DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS (Maksud dan Tujuan , Asas), RUANG LINGKUP, PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN LLAJ (Pembinaan, Penyelenggaraan), FORUM LLAJ (Fungsi, Mekanisme Kerja , Keanggotan Forum), JARINGAN LLAJ (Rencana Induk Jaringan, Pembangunan Jalan, Perlengkapan Jalan, Sistem Kecerdasan Transportasi, Pengendalian Lingkungan Jalan, Penggunaan Jalan lain Untu Kepentingan Lalu Lintas, Fasilitas Pejalan Kaki, Hal dan Kewajiban Pejalan Kali dalam Berlalulintas , Fasilitas Difabel, Manusia Usia Lanjut, Anak- Anak, Wanita Hamil dan Orang Sakit ), TERMINAL (FUngsi dan Tipe Terminal (Fungsi, Tipe), Penetapan Lolasi Terminal, Fasilitas Terminal, Lingkungan Kerja Terminal , Pembangunan dan pengoperasian Terminal, Pengaturan Lebih Lanjut), PENGUJIAN DAN PEMERIKSAAN KENDARAAN (Pengujian Kendaraan Bermotor, Bengel Umum Kendaraan Bermotor), DAMPAK LINGKUNGAN (Perlindungan Kelestarian Lingruungan LLAJ, Pencegahan dan Penaunggulaungan Dampak Lingkungan LLAJ), MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS (Penangung Jawab, Kegiatan (Perencanaan, Pengaturan, Perekayasaan, Pemberdayaan, Pengawasan), ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS, ANGKUTAN (Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor Umum, Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum Dalam trayek, Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak Dalam trayek, Angkutan Massal), Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum (Angkutan Barang Umum, Angkutan Barang Khusus, Bongkar Muat, Perizinan Angkutan (Izin Penyelenggran Angkutan Orang dalam Trayek), KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERAHLIAN, KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Daerah dengan

a.Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
b.Rencana Induk Jaringan LLAI Nasional;
c.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
d.Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;
e.Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.

(3)Rencana Induk Jaringan LLA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) merupakan pedoman bagi pengembangan jaringan LLAI Dacrah. () Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penetapan Rencana Induk Jaringan LLA Daerah diatur dengan Peraturan Walikota. (1
(2)Pase1 12 Rencana Induk Jaringan LLA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 memuat:
1. a.rencane lokasi ruang kegiatan yang harus dihubungkan oleh ruang Lalu Lintas;
2. b.prakiraan-prakiraan perpindahan orang dan/atau barang menurut asal dan tujuan perjalanan;
3. c.arah kebijakan LLA dalam keseluruhan mode transportasi;
4. d.rencana kebutuhan lokasi simpul. Arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c, meliputi penetapan rencana angkutan dalam berbagai moda sesuai dengan potensi yang akan dikembangkan. detail Induk rencana Rencana menyusun penjabaran Pemerintah Daerah transportasi sebagai Jaringan LLA Daerah. encana detail transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi:
5. a.rencana lokasi pembangunan jaringan jalan dan Terminal;
6. b.rencana simpul, jaringan Trayek, jaringan lintas, wilayah operasi taksi, kerjasama transportasi untuk pelayanan angkutan umum antar daerah. ( 1 I
(2)Bagiaun Ke dua Penggnaan Jalan

Pasal 14

(I) Penggunaan Jalan Kota ditetapkan berdasarkan fungsi dan kelas jalan.

(2)Kendaraan tidak bermotor dilarang menggunakan jalur kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor.
(3)Penetapan penggunaan jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan batas kecepatan paling tinggi setiap jalan Kota ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 15

(1)Perlengkapan Jalan terdiri dari:
1. a.rambu Lalu Lintas;
2. b.marka Jalan;
3. c.APILL;
4. d.alat penerangan Jalan;
5. e.alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
6. f.alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
7. g.fasilitas untuk sepeda tak bermotor, pejalan kaki, dan difabel; dan/atau
8. h.fasilitas pendukung kegiatan LLAJ yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan;
(2)Penyediaan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk jalan Kota.

Pasal 16

(1)
(2)
(3)Pemasangan perlengkapan jalan dilakukan oleh Dinas sesuai dengan persyaratan teknis dan Rencana Induk Jaringan. Pemasangan perlengkapan jalan yang dilakukan oleh Badan atau perorangan harus sesuai dengan persyaratan teknis dan dengan izin Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17

Setiap Badan atau perorangan dilarang menempelkan, memasang sesuatu yang menyerupai, menambah atau mengurangi arti, merusak, memindahkan rambu rambu, marka Jalan dan APILL. Badan atau perorangan setelah mendapat izin dari Walikota dapat memasang reklame pada fasilitas, perlengkapan Jalan dan fasilitas pendukung.

Pasal 18

( 1) Dalam rangka pela.k.sanaan Sistem Kecerdasan Transportasi (Intelligent Transport Sstem), Daerah dapat menerapkan penggabungan aplikasi berbagai teknologi transportasi meliputi komunikasi, elektronika, komputer hardware dan software, serta telekomunikasi untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif, lancar, aman, nyaman dan ramah lingkungan.

