DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI (Maksud, Tujuan, Fungsi), AZAS DAN RUANG LINGKUP (Azas,Ruang Lingkup), HAK DAN KEWAJIBAN (Hak dan Kewajiban Masyarakat, Kewajiban Pemerintah Daerah) , UPAYA KESEHATAN (Umum, UKM, UKP, Gawat Darurat dan Bencana,Kejadian Luar Biasa (KLB)) , PEMBIAYAAN KESEHATAN, SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN, KESEHATAN LINGKUNGAN, PERIZINAN, PEBINAAN DAN PENGAWASAN (Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan) , DEWAN KESEHATAN KOTA, PELAKSANAAN SKD, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan standar tarif pada Rumah Sakit Daerah maupun swasta untuk pasien kelas IHI yang meliputi biaye pelayanan kesehatan, pemeriksaan penunjang dan rawat inap.

(4)Tata cara penetapan standar tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

( 1 ) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan Perseorangan harus dikendalikan oleh emerintah Daerah.

(2)Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perseorangan, Pemerintah Daerah memfasilitasi kerjasama dengan kabupaten/kota lain di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 23

Ketentuan Iebih lanjut mengenai jumlah, jenis layanan, standar minimal fasilitas pendukung, penyebaran lokasi sarana pelayanan kesehatan dan perizinan Pelayanan Kesehatan Perseorangan Primer, Pelayanan Kesehatan Perseorangan Sekunder, Pelayanan Kesehatan Perseorangan Tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dengan Peraturan Walikota

Pasal 24

Sarana kesehatan emerintah dan swasta wajib t a, memberi pelayanan kesehatan yang 8esrai dengen prosedur mnedis dan pereruran perundangan yang berlaku; b. c. d. e. f. g. h. mnenerima dan melayani pasien dalam kondisi darurat dan dilarang menolak dengan alasan pembiayaan, dan alasan non medis lainnya; mneruju pasiennya ke sarana keschatan lain yang lebih mnampu menangeni kondisi pasien dimaksud dengan memastikan terlebih dahuhu ketersediaen pelayanan pada Rumah Sakit rujukan tersebut; mematuhi standar pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangen; meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung sesuai dengen perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan; memberikan jaminan kesehatan dan jaminan lainnya pada sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; mnenyamnpaikan laporan hasil kegiatan pelayanan keschatan secara berkala kepade Pemerintah Daerah; mnenyamnpaikan laporan kematian ibu, kematian ibu bersalin untuk digunakan sebagaimana bahan Audit Maternal Perinatal. Bagin Kempat Gawat Daururat den Be nCna

Pasal 25

(1)Penanganan gawat darurat dan bencana meliputi penyediaan sumber daya, pelayanan kesehatan sister informasi dan transportasi.
(2)Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang diperlukan dalam penanggulangan gawat darurat dan bencana.
(33)Penanganan gawat darurat dan bencana pace skala Daerah dilaksanaken melahui jejaring kerje yang secara teknis dibawah koordinasi Pemerintah Daerah.
(4)Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah dan swasta wajib menyediakan akses pelayanan untu kondisi gawat darurat dan siaga bencana sesua dengan kondisi skala bencana.
(5)Dalamn hal terjadi kcadaan gawat darurat dan bencana setiap tenaga kesehatan wajib memberi pertolongan sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya.
(6)Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah dan swaste wajib menerima korban kecelakaan dan gawat darurat tanpa melihat status dan latar belakang serta menangani sesuai dengan stander prosedur yang berlaku
(7)Dalam hal terjadi keaduan darurat dan bencane, Pemerintah Daerah mnelalui unit/institusi yan ditunjuk mnelakukan pemindahan korban dari tempat kejadian ke Rumah Sakit terdekat.
1. a.pemerintah;
2. b.pernerintah provinsi,
3. c.pemerintah daerah;
4. d.masyarakat/swasta; dan/atau
5. e.sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
(2)Dana yang bersumber dari Pemerintah Bagian Ke lira Kja disun Luer Bi. (KL) Pasul 26 ( I ) Pemerintah Daerah berwenang mnenetapkan status KLB.
(22)Setiap sarana kesehatan wajib melaporken penyakit yang berpotensi menimbulkan KL ateu wabah kepada Pemerintah Daerah dalarm waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah penyakit tersebut terdiagnose.
(3)Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penanganan dan penyelidikan KL. BA VI PEMBLAYAAN KESEHATAN Pa sal 27 Tujuan pembiayuan kesehatan adalah tersedianye pemnbiayaan kesehatan dengan jumlah mencukupi, teralokasi secara adil dan mnerata, serta termnanfaatkan secara efektif dan efisien dan berkesinamnbungan untuk menjamin terselenggaranya Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perseorangan dalam range meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. pasu1 28 pemnbiayaan kesehatan sebageimana dalam asal 28 ayat (1) berasal dari : Unsur utama pembiayaan kesehatan meliputi penggalian dana, alokasi dana den pengalokasien anggaran. Penggalian dana untuk penyelenggaraan paye keschatan scbagaimana dimaksud pada ayat (l) da pat bersumber dari Pemerintah baik dari sektor kesehatan dan sektor lain terkait, dari masyarakat, dari pihak pemberi kerja maupun pihak swaste serta sumnber lainnya yang tidal bertentangan dengen peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 29

