DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur : Ketentuan umum, menghapus ketentuan Pasal 10, mengubah ketentuan Pasal 60, mengubah ketentuan Pasal 63, mengubah ketentuan Pasla 64, mengubah ketentuan Pasal 65, mengubah ketentuan Pasal 75, mengubah ketentuan Pasal 86, mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran IX, Ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan perekonomian dan pertumbuhan daerah, maka Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah dan disesuaikan kembali;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2 0 1 5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37 /M-DAG/ PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784);
6.Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2 0 1 3 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2013 Nomor 2 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Um urn (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2 0 1 7 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 53); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI dan WALIKOTA GUNUNGSITOLI Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 3 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2 0 1 3 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2 0 1 3 Nomor 2 1 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2 0 1 3 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 53), diubah sebagai berikut : 1 . Ketentuan Pasal l angka 77 dan angka 78 diubah, diantara angka 78 dan angka 79 disisipkan angka 78A dan angka 78B, diantara angka 95 dan angka 96 disisipkan angka 95A, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: Pasal l Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Walikota adalah Wali Kota Gunungsitoli.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
8.Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Gunungsitoli.
9.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Gunungsitoli.
10.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 1 1 . Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya. 1 2 . Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 1 3 . Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gunungsitoli.
15.Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, puskesmas pembantu, danjaringannya dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.
16.Pelayanan Konsultasi adalah konsultasi dokter, dokter spesialis dan konsultasi medis lainnya untuk keperluan terapi. 1 7. Pelayanan Medik adalah pelayanan dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
18.Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan tenaga non medik dan keperawatan.
19.Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang dilaksanakan utuk penegakan diagnosa dan/ atau terapi.
20.Pelayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada pelaksanaan kegiatan keperawatan yang langsung diberikan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar manusia dengan menggunakan metodologi proses keperawatan melalui tahapan-tahapan pengkajian, pendiagnosaan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. 2 1 . Visite Dokter adalah kunjungan dokter pada jam-jam tertentu untuk melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat.
22.Dokter adalah dokter yang bertugas pada Pemerintah Daerah, baik dokter spesialis/umum/gigi/dalam status Pegawai Negeri Sipil/P'IT, pegawai honor.
23.Pusat Kesehatan Masyarakat, selanjutnya disingkat puskesmas, adalah puskesmas rawat jalan, puskesmas perawatan, puskesmas pembantu, termasuk Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli.
24.Ambulance adalah kendaraan (mobil) yang dilengkapi peralatan medis untuk mengangkut orang sakit, korban kecelakaan dan pelayanan lainnya.
25.Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
26.Perawatan adalah pengobatan pemeliharaan orang sakit oleh semua tenaga paramedis, dengan mempergunakan/pemakaian obat-obatan, alat-alat kedokteran serta perkakas rumah tangga, makan dan minuman.
27.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan di poliklinik Rumah Sakit Umum tanpa rawat inap.
28.Pelayanan Rawat Jalan di Puskesmas yang selanjutnya disebut Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan di poliklinik kepada pasien untuk observasi, preventif, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap yang diberikan oleh dokter, dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya.
29.Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan adalah layanan kesehatan perorangan sebagai rujukan dariRawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan dilakukan di poliklinik pelayanan spesialis rumah sakit pemerintah untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
30.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang menggunakan fasilitas kesehatan dengan menempati tempat tidur dan/atau fasilitas lainnya di ruang rawat inap di Rumah Sakit dan Puskesmas Perawatan dengan hari rawatan 1 hari rawatan atau lebih. 3 1 . Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang wajib diberikan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.
32.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya dan/ atau memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit dan Puskesmas.
33.RawatJalan adalah pengobatan perawatan tanpa menginap di rumah sakit umum daerah.
34.Rawat Inap adalah pengobatan atau perawatan dengan menginap di rumah sakit umum daerah.
35.Gawat Darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut.
36.Rawat Intensif adalah pelayanan kepada pasien tingkat lanjut yang memerlukan pengawasan serta tindakan secara terus menerus selama 24 (dua puluh empat) jam, mencakup ruang ICU dan ruang Perinatologi.
37.Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya serta menempati tempat tidur kurang dari satu hari (lebih dari 6 jam).
38.Tindakan Medis adalah semua tindakan yang bertujuan untuk diagnosa terapi/pengobatan, pemulihan keadaan cacat badan ataujiwa, pencegahan dan peningkatan kesehatan dengan menggunakan atau tanpa menggunakan alat kesehatan/medis dan/atau bahan serta dilakukan oleh tenaga medis yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu.
39.Jenis Tindakan Medis:

