DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2015

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Sadan Pemenksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ta.hun anggaran berakhir;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 4 3. 7. 6. 5. 8. Pasal 8 4 a t (6)ida • dang-tnd Dasar Negara Republik Indonesia Tahu 1945; Undang-Undang Nor 28 99 mor Tahu 19 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355]; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400]; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Mengingat

9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 16), sebagaimana telah diubah beberapa kali' " dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerin Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 ten Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Lem Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 47 12); H Peraturn Pemeritah No 23 Tah I e n nt tomor Tah u n 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4576]; scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5155};
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578];
14.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4614);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165];
16.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indones' Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor 5887);
19.Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana te diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tah 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
21.Pear Memen Dahan esent Nome 13 1»hun 2006 nan Pedoman Perschoa« """",~ sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310; craturan Mer Da l _ a n menten Jalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rane,,, Dae ah tentang Anggaran Pe da Ia0Gagan pe , ,, , '88an enc patan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah ten enjabaran Anggaran Penda; d: Bela s. Pala !entang Me < 1patan 1an 3elanja Daerah, scbagaimana telah diubah terakhir den@an Pet~ enteri Dalam Negeri Nome 36 Tahu 201 den@an #'eTaturan T J (Jr a un I I tentang Perubahan At.as Peraturan Menteri Dalain N,_,.. Nomor 16 ahun 2007 tentar Ta ta Ca E va l u "SST . ng tat Jara valuasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BeA%%a Daerah; Plan]a
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 II ten tang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantuan Sosial yang Bcraumber dari nggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
25.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
26.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
27.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
29.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi lzin Gangguan;
30.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 10 Tahun 2012 ten tang Rctribusi lzin Trayek;
31.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
32.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
33.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;
34.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha; %%hie Daerah
35.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Blan)a Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015; dan
36.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2015. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI WALIKOTA OUNUNOSITOLI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: A' TURAN DAERAH TENTANG PERTANOGUNGJAWA PELAKSAAA ANOGARA BELAKJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. Pal1 (I) Perta ggu ngia aban pelaksanaanAPBD berupa laporan keuangan memuat:

a.Laporan realisasi anggaran
b.Nemes ¢. Laporan aruskas; dun
d.Catats atas laporan k g

(2)se ba ga in na din aksud pad yet(1) dilampiridengan la ....a.L.it
(4). Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan scjumlah Rp. 2.307.309.330,00 dengan rincian sebagai berikut Selisih lebih/(kurang) Rp. 147.760.354.687,80
(3). Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah (Rp. 128,572.342.482,95) dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut I). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 19.188.012.204,85 dengan rincian scbagai berikut

a.Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 641.936.100,875,00
b.Realisasi Rp. 622.748.088.670,15 Selisih lebih/(kurang) Rp. 19.188.012.204,85 2). Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 147.760.354.687,80 dengan rincian sebagai berikut Rp. 2.307.309.330,00 (Rp.128.572.342.482,95) 0.00 RP. 92.056.298.077,00 Rp. 129.864.892.283,95 92.056.298.077,00 94.363.607.407,00 RD. (Rp. 90.763.748.276,00) Rp. 37.808.594.206,95 Rp. 732.699.849.151,00 Rp. 584.939.494.463,20 Selisih lebih/(kurang)
a.Anggaran Belanja Setelah Perubaban
b.Realisasi
a.Surplus/defisit setelah perubahan
b.Realisasi Selisih lebih/(kurang)
a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp. perubahan
b.Realisasi Pengeluaran Suplus/(Defisit)
d.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA] ). Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 2.307.309.330,00 dengan rincian sebagai berikut

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember 2015 sebagai berikut.

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 0,00 Rp. 2.307.309.330,00 Rp. 0,00 h Rp. 0,00 d e g mi nc i a n scbaga l 0,00 94.363.607.407,00 Rp. 1.331.445.520.776,10 Rp. 34.031.654.596,00 Rp. 1.297.413.866.180,10 Rp. Selisih lebih/(kurang) «. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah Rp. perubahan

b.Realisasi
a.Anggaran pengeluaran pembiayaan neto Rp. setelah perubahan
b.Reatiast Rn.92.056.298.077, Selisih lebih/(kurang
a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Dana

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud Pasal I huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Laporan realisasi anggaran; Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, orgamsasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; Lampiran I.l Lampiran 1.2 Larnpiran 1.3 Lampiran I.4 Lampiran L.5 Lampiran L.6 Lampiran LT Lampiran 1.8

a.Saldo las awal per I Januari 2015 Rp. 91.994.400.407,00
b.Arus kas dari aktifitas operasi Rp. 247.302.220.483,15 C. Arus kas dari aktifitas investasi aset non (Rp. 209.493.626.276,20] keuangan
d.Arus kas dari aktifitas pembiayaan Rp. 13.957.800,00
e.Arus kas dari aktifitas nonanggaran (Rp. 1.021.835.535,00)
r.Saldo las akhir per 31 desember 2015 Rp. 128.795.116.878,95 Pertanggungiawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal I tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
a.Lampiran l Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampal kembali dalam tahun anggaran berikutnya, Daftar dana cadangan daerah; dan Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan Neraca Laporan Arus Kas Laporan Operasional : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih : Laporan Perubahan Ekuitas : Catatan Atas Laporan Keuangan Laporan Pencapaian Target Kinerja Program/ Kegiatan Pemerintah Kota Gurungsitoli Tahun Anggaran 2015. Lampiran L.10 Lampiran I.11 Lampiran I.12
b.Lampiran ll
c.Lampiran Ill
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI g Lampiran VII
h.Lampiran VIII Lampiran L.9

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagairmana dimaksud dalam Pasal l ayat (2] terdiri dari Laporan kinerja sebagaimanae tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Pengemtatan uans auas hast temauan pemeriaosaaa Laporan Kang Ko+a 0anungsio"""""as emer ik aan Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, disetor ke Kas Daerah1 Gunungsitoli dan me nja di lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada Tahun Anggaran 2016. Pasl 10 Walikota Ounungsitoli menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertan ggun gia w a ba n APBD Tahun An ggar an 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungiawa pelaksanaan APBD Pasal 1H P raturan Daerah ini mula burlaku pada anggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Ditetapkan di Gunungsitoli pada tanggal 14 Oktober 2016 WALIKOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA Diundangkan di Gunungsitoli pada tanggal 14 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, ttd EDISON ZILIWU LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINSI SUMATERA UTARA: 119/2016 Salinan sesuai dengan aslinya an. KEPALA BAGIAN HUKUM, KASUBBAG DOKUMENTASI HUKUM, TRIWAtULO, SH, M.Si NIP 19851205 201001 2 044

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…