( 1 ) Surber dimaksud

(2)( 1) sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a liarahkan untuk pembiayaan Upaya Keschatnn Masyarakat dengan mengutamakan intervensi pada daerah terpencil yang tidak diminati swasta termasuk program-program kesehatan yang mempunyai daya ungkit tingsi terhadop peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengacu pada Standar Minimal yang telah ditetapkan.
(3)Dana yang bersumber dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf c diarahkan untuk membiayai upaya kesehatan yang dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan belanja yang diupayakan peningkatan dan kecukupannya sesuai kebutuhar mnenuju sekurang-kurangnya 1o% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji.
(4)Dana bersumber dari Pererintah Daerah untuk pembiayaan Upaya Kesehatan Perseorangan di arahkan pemanfaatannya melalui pengembangen sistem jaminan pemeliharaan kesehatan wajib mnaupun sukarela dengan memprioritaskan kepada masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang dikelola oleh Baden Penyelenggare Jaminan Sosial (3PIS) bidang keschatan.
(5)Pendapatan institusi pelayanan keschatan milik Pemerintah Daerah dapat digunakan secare langsung untuk biaya operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui penghimpunan secara aktif oleh masyarakat sendiri dalam bentu dana sosial atau sccare pasif dengan mnemanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun untuk kepentingan kesehatan mnasyarakat tertentu. ( 1 I
(2)

BAB VI

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Pasal 30

Sumber Daya Manusia Kesehatan merupakan sub Sistem Kesehatan Daerah yang mengintegrasikan berbagai upaye secara terpadu dan saling mnendukung, guna menjamin mutu dan keamanan pelayanan kesehatan Subsistem Sumber Daya Manusie Kesehatan mneliputi.

a.perencanaan,
b.pendidikan; c pelatihan; d. e. pendayagunaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pasal 3 1 ( I ) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a, meliputi perencannan kebutuhan, pengadaan serta penempatan tenage kesehatan, dilakuken melalui analisis kebutuher dan prioritas berdasarkan pada fakta baik delem hal jenis jumlah dan kualifikasinya.

(2)Rekrutmen dan seleksi SDM keschatan dilaksanakan oleh Badan Kepegawain Daerah atas usul dari Dinas dan 3KPD/Perangkat Daerah lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(3)Sumber Daya Manusia Kesehatan baik medis mnaupun non medis melaksanakan tugas poko dan fungsinya pada pelayanan keschatan, selalu mnengutamakan profesionalisme dan mendapatkar insentif yang sesuai dengan keahliannya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 32

( I ) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3O ayat (2) huruf b merupakan pendidikan formal yang menghasilkan tenaga kesehatan sesuoi standar pendidikan.

(2)Pendidikan institusi dan/atau pembukaan program pendidikan tenaga kesehatan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Lulusan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang akan bekerja harus mengikuti ujian sertifikasi kompetensi keahlian sesuei jenis tenaga kesehatan yang digunakan sebagai persyaratan izin kerja.
(4)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pada peserta didik di institusi pendidikan tenage kesehatan tertentt.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat () diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 33

( 1)