a.berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medis terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medis tidak terencana (akut/ emergency).
b.berdasarkan resiko dan beratnya tindakan/kesukaran adalah tindakan kecil, sedang, besar dan khusus.
c.berdasarkan klarifikasi teknik intervensi medis adalah: 1) tindakan medis operatif (pembedahan) dan incisi. 2) tindakan medis non operatif (non pembedahan) dan incisi.
1. 40.Tindakan Persalinan/Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya pertolongan persalinan dan/atau yang berkenaan dengan tindakan kebidanan/kandungan. 4 1. Penunjang Diagnosik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosa.
2. 42.Rehabilitas Medis adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioteraphi, akupasionale, wicara, ortetik/protetik, bimbingan sosial medis dan jasa fisiologis.
3. 43.Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antar tenaga medis, dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
4. 44.Pola Tarif adalah pedoman dasar sebagai kerangka acuan dalam menentukan pengaturan dan penghitungan besaran tarif biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.
5. 45.Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atas pelayanan yang diterimanya.
6. 46.Jasa Pelayanan adalah jasa/imbalan yang diterima atas pelaksanaan/penyelenggaraan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan/ perawatan/ rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
7. 47.Jasa Sarana Rumah Sakit adalah jasa yang diterima rumah sakit atas pemakaian/pemanfaatan sarana rumah sakit baik ruangan dan/atau fasilitas peralatan dalamrangka observasi/diagnosa/tindakan/ perawatan/rehabilitasi medikdan pelayanan kesehatan lainnya.
8. 48.Obat dan Bahan habis pakai adalah obat/bahan kimia/bahan alat kesehatan habis pakai/ reagensia/ bahan radiologi, dan lain-lain yang digunakan untuk langsung dalam rangka observasi/ diagnosa/ tindakan/ perawatan/ rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
9. 49.Akomodasi adalah penggunaan fasilitas dengan/atau tanpamakan di rumah sakit umum daerah.
10. 50.Akomodasi Ruang Rawat Inap adalah penggunaan fasilitas peralatan dan ruangan rawat dan inap tanpa makan di rumah sakit. 5 1 . Akomodasi Ruangan adalah pembangunan fasilitas peralatan dan ruangan pemeriksaan/tindakansebagai upaya pemeliharaan fasilitas peralatan dan/atau ruangan.
11. 52.Bahan adalah bahan kimia obat untuk kesehatan, bahan radiology dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnose, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya dapat disediakan rumah sakit.
12. 53.Perawatan Jenazah kegiatan merawat jenazah yang dilakukan di rumah sakit umum untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pemakaman.
13. 54.J asa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksanaan pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan pelayanan perizinan di bidang kesehatan.
14. 55.Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima atau pemakaian sarana bahan obat-obatan, kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
15. 56.Kartu Sehat adalah kartu yang dapat digunakan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma.
16. 57.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. 58.Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah RT dan RW di Kota Gunungsitoli.
18. 59.Tempat Penampungan Sampah Sementara atau TPS adalah tempat untuk menampung sampah hasil pengumpulan dari lingkungan Kelurahan/ Kecamatan.
19. 60.Transfer Depo adalah tempat pemindahan sampah untuk menampung pengumpulan sampah dari lingkungan Kelurahan/Kecamatan. 6 1 . Tempat Pengelolaan Akhir (TPA) adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah.
20. 62.Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola Pemerintah Daerah.
21. 63.Usaha besar adalah usaha ekonomi produktifyang dilakukan Badan Usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
22. 64.Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan U saha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
23. 65.Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
24. 66.Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
25. 67.Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. 68.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
27. 69.Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
28. 70.Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayaran retribusinya dilakukan secara berkala perbulan, triwulan, kwartal maupun tahunan. 7 1 . Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan/atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
29. 72.Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
30. 73.Lingkungan Pasar Daerah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar yang beradius 300 meter.
