Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 1 Tahun 2017
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Peraturan ini berisi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017
Peraturan ini berisi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2017
menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017, a b. C. Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): | Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028), 1 2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10 12
— Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, — Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek, — Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, | Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik — Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, — Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, — Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli, 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI dan WALIKOTA GUNUNGSITOLI MEMUTUSKAN : : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2017.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :
Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: Rp. 34.937.400.200,00,- Rp. 639.324.851.000,00,- Rp. 25.000.000.000,00,-
(1 (2
0,00,-
0,00,-
Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
. Belanja Pegawai Rp. 272.044.203.003,00,- . Belanja Bunga Rp. 0,00,- . Belanja Subsidi Rp. 0,00,- . Belanja Hibah Rp. 3.000.000.000,00,- , Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.778.000.000,00,- . Belanja Bagi Hasil Rp. 0,00,- . Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 126.827.181.000,00,-
d. e.
1) (2 a b. d. e.
Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan belanja untuk mendanai kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat yang sifatnya
c. d. £ (3 (1 bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan padaTahun Anggaran 2017 termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan. Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan kepada atasan langsung dan kepala daerah. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan. Tata cara pemberian dana dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala daerah.
Pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja serta pergeseran antar objek belanja dalam jenis belanja dan antara rincian objek belanja diformulasikan dalam DPPA-SKPD. Pergeseran antara rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. Pergeseran antara objek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan cara mengubah peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. | Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dijelaskan dalam kolom keterangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) (3)
(6)
Program / Kegiatan yang telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak dan belum dibayarkan pada tahun anggaran sebelumnya, maka harus dianggarkan kembali pada PAPBD Tahun Anggaran 2017 sesuai kode rekening berkenaan.
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Lampiran 1 Ringkasan APBD, Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi, Lampiran III” Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, LampiranIV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan, Lampiran Va Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah, Lampiran V Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan, Lampiran VII Daftar Piutang Daerah, Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah, Lampiran IX” Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya, Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 2017, . Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah, . Lampiran XIII Daftar Pinjaman dan Obligasi Daerah, . Lampiran X . Lampiran XI
Walikota Gunungsitoli menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. nj 1 2 3. 4 5. 6. 7. 8 9. 10 11 12 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli. Ditetapkan di Gunungsitoli pada tanggal 6 Februari 2017 WALIKOTA GUNUNGSITOLI, pn LAKHOMIZARO ZEBUA Diundangkan di Gunungsitoli pada tanggal 13 Februari 2017 SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, AGUSTINUS ZEGA UN 2017 NOMOR OLI, PROVINSI SUMATERA UTARA, NOMOR : 2/24/20 17 LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAH NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSIT
Membuka PDF…