Peraturan ini dimaksudkan sebagai
a.landasan hukum untuk penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah yang bersifat preventif dan represif nonyustisial;
b.jaminan kepastian hukum bagi aparatur peneea hukum di daerah untuk melaksanakan penegalan hukumn yang bersifat pelanggaran;
segala dikelola sebagai c. d. perlindungan hukum bagi pare pihak dalam upaya mnewujudkan ketertiban umum dean ketentraman mnasyarakat; landasan dalam melakukan koordinasi, penyesuaian dan komunikasi dalam hukum. kerjasamne, peneakan Pa.sal a Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah bertujuan untuk : I . mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang nyamnan, aman, tertib, bersih, sehat serta tetap melestarikan budaya lokal untuk mempertahankan estetika kota sebagui Kota Samaeri;
2.sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rase kesadaran hukum bagi masyarakat untul mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman mnasyarakat;
3.menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang atau badan;
4.memulihkan dan/atau mengembalikan kepade keadaan fungsi semula objek yang diatur dalam peraturan ini sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum;
5.meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparatur penegak hukum di daerah dengan aparat penegak hukum lainnya;
6.memberikan efek jera bagi setiap pelanggar.
BAB III RUANG LINGKUP Pasal Ruang lingkup yang diatur dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ini meliputi
a.tertib jalan, trotoar dan angkutan jalan%
b.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
c.tertib sungai, saluran, kolam dan lepas panta%
d.tertib lingkungan;
e.tertib usaha tertentu%
f.tertib sosial dan budaya;
g.tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
h.tertib peran serta masyarakat.
BAB IV TERTIB JALAN, TROTOAR DAN ANGKUTAN JALAIN Pase S 0 tempat berhak dengan pengguna tersedia fasilitas pejalan kaki yang dipilih dirinya dan Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentkan sesuai dengan ketentuan peraturen perundang- undangan. Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan. Dalam hal belum penyeberangan, maka menyeberang di tempat memperhatikan keselamatan jalan lainnya. Setiap orang yang akan menggunakan/ menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan. Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunge, mnenaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundangr undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumnpan selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
(5)() ( l)
(3)
(2)( 1 )
(2)Pase 6 Setiap orang den/atau badan dilarang:
a.membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
b.membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
c.membuat, mnemasang dan/atau merusak pita kejut atau pita penggadu di jalan;
d.membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
e.membongkar dan/atau memuat barang-barang di jalan, bahu jalan dan trotoar;
f.menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;
g.menimbun, meletakkan, menempatkan tumpukan tanah, pasir, batu, batu bata, kerikil, semen dan bahan bangunan/bahan tambang lainnya pada tepi jalan, trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan parit;
h.mclakukan penjemuran barang-barang di atas trotoar, jembatan, badan jalan, bahu jalan dan pariGi, dan
i.bermain dengan dan/atau tanpa memakai alaf permainan dijalan umum dan di trotoar.
Setiap orang/badan dapat membuat dan/ata memasang pita kejut atau pita penggadu di jalan (3)
(4)Sebagaimana dimaksud pade ayat ( 1 ) huruf c dengan etinggian maksimal S (lima) cm dan lebar maksimal 1 o (sepuluh) cm dan/atau berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ''laku dengan terlebih dahuhu memperoleh izin dari elikota atau pejabat yang berwenang.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang. Setiap orang/badan yang telah memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban, ketenteraman serta kenyamanan lingkungan.