31. 74.Pelayanan Pasar adalah Fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/ pelataran, los dan/ atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. 7 5. Bangunan-bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam pasar yang digunakan untuk keperluan penjualan.
32. 76.Pasar Tipe A adalah pasar dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m 2 (lima ribu meter persegi).
33. 77.Pasar Tipe B adalah pasar dengan operasional paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m 2 (em pat ribu meter persegi).
34. 78.Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tan pa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan. 78A. Pasar Tipe C adalah pasar dengan operasional paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m 2 (tiga ribu meter persegi). 78B. Pasar Tipe D adalah pasar dengan operasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m 2 (dua ribu meter persegi).
35. 79.Pejabat/Petugas Pasar adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
36. 80.Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh Walikota. 8 1 . Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis.
37. 82.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/ atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
38. 83.Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
39. 84.Becak Bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakanmesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping.
40. 85.Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
41. 86.Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
42. 87.Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.
43. 88.Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
44. 89.Kendaraan Khusus setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.
45. 90.Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri dan dirancang oleh kendaraan bermotor. 9 1. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan yang ditarik.
46. 92.Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
47. 93.Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
48. 94.Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
49. 95.Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan dijalan. 95A. Kartu Pintar adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk kartu berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji, serta merupakan bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik.
50. 96.Peta adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
51. 97.Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran, kepada siapa.
52. 98.Informatika adalah Kumpulan Disiplin Ilmu (scienti[icdiscipline) dan Disiplin Teknik (engineering discipline) yang secara spesifik menyangkut transformasi/pengolahan dari "Fakta Simbolik" (data/informasi), yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin otomatis/komputer.
53. 99.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
54. 100.Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 1 0 1 . Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
55. 102.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
56. 103.Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
57. 104.Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
58. 105.Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
59. 106.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
60. 107.Penyedia Menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
61. 108.Pengelola Menara adalah Badan Usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
62. 109.Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan Menara untuk pihak lain. 1 1 0 . Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai Central Trunk, Mobile Switching Center (MSC) dan Base Station Controller (BSC). 1 1 1 . Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1 1 2 . Badan Usaha Indonesia adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia, serta beroperasi di Indonesia. 1 1 3 . Izin Telekomunikasi adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli atas nama Walikota kepada pemohon dengan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggara jasa komunikasi dan infonnasi, berupa Surat Izin Pengusaha Jasa Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut SIPJKI. 1 1 4 . Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum. 1 1 5 . Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah. 1 1 6 . Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 1 1 7 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 1 1 8 . Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 1 1 9 . Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
63. 120.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah. 1 2 1 . Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
64. 122.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
65. 2.Ketentuan Pasal 10 dihapus
66. 3.Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

