkanpenggolonganusaha jasa konstruksimenurut kompetensidan kemampuanusaha,ataupenggolongan profesi keterampilandankeahliankeijaorang perseorangan dibidangjasakonstruksi menurut tingkat /kedalaman kompetensi dan kemampuanprofesidankeahlian. 20.Pembinaanadalah kegiatan pengaturan, pemberdayaandanpengawasan yang dilakukan PemerintahKota bagipenyediajasa, penggunajasa dan masyarakat. 21.Lembaga adalah lembaga pengembangan jasa konstruksisesuaidengan amanat peraturan perundang-undangan. 22.Penanggung Jawab TeknikBadan Usaha adalah tenaga teknik yangditunjuk sebagai penanggung jawab masalah teknis dalam kegiatanusaha; 23.Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNSadalah Pegawai NegeriSipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenanguntuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
24.Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan ' dibidang tingkat/kedalaman ...
buktiyangdengan buktiitu membuat terang tindakpidanadibidangperizinan didaerah.
25.TimTeknisadalahkelompokkeijayang terdiri dari unsur-unsur SatuanKeijaPerangkat Daerah yangmempunyaitugas dalam melaksanakan pemeriksaanlokasi/ataukajian teknis sebagai bahanrekomendasidalam menerbitkanIUJK.
BABII MAKSUDDANTUJUAN Pasal 2 Maksud ditetapkannyaPeraturanDaerahiniadalah sebagaipedoman bagiPemerintahKotaGunungsitoli dalam melakukan pelayanandanpembinaan terhadap kegiatanusahajasakonstruksi.