(2)Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3O ayat (2) huruf c merupakan pelatihan dalam upaya meningkatkan kompetensi keahlian tenage kesehatan. Pelatihan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat ( 1 ) harus memiliki standar pelatihan yang ditetapkan oleh pihak berwenang bersama dengan Organisasi Profesi. ( 1
(2)
(3)Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) Keschatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf e dilakukan secara berjenjang dari Badan Kepegawaian Daerah, Dinas, Rumah Sakit dan Puskesmas serta dapat berkoordinasi dengan organisasi profesi. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan sebagaimana dimaku4Kl pada ayat (1) diatur dengun Peraturan Walikota. Pendayagunaan SDM kesehatan yen dilaksanakan untuk swasta termasuk prakte perseorangan dibina dan dilakukan pengawasan oleh Dinas yaitu : f pembinaan dan pengawasan praktck proes aksanakan melalui sistem registrasr, I kompetensi (sertifikasi dan pemberian lisens)
1. b.pembinaan praktek profesi dilalksanakan ol e h
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pada peserta latih.
(4)Tenaga kesehatan yang bekerje di fasiliteas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumnah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya berhak mnendapatken jasa mnedis ates pekerjaan masing mnasing sesuai peraturan perundang-undangan. pPasal 34 (I) Pendayagunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf d ditujukan terhadap Pegawai PNS dan/atau Pegawai Non-PNS yang profesional pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sesuai kebutuhen.
(2)Pendayagunaan Pegawai Non-PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan sistem kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pendayagunaan tenaga kesehatan asing oleh sarana Pelayanan Kesehatan Perseorangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(4)Pada kasus tertentu yang membutuhkan tenege kesehatan dengan lalifikasi tertentu make emerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi untuk mendatangkan tenega terse but.
(5)Untuk penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan erseorangan Primer, Sekunder, Tersier yane bermnutu disediakan tenaga kesehatan sesuai dengan jenis, jumlah, kewenangan dan kualifikasi keahlian sesuai standar kompetensinya.

Pasal 35

Dinas dan dapat melibatkan organisasi profesi,

(4)Tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan wajib memperhatikan kepentingan pasien agar tidak merugikan pasien.

BAB VIII

SEDLAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN

Pasal 36

(I) Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan merupakan subsistem kesehatan yang mengatur ketersediaan, pemerataan serta mutu sediaan farmasi, alat keschatan dan mnakanan.

(2)Pengaturan sediaan farmasi, alat kesehatan dan mnakanan adalah untuk menjamin :
1. a.ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan;
2. b.pemerataan sediaan farmasi, alat kesehatan;
3. c.mnutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan mnakanan.
(3)Sinergi ketiga unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditunjang dengan teknologi, tenaga pengeliola serta penatalaksanaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.
(4)Prinsip penyelenggaraan :
1. a.sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan adalah kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sosial, sehinga tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas ekonomi semata; sediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai barang publik harus dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya, sehingge penetepan harganya khususnya obat generik, dikendalikan oleh pemerintah dan tidak sepenuhnya diserohkan kepada mekanisme b. c. d. e. f. paser; sediaan farmasi, serta sediaan dipromosikan mnenyesatkan; peredaran serta pemanfaatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan serta sediaan farmnasi lainnya tidak boleh bertentangan dengan hukum, etika dan moral; penyediaan obat mengutamakan obat esensial generik bermutu yeng didukung oleh pengembangan industri bahan baku yang berbasis pada keanekaragaman sumber dayo alamn; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan diselenggarakan melalui optimalisasi industri nasional dengan memperhatikan keragaman alat kesehatan dan makanan farrnasi lainnya tidak secara berlebihan dan produk dan keungulan daye seing;
2. g.pengadaan dan pelayanan obat di Runah Sakit mengacu kepada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang dapat ditambah eta diperlas dengun formulariumn; h pelayanan sediaan farmnasi, alat kesehatan den mnakanan diselenaraken scare rasional dengan mnemperhatikan aspek mutt, manfaat, harga, kemnudahan diakses serta keamanan bagi masyarakat dan lingunannye;
3. i.pengembangan dan peningkatan obat tradisional ditujukan ager diperoleh obat tradisional yang bermutu tinggi, aman, memiliki khasiat nyata yang teruji secarea ilmiah dan dimanfaatkan secara huas, baik untuk pengobatan sendiri oleh mnasyarakat mnaupun digunakan dalam pelayanen keschatan formal, dan
4. j.pengamanan sediaan farmasi, alat kesehatan dan nakanan diselenggarakan mulai dari tahap produksi, distribusi dan pemanfaatan yang mencakup mutu, manfaat, keamanen dan keterjangkauan.

Pasal 37

( I ) J am i n a n ketersediaan sediaan farmnasi dan alat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf a merupakan upaya perencanaan kebutuhan sediaan farmasi, alat kesehatan darn mnakanan sesuai dengan jenis dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat.

(2)Perencanaan dan penyediaan kebutuhan sediaan farmasi dan alat kesehatan diselenggarakan oleh Dinas dan puskesmas.
(33)Pengadaan dan pelayanan obat di Puskesmas didasarkan pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN).
(4)Pemerintah Daerah wajib mengelola buffer stock sediaan farmasi, alat kesehatan, termasuk reagen dan vaksin.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…