4.Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga Pasal 63 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

( 1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.

(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

5.Ketentuan Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

( 1 ) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

(2)Biaya penyediaanjasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

6.Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per menara per tahun.

7.Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

( 1 ) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

(2)Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
(3)Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diberikan dengan memperhatikan kondisi tertentu wajib retribusi.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

8.Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

Pada saat penerapan Kartu Pintar maka pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada Lampiran VII angka 1 , angka 2, angka 3, angka 5, angka 6 dan angka 7, dinyatakan tidak berlaku.

9.Ketentuan Lampiran I diubah.
10.Ketentuan Lampiran II diubah. 1 1 . Ketentuan Lampiran VI diubah. 1 2 . Ketentuan Lampiran VII diubah.
13.Ketentuan Lampiran IX diubah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli. Ditetapkan di Gunungsitoli pada tanggal 18 Februari 2021 WALIKOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA Diundangkan di Gunungsitoli pada tanggal Februari 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, ttd AGUSTINUS ZEGA LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2021 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI, PROVINS! SUMATERA UTARA : (1-25/2021) Salinan sesuai dengan aslinya. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI, ORANI WILFRID LASE, SH PEMBINA NIP. 19700424 200112 1 002 PENJELASAN PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM I. PENJELASAN UMUM Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dimaksud, daerah berhak untuk menyelenggarakan pungutan kepada masyarakat dalam bentuk retribusi daerah yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah. Jenis retribusi daerah telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2 0 1 3 tentang Retribusi Jasa Umum. Penyempumaan dan pengaturan kembali semua ketentuan tentang retribusijasa umum ke dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum ini dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari objek retribusi jasa umum yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta dalam rangka penyesuaian jenis pungutan dan tarif retribusi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitioli Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Retribusi Jasa Umum. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 2

Pasal 65

Besamya tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi dihitung berdasarkan besaran biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap 1 (satu) menara telekomunikasi yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah Jumla Volu No Uraian h Tarif Jumlah Personil Hari me 1 Biaya 4 Orang 4 16 150.000 2.400.000 Transportasi 2 I Biaya ATK I - I - I 1 LS I 100.000 100.000 TOTAL 2.500.000

Pasal 75

Ayat 1 Cukup Jelas Ayat2 Yang dimaksud dengan kemampuan wajib retribusi adalah suatu keadaan dimana wajib retribusi tidak mampu melunasi retribusi terutang secara sekaligus dan/ atau wajib retribusi tidak mampu membayar jumlah retribusi terutang dan/atau wajib retribusi merupakan masyarakat miskin. Ayat3 Yang dimaksud dengan kondisi tertentu wajib retribusi adalah suatu keadaan dimana wajib retribusi mengalami suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia yang tidak dapat dihindarkan (force majeure). Ayat4 CukupJelas Pasal II Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 78 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN NO JENIS PELAYANAN TARIF I Kunjungan 1 Berobat jalan meliputi Konsuitasi, pemeriksaan dan 24.000 pengobatan (obat seiama 3 hari) II Tindakan Khusus 1 Penjahitan Iuka termasuk obat-obatan :