(2)Penerapan Intelligent Transport System sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sistem Kendali Lalu Lintas atau Area Traffic Controll System/ ATCS;
2. b.Pusat Sistem Informasi Lalu lintas atau Traffic Information Center,
3. c.Pemberitahuan Kondisi Ialu lintas di jalan atau Variable Message Sign (VMS);
4. d.Ruang Pengendali;
5. e.laporan lalu lintas dengan radio dan televisi;
6. f.bentuk lainnya dalam pengembangan lebih lanjut.

Pasal 19

( 1)

(2)
(1)
(2)Jalan sebagai prasarana transportasi, terdiri dari ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan, yang harus dikendalikan pemanfaatan dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan jalan dan fasilitas penunjangnya serta tidak menimbulkan gangguan lalu lintas. Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan melalui:
1. a.penetapan dan/atau pengaturan garis sepadan Jalan;
2. b.pengendalian pembukaan jalan masuk; 1
3. c.pengaturan pengendalian dan pemanfaatan an pada ruang milik Jalan dan ruang pengawasan Jalan.

Pasal 20

(I) Pengendalian jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

(2)Pembukaan jalan masuk dan pemanfaatan lahan pada ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1o ayat (2) huruf b dan huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Jalan sebagai ruang lalu lintas, fungsi dan peruntukannya meliputi:

a.bagian perkerasan yang berfungsi untuk pergerakkan kendaraan;
b.bagian Badan jalan yang berfungsi untuk drainase dan perlengkapan Jalan;
c.trotoar yang berfungsi sebagai fasilitas pejalan kaki;
d.ruang dengan jarak tertentu dari permukaan jalan berfungsi sebagai ruang bebas. Passel 22

(1)Instansi, Badan atau perorangan dilarang menggunakan Jalan Kota sebagai ruang lalu lintas untuk kegiatan di luar kepentingan lalu lintas yang dapat mengubah fungsi dan peruntukan Jalan, kecuali dengan izin Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(2)Lin sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.

Pasal 23

(1)
(2)Dalam rangka pembinaan terhadap pemakai Jalan, Pemerintah Daerah merencanakan dan membangun serta memelihara fasilitas pejalan kaki yang meliputi:
1. a.trotoar;
2. b.tempat penyeberangan pejalan kaki terdiri dari:
  1. 1.jembatan penyeberangan orang;
  2. 2.penyeberangan di persimpangan berlampu lalu lintas;
  3. 3.penyeberangan di ruas Jalan (pelican crossing dan/ zebra cross); dan/atau
  4. 4.bentuk lainnya.
3. c.tempat-tempat menunggu dan/atau pemberhentian kendaraan; dan
4. d.pedestrian/ cit walk. Pembangunan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilaksanakan sesuai dengan pedoman, standar dan persyaratan teknis yang ditetapkan.
(3)
(4)Pemerintah Daerah dapat mengikutsertakan instansi Badan Hukum dan perorangan dalam pembanguna fasilitas pejalan kaki. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, standar dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pengikutsertaan dalam pembangunan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diatur dengan Peraturan Walikota. Begin Ke de lapan Hal dan Kewajibaun Pejalan Kali dalumna Berlalulintas

Pasal 24

(I) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.

(2)Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada seat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
(3)Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memnperhatikan keselamatan dirinya.
(1)
(2)
(3)( 1 )
(2)Pas1 25 Pejalan Kaki wajib:
1. a.menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki atau Jalan yang paling tepi; atau
2. b.menyeberang di tempat yang telah ditentukan. Dalam hal tidak terdapat tempat penyeberangan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pejalan kaki wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Pejalan kaki difabel harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain. Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.penyediaan fasilitas aksesibilitas yang member' kemudahan naik dan turun berupa paling s e c lii it alat bantu untuk naik turun dari dan ke kendaraan; (3 b, memberi prioritas pelayanan pade snat naik dean turun dengan mendahulukan difabel, manusia usin lanjut, anal-anak, wanita hamnil dan orang sakit; menyediakan fasilitas pelayanan khusus dengan menyediakan tempat duduk prioritas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) diatur dengan Peraturan Walikota.
(2)Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Terminal penumpang dan/atau Terminal barang.
(1)
(2)
(3)Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) menurut pelayanannya dikelompokkan dalam:
1. a.Terminal penumpang tipe A;
2. b.Terminal penumpang tipe B; dan
3. c.Terminal penumpang tipe C. Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf c merupakan Terminal yang peran utamnanya melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan. Pengelolaan sebagaimana oleh Daerah undangan.

BAB VII

TERMINAL Bagian Kesa.tu Fangs.i dan Tip«e Terminal Paragraf l Fangs.i Paa1 27 (I) Untuk menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang serta keterpaduan intramoda an antarmoda di tempat tertentu, dapat dibangun dan diselenggarakan Terminal.

Pasal 29

terminal penumpang di Daerah dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang Untuk kepentingan sendiri, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan swasta dapat membangun Terminal barang sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pass1 30 Setiap kendaraan bermotor tmnum singgah di Terminal yang sudah ditetapkan lain dalam izin trayek. dalam trayek wajib ditentukan, kecuali Bagiaun Ke du.a Penetapan Lolasi Terminal

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…