a.1 s/d 3 simpuI 24.000
b.4 s/d 10 simpuI 30.000
c.lebih 10 sirnbul 45.000 2 Perawatan Iuka meliputi pembersihan luka, ganti 24.000 perban, pencabutan benang hecting 3 Operasi kecil :
a.Incisi Abses, Tampon, Grain dengan obat-obatan 30.000
b.Eksterpasi (Lipoma, ganglijoma, kutil) dengan obat 60.000 obatan
c.Khitan 225.000
d.Eksterpasi benda asing dengan tindakan operasi kecil 60.000
e.Pemasangan spalk : • Tangan 60.000 • Kaki 60.000
f.Pemasangan gips 45.000 4 Huknah 45.000 5 Kumbah Larnbung 45.000 Ill Pelayanan Poli Gigi dan Mulut 1 Tindakan khusus dikenakan retribusi tambahan :
a.Pencabutan gigi permanen 30.000
b.Pencabutan gigi sulung 30.000 2 Pembersihan karang gigi 30.000 3 Penambalan Gigi Sementara 30.000 4 Penambalan Gigi Permanen 39.000 5 Perawatan Pulpa (pulpitis) 39.000 6 Pembedahan 90.000 7 Pencabutan komplikasi 45.000 IV Persalinan 1 Persalinan Normal 750.000 2 Persalinan dengan Penyulit 1.125.000 3 Tindakan Curetase 750.000 V Perawatan Bayi 1 Perawatan bayi di dalam Fasilitas Kesehatan 1 ( satu) 375.000 s/d 3 (tiga) hari 2 Perawatan bayi diluar Fasilitas Kesehatan 5 (lima) hari 525.000 VI Perawatan Kulit 1 Injeksi Kenacort/ Ganglion 24.000 2 Necrotomy 24.000 3 Vukura Vulgaris 24.000 4 Syringoma 24.000 5 Kuatik 24.000 6 Insisi Furunkel/ Abses 30.000 VII Perawatan Mata 1 Epilasi Bulu Mata 24.000 2 Spooling Bola Mata 24.000 3 Streak Retinoscopy 24.000 VIII Perawatan THT 1 Belog Tampon 30.000 2 Corpus Alinium di Hidung dan Telinga 30.000 3 Irigasi Telinga 30.000 4 Neculizer 30.000 5 Parasentesatelinga 30.000 6 Pengobatan Epistaksis 30.000 7 Reposisi Trauma Hidung sederhana 30.000 8 Spoeling Cerumen Telinga 30.000 IX Perawatan Urologi 1 Pasang Kateter 24.000 2 Pasang/AngkatTampon 24.000 X Perawatan di ruang rawat inap/hari 75.000 XI Pelayanan KB 1 Pemasangan dan pencabutan implant tidak termasuk 75.000 bahan implant 2 Pemasangan AKDR (IUD) sudah termasuk obat-obatan 45.000 kecuali bahan AKDR 3 Injeksi kontrasepsi termasuk obat kontrasepsi 30.000 XII Pelayanan Laboratorium 1 Tes Kehamilan 30.000 2 Faeces (Cacingan) 30.000 3 Darah: a . H B 30.000
b.Golongan Darah 30.000
c.KGD (Puasa, Sewaktu, 2 PP) 30.000
d.KGD dengan stik 36.000
e.Asam Urat dengan stik 40.000
f.Colerstrol dengan stik 50.000
g.Darah Malaria (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan) 30.000
h.Filariasis (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan) 30.000
i.Kusta (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan) 30.000 4 Sputum TB Paru (Fiksasi-Pewarnaan-Pembacaan) 45.000 5 Sekret Vagina :
a.Papsmear 300.000
b.IVA 300.000 6 Serologi/Immunologi :
a.Golongan Darah
b.Crossmatching 30.000 C. Widal 30.000
d.VDRL 30.000
e.TPHA 30.000
f.Anti HbsAg 45.000
g.Asto 60.000 h.HIV 60.000
i.DBD (dengue) 120.000
j.Analisa Sperma 225.000 45.000 7 Hematologi Analizer (Hemoglobin, Hematokrit, Hitung 60.000 Eritrosit, Hitung Trombosit, Hitung Lekosit, Hitung Jenis Lekosit, LED, Masa Perdarahan, Masa Pembekuan) 8 Kimia Klinik :
a.Glukosa (Puasa/ PP/ Sewaktu) 24.000
b.Protein 24.000 C. Albumin 24.000
d.Bilirubin Total 24.000
e.Biliru bin Direk 24.000
f.SGOT 24.000
g.SGPT 24.000
h.Alkali Fosfatase 24.000
1. 1.Asam Urat 24.000 J. Ureum/BUN 24.000
k.Kreatinin 24.000
l.Trigliserida 24.000
m.Kolestrol Total 24.000
n.Kolestrol HDL 24.000
1. 0.Kolestrol LD L 24.000 9 Urine Analizer :
a.Makroskopis (Warna, Kejernihan, Bau, Volume) 36.000
b.pH 36.000 C. Berat Jenis 36.000
d.Protein 36.000
e.Glukosa 36.000
f.Bilirubin 36.000
g.Urobilinogen 36.000
h.Mikroskopik ( sedimen) 36.000
1. 1.Keton 36.000 J. Nitrit 36.000
k.Lekosit 36.000
l.Eritrosit 36.000 10 Pemeriksaan Sifilis 40.000 1 1 Pemeriksaan HIV 70.000 12 Pemeriksaan Test Cepat Molekuler (TCM) Sputum 75.000 13 Pemeriksaan Hepatitis B 30.000 XIII Pemakaian Mobil Ambulance 1 Dari Puskesmas Radius < 7 km/ PP 1 1 4 . 0 0 0 2 Radius> 7 km dari Puskesmas ditambah / 1 km/PP 15.000 XIV Visum Et Repertum 1 Periksa Luar 180.000 2 VER Kecelakaan / Penganiayaan 180.000 3 Tindakan Formalin 450.000 xv Pemeriksaan Kesehatan Untuk Mendapatkan Surat Keterangan 1 Surat Keterangan Berbadan Sehat 30.000 2 Surat Keterangan Sakit 30.000 3 Surat Keterangan Kehamilan 30.000 4 Surat Keterangan Layak Terbang 50.000 XVI Pelayanan Vaksin VAR 50.000 XVII Pemakaian Mobil Jenazah 1 Pemakaian mobil jenazah di wilayah Kota Gunungsitoli O ' 2 Pemakaian mobil jenazah di luar wilayah Kota 750.000 Gunungsitoli dalam wilayah Kepulauan Nias 3 Pemakaian mobil jenazah di luar Kepulauan Nias 1.250.000 WALIKOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN NO JENIS RETRIBUSI TARIF SATUAN (RP) 1 Perumahan
a.Sampah Perumahan/tempat tinggal 10,000 bulan
b.Rumah kos/ asrama per kamar 3,000 bulan 2 Restoran/Rumah Makan
a.Jumlah kursi > 15 unit 75,000 bulan
b.Jumlah kursi < 15 unit 20,000 bulan 3 Hotel/Losmen/Penginapan
a.Tarif kamar sampai dengan Rp. 200.000 75,000 bulan
b.Tarif kamar sampai dengan Rp. 500.000 150,000 bulan C. Tarif kamar diatas Rp. 500.000 225,000 bulan 4 Perdagangan
a.Gerobak/los pinggir jalan 2,000 hari
b.Kios/ toko sandang/ pangan 20,000 bulan C. Rumah Toko (Ruko) / Grosir 30,000 bulan
d.Toko Swalayan, Mini market 50,000 bulan
e.Gudang, usaha ekspedisi, toko bahan bangunan, 75,000 bulan dan peniual hasil bumi. 5 Usaha Tontonan/Hiburan/Tempat Rekreasi/Tempat-tempat Umum a. Bioskop, Tempat Rekreasi, Gedung 100,000 bulan Olahraga/Tempat Pertemuan 6 Usaha Bangunan/Tempat Usaha Lain
a.Showroom Mobil 150,000 bulan
b.Bengkel Mobil 75,000 bulan C. Showroom Sepeda motor 100,000 bulan
d.Bengkel sepeda motor 50,000 bulan
e.Doorsmeer mobil 50,000 bulan
f.Doorsmeer sepeda motor 20,000 bulan
g.BengkelLas/Bubut 40,000 bulan
h.Tambal ban 7,000 bulan i. Salon Kecantikan, Usaha Pangkas, Penjahit, Usaha 20,000 bulan Fotocopy dan warnet J. Praktek Dokter, Bidan, Balai Pengobatan, Klinik, 40,000 bulan Apotik, dan Toko Obat 7 Perkantoran, Lembaga Pendidikan, dan Fasilitas Kesehatan
a.Pemerintah 50,000 bulan
b.Swasta, Sekolah, dan Perguruan Tinggi 50,000 bulan C. Rumah Sakit 200,000 bulan
d.Puskesmas 50,000 bulan
e.Bank, BUMN, dan BUMD 150,000 bulan 8 Pabrik, Industri dan lnstalasi
a.Luas O s/d 5000 M 2 150,000 bulan
b.Luas 5000 M 2 s/ d 15000 M 2 200,000 bulan C. Luas diatas 15000 M 300,000 bulan 9 Pembuangan sampah langsung ke TPA Truck 40,000 sekali a. buang
b.Mobil Pick Up 20,000 sekali buang Becak 5,000 sekali C. buang WALIKOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR No Tipe Spesifikasi Klasifikasi Retribusi Pasar (Rp)
1. 1.TipeA • Jumlah pedagang 2 Lantai I : 400 pedagang Kios 3.000/hari • Luas lahan > 5.000 Los 2.500/hari m? • Operasional Pasar Tenda 2.250/hari Harian Lantai II ke atas: Kios 2.750/hari Los 2.250/hari
2. 2.Tipe B • Jumlah pedagang 2> Lantai I : 275 pedagang Kios 2.500/hari • Luas lahan > 4.000 Los 2.000/hari m? • Operasional > 3 Tenda 1.750/hari hari/minggu Lantai II ke atas : Kios 2.250/hari Los 1.750/hari
3. 3.Tipe C • Jumlah pedagang 2> Lantai I : 200 pedagang Kios 2.000/hari • Luas lahan > 3.000 1.500/hari m? Los • Operasional > 2 Tenda 1.250/hari hari/minggu Lantai II ke atas: Kios 1.750/hari Los 1.250/hari
4. 4.TipeD • Jumlah pedagang 2 Lantai I : 100 pedagang Kios 1.500/hari • Luas lahan > 2.000 1.000/hari m? Los • Operasional > 1 Tenda 750/hari hari/minggu Lantai II ke atas : Kios 1.250/hari Los 750/hari WALIKOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR NO KOMPONEN RETRIBUSI TARIF 1 Buku Uji 25.000, 2 Materai Uji / Plat Uji Kendaraan 20.000, 3 Tanda Uji, Baut, Mur, Kawat dan Segel 15.000, 4 Biaya Uji:
a.Becak Motor 30.000,
b.Mobil Penumpang Umum / Pick Up / Taxi dan sejenisnya 75.000, C. Mobil bus/mobil barang 100.000,
d.Mobil barang 8 roda keatas 125.000,
e.Mobil Tangki 6 roda 150.000,
f.Mobil Tangki 6 roda keatas 200.000,
g.Kereta gandengan, kereta tempelan 100.000, 5 Penggantian Buku Uji yang hilang 25.000, 6 Penggantian Stiker Uji yang hilang/rusak 20.000, 7 Penggantian Tanda Uji yang hilang 20.000, WALIKOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 3 TAHUN 2 0 1 3 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG Tera Tera Ulang NO Jenis UTTP dan BDKB Satuan Pengujian/ Pengujian/ ,, Pengesahan/ Penjustiran Pengesahan Penjustiran Pembatalan (Rp) 1 TAKARAN (BASAH/KERING)
a.Sampai dengan 2L Buah 5,000 5,000
b.Lebih dari 2L s.d 25L Buah 10,000 10,000 C. Lebih dari 25L Buah 25,000 25,000 2 TANGKIUKUR
a.Bentuk Silinder Tegak 1) Sampai dengan 50 kl Buah 400,000 400,000 2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb : a) 50 kl pertama Buah 400,000 400,000 b) setiap kenaikan 5 kl Buah 100,000 50,000
b.Bentuk Bola Sperodial 1) Sampai dengan 50 kl Buah 400,000 400,000 2) Lebih dari 50 kl dihitung s b b : a) 50 kl pertama Buah 400,000 400,000 b) setiap kenaikan 5 kl Buah 100,000 50,000 C. Bentuk Silinder Datar 1) Sampai dengan 50 kl Buah 400,000 400,000 2) Lebih dari 50 kl dihitung sbb : a) 50 kl pertama Buah 400,000 400,000 b) setiap kenaikan 5 kl Buah 100,000 50,000 3 ALAT UKUR GELAS
a.Labu Ukur, Buret dan Pipet Buah 50,000 50,000
b.Gelas Ukur Buah 20,000 20,000 4 BEJANA UKUR
a.Sampai dengan 50 L Buah 20,000 20,000 b Lebih dari 50 L s.d 200 L Buah 40,000 40,000
c.Lebih dari 200 L s.d 500 L Buah 60,000 60,000
d.Lebih dari 500 L s.d 1.000 L Buah 80,000 80,000
e.Lebih dari 1.000 L, dihitung dengan kelipatan 100 L Buah 5,000 5.000 5 METER AIR
a.Meter Induk 1 ) . Sampai dengan 15m 3 /h Buah 50,000 25,000 50,000 25,000 2). Lebih dari 15m 3 /h sampai dengan 100m 3 /h Buah 80,000 40,000 80,000 40,000 3). Lebih dari 100m 3 /h Buah 100,000 50,000 100,000 50,000
b.Meter Kerja 1 ) . Sampai dengan 10m 3 /h Buah 10,000 1,000 10,000 1,000 2). Lebih dari 10m3 /h sampai dengan 100m 3 /h Buah 15,000 5,000 15,000 5,000 3). Lebih dari 100m 3 /h Buah 20,000 10,000 20.000 10,000 6 ALAT UKUR PENGISI (FILLING MACHIUNE) Untuk setiap media:
a.Sampai dengan 4 alat pengisi Buah 50,000 25,000 50,000 25,000
b.Lebih dari 4 alat pengisi, setiap alat pengisi Buah 10,000 10,000 7 METER LISTRIK (Meter kwh) a. 1 Phasa Buah 10,000 5,000 10,000 5,000 b. 2 Phasa Buah 50,000 20,000 50,000 20,000 c. 3 Phasa Buah 100,000 50,000 100,000 50,000 8 TIMBANGAN
a.Timbangan Centicimal 1 ) . Lebih dari 30kg s.d 100kg Buah 50,000 20,000 50,000 20,000 2). Lebih dari 100kg s.d 500kg Buah 85,000 30,000 85,000 30,000 3). Lebih dari 500kg, setiap kelipatan 10kg dihitung Buah 5,000 2,000 5,000 2,000 b. Timbangan Dacin Logam 1 ) . Sampai dengan 50 kg Buah 20,000 10,000 20,000 10,000 2). Lebih dari 50kg s.d 100kg Buah 50,000 20,000 50,000 20,000 3). Lebih dari 100kg s.d 500kg Buah 85,000 30,000 85,000 30,000 4). Lebih dari 500kg, setiap kelipatan 10kg dihitung Buah 100,000 50,000 100,000 50,000 c. Timbangan Meja (Timbangan bebek) Buah 10,000 5,000 10,000 5,000 d. Timbangan bobok Buah 15,000 5,000 15,000 5,000 e. Timbangan neraca emas 1 ) . Ukuran 1 g s.d 1 kg Buah 100,000 25,000 100,000 25,000 2). Anak timbangan Buah 5,000 2,000 5,000 2,000 f. Timbangan Emas Elektronik Buah 100,000 50,000 100,000 50,000 g. Sukatan Buah 5,000 2,000 5,000 2,000 h. Timbangan Pegas Buah 15,000 5,000 15,000 5,000 1. Meter kain (bahan kayu) Buah 10,000 5,000 10,000 5,000 J. Timbangan Jembatan Mikanik 1 ) . sampai dengan 40 Ton Buah 400,000 200,000 350,000 150,000 2). lebih dari 40 ton Buah 500,000 250,000 400,000 200,000 k. Timbangan Jembatan Elektronik 1 ) . sampai dengan 40 Ton Buah 500,000 250,000 450,000 200,000 2). lebih dari 40 ton Buah 600,000 300,000 500,000 250,000 9 BBM a. SPBU (Nozel Sedang) 1). Nozel Buah 80,000 40,000 80,000 40,000 b. Tera Ulang Mobil Tangki 1) Kapasitas 5.000 L Buah 100,000 50,000 100,000 50,000 2) Kapasitas 10.000 L Buah 150,000 75,000 150,000 75,000 3) Kapasitas 12.000 L Buah 200,000 100,000 200,000 100,000 4) Kapasitas 16.000 L Buah 300,000 150,000 300,000 150,000 5) Lebih dari 16.000 L Buah 350,000 150,000 350,000 150,000 WALIKOTA GUNUNGSITOLI, ttd LAKHOMIZARO ZEBUA

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 60

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 75

Pasal 86

Pasal 65

Pasal 75

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 60

Pasal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 75

Pasal 86

Pasal 65

Pasal 75

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013